+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Hukum Pesanan Negeri Dagelan


Perhatian publik saat ini sedang digiring kepada hasil tuntutan penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Pasalnya tindak kriminal yang terjadi pada Novel Baswedan hingga membuat cacat seumur hidup mendapatkan putusan ringan, yaitu hanya  satu tahun penjara. Alasan-alasan yang muncul di persidangan pun terkesan melawak. Pantas saja predikat ‘Negeri Dagelan’ melekat kuat pada negeri ini.

Alasan klasik jaksa penuntut umum ketika di persidangan, yaitu karena terdakwa melakukan penyiraman air keras tersebut dengan unsur ketidaksengajaan.

Kasus penyiraman Novel Baswedan terjadi pada 2017 di bulan April, usai melaksanakan salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Mengingat peristiwa yang sudah sejak lama terjadi, barisan penegak hukum di Indonesia butuh waktu 3 tahun 2 bulan untuk melakukan penangkapan hingga putusan perkara. Tindak lanjut terkesan sangat lamban untuk satu kasus yang mengakibatkan cacat permanen pada bagian tubuh korban.

Rahmad Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua orang pelaku kejahatan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan adalah anggota polri aktif. Maka seharusnya penangkapan akan lebih mudah dilacak, kecuali keduanya sengaja dilindungi demi melindungi dalang dibalik kejahatan tersebut.

Banyak sekali kejanggalan yang ditemui dalam persidangan, dari mulai bukti-bukti yang diabaikan, saksi-saksi yang tidak dihadirkan bahkan korban sendiri ragu apakah kedua orang terdakwa adalah pelaku. Menanggapi putusan perkara dirinya, Novel Baswedan sebagai orang hukum menyatakan keanehan kasus yang menimpa dirinya ditangani tidak serius sejak awal penyidikan. Novel juga mengatakan bahwa hukum di negara Indonesia nampak sekali compang-camping akibat diabaikannya norma-norma keadilan. (CNNIndonesia, 18/06/2020)

Meski tak semua anggota polri memiliki kebejatan yang sama, namun sangat disayangkan keduanya menampakkan wajah kebobrokan moral anggota lembaga hukum. Anggota polri ditugaskan untuk mengayomi dan melindungi rakyat bukan malah #GaSengaja melakukan kejahatan dengan modus memberikan pelajaran.

Perannya sebagai penyidik senior KPK memberikan peluang terhadap dirinya atas terror-teror yang dilayangkan kepada dirinya. Berbagai kasus penyidikan telah menyeret beberapa orang tertangkap basah menggunakan uang rakyat.  Dari kasus E-KTP, kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atas penyuapan sengketa pilkada. Bagi kalangan elite politik, Novel Baswedan jelas menjadi ancaman nyata.

Dari kasus putusan perkara ini, rakyat akhirnya tersadar bahwa hukum saat ini sedang berpenyakit. Hukum bisa dibuat drama bak sandiwara di atas panggung. Ada oknum-oknum yang sengaja memesan hukum. Hukum bukan dibuat untuk membuat jera para pelaku kejahatan, namun sebaliknya, hukum dibuat untuk membuat jera orang-orang yang mengancam elite politik. Bukan lagi orang yang terbukti bersalah melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dihukum secara adil. Namun, malah penyidik KPK yang mendapat perlakuan tidak adil agar kemudian hari takut membongkar kasus-kasus korupsi. Hal ini terlihat jelas bahwa ada orang-orang yang sengaja dilindungi.

Semuanya berakar pada hukum buatan manusia. Akal manusia yang terbatas telah melahirkan hukum untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan sekelompok orang saja. Berbeda jauh dengan hukum Islam.

Islam memancarkan hukum yang bersumber dari sang Pencipta. Hukum Islam terpancar dari dzat yang mengetahui sifat dan karakter ciptaanNya. Sanksi (‘Uqubat) di dalam Islam dibuat untuk sebagai zawajir (pencegahan) dan jawabir (penebus dosa). Sanksi haruslah sesuatu tindakan yang membuat jera para pelaku kejahatan agar mencegah pelaku kejahatan yang lain meremehkan tindak kejahatan. Dan ini hanya ada dalam Islam. 

Sejak negara Islam mengalami kemunduran, peradilan hukum di negara Islam mengalami perombakan sedikit demi sedikit. Undang-undang Barat mulai disusupkan ke dalam undang-undang Daulah Islam. Pada tahun 1288 H (1870 M) mahkamah pengadilan akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu mahkamah Syar’iyah dan mahkamah Nizhamiyah (pengadilan sipil). Hukum-hukum sekuler barat telah membagi pengadilan dan melumpuhkan tatanan hukum Islam itu sendiri. Padahal sepanjang berdirinya Daulah Islamiyah tak pernah menerapkan hukum selain hukum Islam.

Maka hari ini terlihat jelas bahwa hukum di Indonesia masih menggunakan hukum-hukum yang diadopsi dari undang-undang Barat. Sedikit demi sedikit Alloh Swt menampakkan kebobrokan sistem Kapitalis. Dari hukum-hukum yang tak bersifat adil hinga generasi-generasi yang krisis akan moral dan jauh dari akhlaqul karimah. Tak ada yang dapat diharapkan dari sistem yang memisahkan aturan agama dengan kehidupan. Sejatinya agama itu ada untuk mengatur kehidupan manusia di dunia.

Wallahu’alam Bisshawab.

Oleh: Riska Malinda 
Part of Revolutionary Writer

Posting Komentar

0 Komentar