TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Haluan Ideologi Pancasila, Berhaluan Kemana?


Pancasila adalah norma dasar Grundnorm yang dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan dan norma. Atau juga disebut sebagai Staat Fundamental Norm yang artinya pancasila berada dalam urutan  tertinggi yang menjadi aturan dasar yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Seharusnya Pancasila menjadi solusi persoalan dalam negeri, ketika hendak melihat Indonesia sedang mengalami darurat kesehatan akibat penularan wabah Covid-19 yang telah memakan ribuan korban. Pancasila sudah semestinya melahirkan produk hukum perundang-undangan yang bisa mengatasi persoalan darurat kesehatan.

Menjadi pertanyaan kenapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) malah sibuk menyepakati Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna, (Republika.co.id 12/5/20).

RUU HIP menuai kritik dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Beliau Memandang, RUU bermasalah karena tidak memasukkan TAP MPR yang terkait langsung dengan penyelamatan ideology pancasila. 

RUU tidak memuat dasar hukum, seperti TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideology atau ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. (Detiknews/15/5/20).  

Akan berhaluan kemana pancasila jika Peraturan Perundangan-undagan yang boleh jadi telah ditunggangi oleh ideology lain yang ingin merongrong negeri ini. komunisme, marxisme dan leninisme pernah mengukir sejarah kelam. Mereka selalu ingin memberontak terhadap Negara Repulik Indonesia, akan tetapi fenomena ini terabaikan dalam RUU HIP.

Semestinya Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP musti menggali nilai-nilai Pancasila yang akan dijadikan produk hukum untuk menuntaskan persoalan darurat kesehatan Covid-19.

Akan tetapi Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP menggelar konser virtual ditengah pandemic Covid-19. Perbuatan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Termasuk Wakil Sekretaris Jendreal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, irwan. “konser digelar BPIP itu sebagai pengalihan isu dari kegagalan pemerintah tangani Covid-19,” kata irwan (selasar.co/18/5/20).

Sangat wajar bila kemudian public menilai konser dibuat untuk menutupi isu pragmatisme kehidupan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dari soal Perppu Covid-19, Kartu Prakerja, relaksasi PSBB, kenaikan iuran BPJS, hingga UU Minerba. 

Belum lagi naiknya jumlah yang positif dan pasien yang dirawat serta membeludaknya penumpang di transportasi darat, laut dan udara. Permasalahan bantuan tidak merata yang belum menyentuh seluruh tanah Air, harusnya ini yang diutamakan.

BPIP harus bekerja untuk bagaimana caranya bisa menafsirkan sila kelima pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 

Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataan pencapainnya masih sangat jauh dari yang diharapakan.

Setiap produk hukum peraturan perundang-undangan sangat jauh dari kata adil. aroma yang paling tajam dari produk rezim adalah Kapitalisme, liberalisme. Coba kita lihat UU Minerba. 

Saat kontrak dari perusahaan tambang raksasa ingin berakhir, pemerintah cenderung terburu-buru untuk memperpanjang kontrak karya para kaum kapital untuk diizinkan bebas mengkeruk seluruh sumber daya alam Indonesia. Dan terabaikan dasar Hukum larangan penyebaran paham komunisme yaitu TAP MPRS No 25/1966 dalam RUU HIP.

Rezim selalu menggunakan pancasila sebagai alat gebuk lawan politiknya. Di era orde lama PKI itu hidup bahkan menunggangi pemerintahan sehingga diblended menjadi Nasakom. Sedangkan di era orde baru mengatakan bahwa orde ini lahir untuk mengoreksi orde lama yang tidak melaksanakan pancasila. 

Setelah 32 tahun dengan jargonnya melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen, tiba pada akhir hayatnya pun tumbang oleh reformasi. Dan gerakan reformasi mengatakan orde baru telah menyimpangkan pancasila. 

Sedangkan rezim di era reformasi dengan jargonnya “SAYA PANCASILA” seolah mendegradasi makna pancasila itu sendiri, ada pengkaplingan kelompok jika wajar kaum agamis dijadikan musuh utama dalam gerakan musuh pancasila.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh rezim saat ini telah menggambarkan tidak diterapkannya pancasila. Kebijakan yang selalu lahir dari rezim senantiasa berbau pesanan Kaum Kapital, dan tidak pernah kebijakan itu dibuat berdasarkan perenungan nilai-nilai pancasila itu sendri. 

Jika RUU Haluan Ideologi Pancasila diterapkan akan berpotensi derajat UU sejajar dengan UUD 1945, dan peraturan yang lebih tinggi berpotensi diabaikan.

Sungguh kezoliman selalu lahir dari penguasa yang pintar tapi tidak benar, pintar tapi tidak bisa membedakan yang halal haram. Jika perbuatan tersebut selalu dipelihara maka azab yang pedih akan menanti kepada penguasa yang zalim. 

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.”(Ash-Shuraa (42): 42).[]


Oleh: Sofian WG
Analis Sekolah Peradaban

Posting Komentar

0 Komentar