TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Haji ditunda, Dananya kemana?


Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020, tentang keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M tentu menjadi kabar sedih bagi calon jamah haji Indonesia Tahun 2020. Pasalnya ibadah yang yang merupakan salah satu rukun islam yang kelima ini begitu dinanti-nantikan. Penantiannya bukan dalam waktu singkat. Rata-rata calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 ini menanti kurang lebih antara 9-10 tahun, bahkan ada yang masa tunggu hingga 11 tahun. 

Tentu setiap muslim memahami, bahwa ibadah haji bukan bepergian ke arab hendak melihat ka’bah, tapi ibadah haji adalah bagian dari tegaknya rukun islam yang disyariatkan bagi mereka yang mampu. Dan tentu bernilai ibadah di sisi Allah yang pahalanya adalah surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.” (HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349). Dalam rangka untuk meraih keutamaan pahala yang dijanjikan Allah, ada diantara kaum muslimin yang berlelah-lelah dulu untuk menabung. Rela untuk makan dan hidup hemat, bahkan ada juga yang menjual sawah ladangnya agar layak menjadi tamu Allah. Dan masih banyak lagi tentunya kisah-kisah perjuangan untuk bisa berangkat haji.

Namun sayang, adanya pandemi covid-19 mengharuskan peserta jamaah haji yang berangkat tahun ini harus menunggu kembali hingga 2021, sampai Arab Saudi membuka jalur dan akses ke Baitullah. Itulah ketetapan Allah yang tidak bisa dielakkan. Bersabar terhadap ketetapanNya, mengambil hikmah dan menyiapkan hati dan diri adalah hal terbaik yang bisa dilakukan sambil menanti. Berdoa semoga diberikan panjang usia dan kesehatan hingga tahun depan bisa berangkat ke tanah suci.

Lantas bagaimana dengan dana pelunasan yang telah disetorkan? Belakangan, muncul kabar viral ihwal dana US$600 juta dipakai untuk memperkuat rupiah di tengah pandemi virus corona. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Kementerian Agama mengaku tengah mengelola dana haji sebesar Rp135 triliun dalam bentuk Rupiah dan valuta asing per Mei 2020. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan dana dikelola secara profesional lewat instrumen syariah yang aman. Anggito menjelaskan informasi yang menyebut dana haji dipakai untuk perkuat rupiah tidak benar. 

Wajar bila kemudian tagar #BalikinDanahaji sempat menjadi trending topic di twitter. Tagar tersebut adalah bentuk protes publik dalam wujud virtual tentang keresahan publik terhadap kabar penggunaan dan haji untuk memperkuat rupiah. Ibadah haji adalah bagian dari rukun islam. Hal ini dipahami oleh semua umat islam dan mendorong mereka berlomba-lomba mendaftar antrian keberangkatan haji. Tak peduli bagaimanapun mereka mengupayakan ketercukupun biaya untuk syarat pendaftaran dan pelunasan. Mereka rela hidup sederhana dan makan seadanya demi bisa menabung untuk berangkat haji. Menunggu antrian waktu keberangkatan pun mereka ikhlas menjalani. Lalu tiba-tiba ada kabar berita yang cukup menyesakkan hati. Dana haji tahun ini isunya direlokasi. Dipakai untuk penguatan rupiah. Sungguh terlalu

Kalaulah benar negara butuh suntikan dana untuk atasi pandemi, harusnya tak menggunakan dana haji. Sebab sejatinya pemilik dana haji adalah para calon jamaah haji. Jika dana itu digunakan untuk penguatan rupiah, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah meminta izin ke pemilik dana yang sebenarnya. Negara hanya mengelola dana haji bukan menggunakan sekehendak hati. Andai pemilik dana tak rela, maka dana itu pun tak boleh digunakan. Andai mereka membolehkan, juga tak elok dilakukan. Masa iya, dana haji dipakai untuk suntikan dana atasi pandemi? Dana haji haruslah digunakan untuk penyelenggaraan haji, bukan yang lain.

Rencana dana haji untuk memperkuat rupiah rupanya setali tiga uang dengan isu penggunaan zakat untuk alokasi infrastruktur. Nasibnya hampir sama. Meski tak sama peruntukkannya. Dua-duanya mendapat penolakan keras dari umat islam. Mau dananya, tapi kok mengkriminalisasi ulama? Terpikat dengan uangnya, tapi menolak ajarannya. Bahkan stigmatisasi ajaran islam kaffah dengan narasi busuk seperti terorisme dan radikalisme. Sebagaimana juga melekatkan kesan buruk pada ajaran Islam. Seperti khilafah, jihad dan sebagainya. Seperti sifat hipokrit, saat umat membutuhkan, penguasa tak hadir sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung. Saat penguasa butuh suntikan dana, mereka bermanis muka di hadapan umat dengan malu-malu atau tanpa rasa malu.

Dana ibadah umat Islam bukan untuk dieksploitasi kepentingan segelintir orang. Baik dana zakat maupun haji semestinya hanya untuk keperluan zakat dan haji. Sesuai dengan amanat yang diberikan. Negara semestinya amanat dengan hal itu. Allah SWT memberikan petunjuk dalam hal menunaikan amanat, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An Nisa’: 58). Kalau sudah pernah berjanji pada rakyat untuk menunaikan amanat, maka tunaikanlah, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.” (HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih).

Oleh : Mu’jizatin Fadiana
Dosen, Akademisi

Posting Komentar

0 Komentar