TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Geger Iuran Tapera, Rakyat Bagai Sapi Perah


Gaji pegawai baik negeri maupun swasta bakal dipotong untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% setiap bulan. Program pemerintah ini dirancang untuk mempermudah pembiayaan rumah bagi warga yang belum punya hunian yang akan berlaku 2021. Basis dari penerima manfaat pembiayaan perumahan ini adalah para peserta yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut bakal diterjemahkan melalui peraturan BP Tapera. Iuran Tapera ditanggung bersama oleh pemberi kerja yang dalam hal ini perusahaan sebesar 0,5% dan pekerja 2,5%. Sementara pekerja mandiri harus membayar sendiri kewajibannya.


Sementara itu, kepesertaan Tapera berakhir pada saat pensiun yaitu mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Bagi yang sudah berakhir masa kepesertaannya, bisa memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain. Adapun pengoperasian Tapera akan dilakukan secara bertahap pada 2021 mendatang. Pada tahap pertama kewajiban iuran Tapera diberlakukan bagi PNS, TNI dan Polri. Sementara pada tahap kedua, iuran berlaku bagi pegawai BUMN dan peserta mandiri atau swasta. (CNBCIndonesia.com, 06/06/2020)


Kabar ini bagai petir di tengah hari bolong. Betapa kasihannya nasib rakyat yang tengah berjuang menghadapi pandemi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Belum selesai menanggung penderitaan efek pandemi, pemerintah malah menambah penderitaan baru dengan kebijakan kontroversial. Pastinya seperti biasa akan timbul pro dan kontra, apalagi di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang berjuang mati-matian untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi.


Pemerintah seolah kalap mencari dana segar di tengah anjloknya sektor perekonomian. Tak cukup dengan menaikkan iuran BPJS, menambah arus kran impor, menambah hutang luar negeri, kran investasipun ikut digencarkan. Lucunya rakyat sendiri termasuk abdi negara (ASN/TNI/Polri) turut didorong berinvestasi demi berjalannya program pemerintah. Sungguh terlalu efek sekulerisme kapitalistik ini. Apa bedanya rakyat dengan sapi perah yang diperah terus susunya sampai habis?


Tak heran jika rakyat pun sudah hafal dengan tingkah penguasanya, dan lama-kelamaan mereka akan jengah. Hal ini wajar terjadi mengingat penguasa seharusnya tidak bertindak seperti pengusaha yang bertransaksi dengan rakyat. Demikianlah konsekuensi penerapan sistem kehidupan yang dikembalikan kepada manusia (baca: Kapitalisme sekuler), akan selalu menimbulkan pertentangan serta perselisihan. 
Akan berbeda ceritanya jika sistem kehidupan dikembalikan kepada Sang Pencipta manusia. AturanNya hanya akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. 


Islam berpandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih, juga energi dan transportasi adalah aspek-aspek pemenuhan hajat dasar masyarakat, bukan komoditas. Sehingga tidak ada unsur pajak maupun investasi di dalamnya, seperti tampak pada tutur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi merasakan aman pada kelompoknya, sehat badannya, dan tersedia bahan makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia semuanya.” (HR Bukhari).
Sudah saatnya kita kembali pada aturan Sang Pencipta yang sesuai fitrah manusia, menerapkan sistem alternatif Khilafah Islam yang akan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Wallaahu a'lam. 

Oleh: Lely Herawati 
(Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar