TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Gegara Humor Gus Dur, Ada yang Sensitif



Media sosial tentu bukanlah mainan baru bagi lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial justru bisa menjadi bumerang bagi penggunanya. Sebagaimana yang menimpa Seorang warganet dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, bernama Ismail Ahmad dipanggil Kepolisian Resor karena mengunggah lelucon Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal polisi di laman Facebook. Kepolisian meminta Ismail untuk minta maaf karena mengunggah postingan tersebut.

Sebelumnya Ismail sempat  dijemput  anggota polisi dirumahnya dan dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk dimintai klarifikasi. Setelah itu ia diwajibkan melapor setiap hari ke kantor polisi  dan  selanjutnya melakukan konferensi pers untuk membacakan permintan maaf.  (Tempo, 17/6/2020)
 
Menanggapi hal tersebut Yenny Wahid, putri Gus Dur, menyatakan sebenarnya  kebebasan berpendapat di Indonesia masih dijamin oleh undang-undang. Selama dijamin undang-undang, masyarakat masih bisa bebas bersuara dengan kritis. Jika humor atau candaan satire saja dilarang di negara ini, maka kesehatan jiwa masyarakat akan terganggu. 

Saat ini, aparat penegak hukum harusnya banyak melakukan langkah positif untuk membenahi diri. Agar menjadi abdi masyarakat yang profesional dan bersih, sesuai dengan tuntutan reformasi. (Kumparan, 18/6/2020)
===
Bagi sebagian orang, bahasa satire adalah "seni humor tingkat tinggi, menghibur, sekaligus mencerdaskan. Menurut Ruben Quintero, sebagaimana dikutip oleh Nicholas Diehl, satire merupakan ekspresi kepedulian terhadap kepentingan publik. 

Selain itu, menurut Lijun Tang dan Syamantak Bhattacharya, satire juga dapat digunakan sebagai kritik terhadap penguasa dan dapat diekspresikan sebagai perlawanan, kejenuhan, atau ketidaksetujuan atas sesuatu, yang dalam konteks ini merujuk pada suatu fenomena politik.

Sejatinya apa yang dilakukan oleh Ismail, belum bisa dikatakan sebagai satir, karena ia hanya iseng mengunggah kutipan tersebut. Sebab menurutnya kutipan tersebut lucu dan menarik, bukan untuk mengkritik apalagi menghina aparat. 

Maka rasanya berlebihan jika  oknum aparat keamanan terlalu  sensitif  dengan hal ini, apalagi  sampai menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi.

Sebagai aparat keamanan polri mustinya memperhatikan dan menjalankan perannya  sebagai penegak hukum pidana (integrated criminal justice system) yaitu  : pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat; kedua, memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi  orang  yang  baik dan  berguna, ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat .

Dengan begitu, peran  dan  tanggung jawab  polri sebagai  penegak  hukum dalam pelaksana restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat pun bisa implementasikan.  Sebab, polri adalah ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
===
Jika dibandingkan dengan peran kepolisian dalam daulah Islam tentu jauh berbeda. Kewenangan kepolisian dalam dualah dibatasi oleh undang-undang dan  sesuai dengan ketentuan hukum syara.
 
Sebagai alat kekuasaan, tugas dan fungsi kepolisian jelas mulia yaitu untuk menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, baik yang bersifat pencegahan maupuan penindakan. 

Beberapa tindakan yang dianggap bisa mengancam keamanan dalam negeri seperti:  murtad dari Islam,  memisahkan diri dari negara,  menyerang harta, jiwa dan kehormatan manusia, serta penanganan Ahl ar-Raib.

Dalam daulah kepolisian adalah bekerja untuk sistem, bukan untuk kepentingan kelompok  partai atau orang-orang tertentu, seperti bekerja sebagai penjaga  khusus untuk para penguasa. Sebagaimana sabda Rasulullah saw;

Sesungguhnya akan datang pada manusia zaman-zaman di mana para pemimpin bodoh (umara sufaha) memerintah di tengah kalian. Mereka lebih mengedepankan orang-orang jahat dan memunggungi orang-orang baik mereka. Mereka mengakhirkan shalat dari waktu-waktunya. Maka siapa saja dari kalian yang mendapati hal itu, janganlah dia menjadi penasihat, polisi, pemungut harta dan penyimpan harta. (HR. Abu Said dan Abu Hurairah)

Kemudian mengenai  satire atau ketikan itu boleh-boleh saja, jangankan untuk aparat untuk penguasa saja tidak dilarang. Asalkan kritikan tersebut berkaitan amar maruf nahi mungkar. Rasulullah saw bersabda, Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang haq kepada penguasa (sulthan) atau pemimpin (amiir) yang zalim. (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah). Wallahu aalam.[]

Oleh Ummu Syafarana
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar