TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Garda Terdepan yang Terabaikan


Para tenaga kesehatan disaat wabah corona ini menjadi pejuang digarda terdepan. Mereka yang bekerja  tidak kenal lelah siang malam demi menyelamatkan pasien yang terkena covid 19. Mereka tidak hanya berjibaku di tengah keterbatasan perlengkapan, minimnya jumlah masker, alat pelindung diri, meninggalkan keluarganya berhari-hari, berbulan-bulan, tapi mereka juga mempertaruhkan nyawanya.  

Dengan beban yang demikian berat, alih-alih mendapat penghargaan, mereka justru kerap menjadi korban stigma negatif di masyarakat. Banyak dari mereka yang dikucilkan, bahkan sampai diusir dari tempat tinggal karena masyarakat khawatir para tenaga medis tersebut menyebarkan virus corona. Sejumlah dokter, perawat, dan tenaga medis bahkan harus kehilangan nyawa karena tertular Covid-19.

Dilansir dari Tempo,  Perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi ( RSPI) Sulianti Saroso, Anitha Supriono, hingga kini ( 24 Mei) belum menerima insentif sebesar Rp 7,5 juta yang dijanjikan pemerintah. Anita merupakan salah satu perawat yang bertugas diruang Intensif Care Unit (ICU) menangani pasien-pasien positif Covid-19. 


Soal pemberian insentif ini telah disampaikan Presiden Joko Widodo sejak 23 Maret lalu. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Besaran insentif berkisar Rp 5-15 juta setiap bulan. Rinciannya, Rp 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum dan dokter gizi, Rp 7,5 juta untuk bidan dan perawat, dan Rp 5 juta untuk tenaga medis lainnya. ( Tempo.com 25/5/2020)

Lambatnya pencairan tunjangan bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, juga semakin banyaknya para tenaga kesehatan yang gugur  karena minimnya proteksi merupakan cermin dari tidak seriusnya pemerintah memperhatikan nasib para tenaga medis.

Jangankan memberikan perlindungan utuh dengan kebijakan yang terintegrasi agar pasien Covid-19 tidak terus melonjak. Bahkan proteksi finansial belum diberikan, sebagian tidak mendapat tunjangan. THR perawat honorer dipotong bahkan ada yang dirumahkan karena RS daerah kekurangan dana. 

 Padahal gugurnya tenaga medis dan juga pemecatan terhadap mereka berarti berkurangnya prajurit di garda depan di medan tempur. Apa jadinya jika prajurit semakin berkurang?  Lalu adakah yang bisa menggantikan mereka? Untuk menjadi tenaga kesehatan butuh waktu yang lama, ilmu yang memadai. Tidak mungkin bisa digantikan oleh sembarang orang. 

Di tengah wabah ini bukannya pemerintah memberikan keringanan dan kemudahan untuk berobat, justru malah membebani rakyat dengan naiknya iuran BPJS. Selain juga diiringi kenaikan beban lain. Apa yang menjadi hak rakyatnya justru dijadikan bisnis. Begitupun ditengah krisis. Na'udzubillah. 

Hal ini tentu saja berbeda dalam aturan islam. Kebutuhan pokok masyarakat seperti keamanan, pendidikan juga kesehatan menjadi tanggungjawab negara. Dan ia merupakan hak bagi setiap warga negaranya tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Bahkan, sistem Islamlah yang pertama kali mengenalkan dan menerapkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Sistem ini pun mendorong berbagai inovasi yang memungkinkan layanan umum tersebut bisa diberikan secara optimal. Hal ini terbukti dimana bidang kedokteran dan farmakologi berkembang demikian pesat justru di masa kepemimpinan Islam. Termasuk sistem penanganan wabah dan kerumahsakitan.

Di masa ini, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (bimaristan) tersedia cukup banyak dan dikenal demikian lengkap, berikut apotek dan sistem administrasi pelayanan yang serba gratis, cepat, mudah dan profesional. Di masa Abbasiyah misalnya, tersedia banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan banyak lagi.

Kota Baghdad sendiri memiliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dan memiliki lebih dari 1.000 dokter. Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri yang didirikan di Kairo pada tahun 1283 bahkan mampu mengakomodasi 8.000 pasien.

Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segala sesuatu untuk diri pasien agar mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dan setiap pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di beri makanan dan obat-obatan secara gratis. Bahkan setelah sembuh, mereka dibekali sangu untuk memastikan pemulihan berjalan baik.

Hebatnya, di masa itu, rumah sakit bergerak pun disediakan untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Yakni berupa dokter dan perawat keliling yang menunggang onta diiringi onta-onta pengangkut obat, beserta alat-alat medis dan tenda-tenda perawatan yang bisa dipasang di mana pun.

Sistem drainase dan kontrol akan ketersediaan air bersih pun dibuat sedemikian rupa. Dan di musim kering para penguasa menyediakan onta-onta pengangkut air yang berkeliling ke kampung-kampung untuk menjamin kebutuhan minum atau irigasi.

Di luar itu, pemandian-pemandian umum dibuat dalam jumlah banyak dengan memperhatikan aspek sanitasi dan hukum syara yang lainnya. Demikian pula dengan sekolah-sekolah, perpustakaan umum, dan lain-lain. Termasuk sekolah-sekolah kedokteran dan lembaga standarisasi profesi nakes. (Salah satu referensi yang bisa dibaca : Atlas Budaya Islam, Ismail al Farouqy dan Louis Lamya Al Farouqi, Penerbit Mizan).

Semua layanan ini diberikan secara gratis karena kebijakan ekonomi dan keuangan negara Islam memungkinkan bagi negara mendapatkan anggaran pendapatan yang melimpah ruah, terutama dari pengelolaan kepemilikan umum seperti kekayaan alam maupun kepemilikan negara.

Adakah masa sekarang ini negara yang mampu dan berani melakukan hal serupa? Tidak, itu hanya bisa diterapkan jika negara tersebut diatur oleh aturan islam.


Dan sudah saatnya negara ini bahkan  dunia ini beralih dari aturan yang berasal dari manusia menjadi negara  yang  diatur dengan aturan dari Sang Pencipta. 

Wallahu'alam bishshowab.

Oleh Siti Aminah
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar