TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Fenomena Masuknya 500 TKA ke Sulawesi Tenggara, Bukti Rapuhnya Ekonomi Kapitalis


Baru-baru ini masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya yang  bermukim di desa Morosi Kecamatan Konawe dibuat heboh dengan pernyataan dari Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH yang mengizinkan TKA dari Negeri Cina tersebut sebanyak 500 Orang untuk bekerja ke Sulawesi Tenggara tepatnya di daerah Konawe. 

Sebagaimana dikutip detiknews.com. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengatakan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) asal China telah diizinkan masuk wilayahnya. Para TKA asal Cina itu, kata Gubernur, bakal bekerja membangun smelter di PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe, proyek yang dapat menyerap ribuan pekerja lokal di daerah tersebut.(16 Juni 2020).

Padahal kita masih teringat beberapa waktu lalu Ali Mazi dengan DPRD Sultra menolak kedatangan TKA asal Cina tersebut, entah kenapa penolakan itu tidak berarti apa-apa, justru saat ini 500 TKA asal Cina mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, lantas kemudian masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, seakan-akan Pemerintah Daerah dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Jumlah TKA asal Cina di PT. VDNI Morosi, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 

Tentunya kita sudah tau bersama bahwa, masuknya TKA asal Cina di Sulawesi Tenggara, bukan Cuma kali ini saja, di tahun 2015 saat awal-awal beroperasi PT.Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berlokasi di Kabupaten Konawe.

Data yang penulis peroleh, sebelum serbuan TKA asal Tiongkok pada 2015 lalu di PT VDNI, beberapa perusahaan di Sulawesi Tenggara sudah lebih dulu mempekerjakan tenaga asing.

Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra, saat ini ada 14 perusahaan di Sultra yang menggunakan jasa TKA.

Data hingga 30 Oktober 2017, jumlah TKA di Sultra mencapai 1.032 orang yang terdiri dari 974 laki-laki dan 58 perempuan atau sekitar 1,13 persen dari total tenaga kerja sektor informal di Sultra yang kurang lebih 800 ribu orang.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Sultra Makner Sinaga, para pekerja asing ini bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Perusahaan yang paling banyak mempekerjakan TKA adalah perusahaan pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi.

Perusahaan pemurnian nikel ini, berdasar data Disnakertrans, mempekerjakan sebanyak 742 orang TKA asal Tiongkok. Jumlah itu terdiri dari 684 laki-laki dan 58 orang perempuan.

Dari jumlah itu, Disnakertrans pernah menemukan 210 orang statusnya ilegal. Berdasarkan temuan mereka, perusahaan itu tidak mengantongi dokumen izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA).

 Kenapa harus TKA?

Di kutip dari kompas.com 28/5/2020 Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina sangat dibutuhkan di tengah upaya hilirisasi tambang di Indonesia.
 
Sebab kata Jubir Luhut itu, 500 TKA Cina yang rencananya datang pada akhir Juni atau awal Juli 2020 itu akan mempercepat pembangunan smelter nikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Saya akan bicara apa adanya saja. Rencana kehadiran 500 TKA Cina sekitar akhir Juni atau awal Juli adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF (Rotary Kiln-Electric Furnace) dari China," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut jodi, teknologi RKEF akan membuat pembangunan smelter menjadi lebih ekonomis, cepat dan memiliki standar lingkungan yang baik. Bahkan kata dia, teknologi itu juga akan menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional. 

"Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud," kata dia. Nantinya kata Jodi, setelah smelter tersebut jadi, TKA asal Negeri Tirai Bambu itu akan kembali ke China.

 Akibat Diterapkannya Kapitalisme

Masuknya 500 TKA asal Cina ke Sulawesi Tenggara ini tak lepas dari system Ekonomi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Pasar bebas telah memungkinkan negara kehilangan kedaulatan. Fakta-fakta ekonomi yang dibuat seperti ACFTA, APEC dll menjadikan Indonesia menjadi lahan empuk negara-negara besar termasuk Cina.

Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 lalu, maka negara-negara luar termasuk negara Cina, akan masuk ke negeri ini. Mereka akan menggeser pekerja local yang memang tidak pernah disiapkan oleh  negara untuk bersaing dengan pekerja asing

Sistem Ekonomi Kapitalis itu pula yang menjadikan negara tidak mampu membangun secara mandiri. Kenapa? karena kekayaan alam milik rakyat telah dikuasai oleh Asing. Hasil kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat, lari ke luar negeri. Dalam kondisi tidak punya uang, akhirnya negara harus meminjam ke negara lain dengan dalih membuka investasi. Dan yang pasti, tidak ada investor yang mau rugi dengan investasinya. Dalam kondisi terjepit inilah, negara akhirnya memenuhi semua permintaan investor.

Cengkraman cina yang kuat di bidang ekonomi ini, akan bisa memengaruhi bidang politik dan keamanan. Cina pun bisa leluasa memaksakan kebijakannya di Indonesia. Maka, selama sistem ekonominya seperti sekarang, negeri ini tidak akan bangkit dari keterpurukannya. 

Walhasil, kondisi ini akan bisa dihentikan jika pondasi ekonominya diubah secara total. Sistem Kapitalisme diganti dengan sistem Islam.

Khilafah sebagai Solusi

Sistem Islam yang menjalankan ekonomi Islam, tidak akan berjalan tanpa adanya institusi pemersatu ummat Islam yakni Khilafah Islamiyah. Negara khilafah akan membuang jauh-jauh sistem yang diterapkan sekarang. Sebagai gantinya Khilafah menerapkan sistem ekonomi  islam secara utuh dan murni. Hal ini menyangkut kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, termasuk distribusi barang dan jasa ditengah-tengah masyarakat. 

Tidak hanya itu, negara khilafah juga memastikan berjalannya politik ekonomi dengan benar. Dengan menerapkan sistem ekonomi islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara.

Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pada saat yang sama ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga.

Dengan demikian, ketika negara mengalami situasi dimana harus membangun infrastruktur, baik karena ledakan penduduk, maupun keterbatasan sarana dan prasarana, maka negara mempunyai banyak pilihan.  Karena, masalah penyelanggaraan negera sudah selesai.

Wallahu a’lam.[]

Oleh : Aslan Alkandary

Posting Komentar

0 Komentar