TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ekonomi Rakyat Sekarat, Tagihan Listrik Melonjak?


Habis jatuh, tertimpa tangga, tersengat listrik pula. Begitulah gambaran kondisi rakyat hari ini yang dirundung masalah bertubi-tubi. Belum juga wabah ini angkat kaki dari bumi pertiwi, rakyat kembali gigit jari. Setelah janji manis pemotongan bahkan penggratisan biaya listrik beberapa waktu lalu, rakyat justru dibuat tercengang ketika mendapati tagihan listrik bulanan mereka justru melonjak selama pandemi ini. Nominal yang tertera pada struk tagihan listrik itu pun membuat warganet berbondong-bondong memviralkannya di jagat sosial media.

Melansir dari www.beritasatu.com (03/04/2020), Wakil Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tambahan biaya Rp 405 triliun untuk penanganan covid-19. Dari jumlah itu Rp 110 triliunnya untuk perlindungan sosial. Di dalamnya ada alokasi untuk pembebasan biaya listrik selama tiga bulan April-Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA. Ditambah diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA yang bersubsidi.

Sungguh aneh, mengapa jika presiden sudah menyatakan demikian namun fakta di lapang berkata lain? Dunia maya justru dipenuhi keluhan warganet. Mereka saling membagikan cerita tentang kenaikan tagihan listrik yang mereka alami. Diantaranya dijumpai rumah kosong hanya dengan satu lampu tetapi tagihan listriknya mencapai Rp 750 ribu (www.ekonomi.okezone.com, 06/06/2020). Belum lagi kejadian yang dialami seorang tukang las yang harus membayar Rp 20 juta rupiah untuk konsumsi listriknya padahal hanya menggunakan daya listrik 23 kVA (www.indozone.id, 10/06/2020). Rakyat pun menduga adanya kenaikan tarif listrik dan subsidi silang selama pandemi ini.

Menanggapi kecurigaan rakyat, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN memastikan tak ada kenaikan tarif listrik. "Namun kami pastikan tidak ada kenaikan tarif, tarif listrik tetap sejak 2017, PLN juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif listrik. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang", jelas Bob Saril (www.republika.co.id, 10/06/2020).

Bob menambahkan, PSBB yang diberlakukan menyebabkan PLN tidak melakukan pencatatan meter sehingga tagihan pada bulan April menggunakan rata-rata penggunaan selama tiga bulan terakhir. Sementara tagihan bulan Juni merupakan tagihan riil (menggunakan pencatatan meter) ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya. Perubahan metode perhitungan tarif listrik inilah yang justru membuat tagihan listrik melonjak di masa pandemi.

Jika pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020 rata-rata tagihan listrik pelanggan sebesar Rp 1 juta, maka tagihan listrik bulan April akan dipatok Rp 1 juta pula. Namun, adanya pemberlakuan kebijakan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah, mulai dari Work From Home hingga Learning From Home sejak Maret lalu, membuat konsumsi listrik masyarakat meningkat. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan melonjaknya tagihan listrik para pelanggan sebab kekurangan pembayarannya akan dimasukkan ke dalam tagihan bulan Juni. Tagihan listrik yang tertera akhirnya bisa melebihi Rp 1 juta.

Skema perlindungan lonjakan untuk meringankan pembayaran pelanggan memang telah dijelaskan. Kendati demikian, hal ini justru menyiratkan bahwa rakyat bagaimanapun juga harus tetap membayar konsumsi listriknya meskipun terjadi pembengkakan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, sebab PT PLN hanya akan meringankan pembayarannya dengan mekanisme cicilan tiap bulan dengan besaran yang telah ditentukan.

Ditengah kebingungan rakyat, pernyataan yang terkesan nyeleneh justru keluar dari staf khusus (stafsus) presiden. Stafsus Jokowi Bidang Sosial Angkie Yudistia menyebut lonjakan kenaikan listrik lantaran masyarakat di rumah (www.merdeka.com, 08/06/2020). Pada faktanya memang benar masyarakat selama pandemi ini lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Namun, bukankah seharusnya bagi seseorang yang digaji ratusan juta rupiah dari uang rakyat itu mengusulkan solusi yang tepat kepada penguasa negeri ini, bukan malah terkesan mewajarkan adanya lonjakan tagihan listrik di tengah kondisi perekonomian rakyat yang sekarat?

Toh bukan kehendak rakyat untuk tetap berdiam diri di rumah dan melakukan semua kegiatannya dari rumah. Jika bisa memilih, tentu rakyat akan kembali beraktivitas di luar rumah seperti sedia kala. Namun, tak ingatkah bahwa kebijakan Work From Home maupun Learning From Home itu juga berasal dari para pejabat negeri ini? Jika demikian, maka sepertinya buah simalakama memang sengaja diberikan penguasa kepada rakyatnya.

Satu per satu kebijakan zhalim yang dikeluarkan penguasa negeri ini semakin membuat rakyat terhimpit. Mulai dari tarif BPJS Kesehatan yang kembali naik di masa pandemi ini hingga melonjaknya tagihan listrik yang semakin menambah beban hidup rakyat. Begitu teganya penguasa negeri ini membiarkan rakyatnya susah payah memenuhi kebutuhan hidup ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Sejatinya, biang dari permasalahan tarif listrik ini adalah akibat adanya liberalisasi kelistrikan di negeri ini. Seperti diketahui, dalam UU Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002 dijelaskan bahwa badan usaha swasta boleh mendirikan usaha di bidang ketenagalistrikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya alam negeri ini nyatanya hanya berfungsi sebagai regulator saja.

Pun dengan adanya badan usaha milik swasta, tak ubahnya seperti menciptakan pesaing bisnis bagi pemerintah sendiri. Ini sama saja dengan pemerintah sengaja berlakon sebagai seorang pedagang yang memiliki mindset mencari keuntungan. Jika demikian, maka tak ada jaminan rakyat dapat memperoleh haknya terhadap energi listrik dengan mudah dan murah, sebab dari hulu ke hilir paradigma pengelolaannya hanya berkutat pada perolehan keuntungan semata.

Kondisi memprihatinkan ini tentu tak akan pernah dialami ketika sistem Islam yang menjadi aturan hidupnya. Dengan sistem Islam, penguasa akan mampu mewujudkan perannya sebagai raa'in (pengurus) seluruh urusan rakyatnya. Hal ini disebabkan negara benar-benar diatur hanya berdasarkan hukum syara'. 

Penguasa akan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan, melalui mekanisme pengelolaan kepemilikan umum. Termasuk diantaranya adalah kebutuhan rakyat akan listrik.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api (energi)" (HR. Ahmad). Maka, penguasa yang menerapkan syari'at Islam tak akan membiarkan pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada swasta dengan cara menutup rapat keran liberalisasi, sebab hal ini akan menjadi jalan mulus bagi para kapitalis untuk menguasai kekayaan alam di negeri kaum muslimin.

Sumber energi pembangkit listrik misalnya, yang sebagian besar berasal dari barang tambang, termasuk ke dalam kepemilikan umum. Oleh sebab itu, tidak boleh dikomersilkan pengelolaan dan hasilnya baik oleh individu maupun korporasi. Barang tambang ini harus dikelola oleh penguasa dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Wallahua'lam bish-shawab.[]

Oleh : Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar