TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Drama Petak Umpet Berujung #GakSengaja


Ringannya tuntutan hukuman bagi pelaku penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan, memunculkan sindiran di media sosial. Di Twitter, sindiran itu dalam bentuk trending topic #GakSengaja sejak kamis malam hingga jumat pagi. Kata itu berawal dari pembelaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam siding kasus penyiraman Novel Baswedan. Pelaku penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan, Rahmad Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dituntut pidana setahun penjara.  (Wartakotalive.com, Sabtu, 13 Juni 2020) 

Tagar #GakSengaja populer di Twitter regional Indonesia pada tanggal 13 Juni 2020. Netizen menggaungkan tagar ini karena luapan ketidakpuasan, kritikan, sindiran kepada JPU ke penyiram Novel. Akal sehat masyarakat tidak terima jika kasus tingkat berat seperti itu hanya ditutunt 1 tahun penjara. Berupa penganiayaan yang levelnya lengkap karena terencana, pakai air keras yang mengakibatkan luka berat dan sasarannya adalah penegak hukum yakni sebagai penyidik KPK. 

Kejanggalan dalam Proses Hukum 

Pertama. Terdakwa adalah anggota polri aktif. Hal ini menjadikan hukuman bagi terdakwa mendapat keringanan, karena sudah mengabdi selama 10 tahun. Jika sebagai anggota polri aktif harusnya dia melakukan tugas sebagai seorang polisi yang mengayomi dan melindungi orang lain dari kejahatan, bukan malah sebaliknya melakukan kejahatan terencana. Sebagai anggota polri yang paham akan tugasnya dan ketika menyalahi dari tugas tersebut harusnya hal ini menjadi alasan pemberatan hukuman. 

Kedua. Waktu penanganan yang terlalu lama. Tampak adanya ketidakseriusan dalam menangani kasus ini. Dalam kurun waktu 3 tahun. Jika sebagai seorang polri aktif, harusnya mudah untuk dilacak keberadannya, kecuali memang sengaja untuk dilindungi demi melindungi orang yang menjadi dalang kejahatan terencana ini. 

Ketiga. Penilaian Kooperatif. Jika dinilai kooperatif sehingga meringankan hukuman, ini merupakan kesimpulan yang lucu. Seandainya benar-benar kooperatif, sebagai anggota polri yang paham hukum harusnya sejak awal mereka telah menyerahkan diri untuk ditindak hukum sesuai kejahatan yang mereka lakukan.
 
Keempat. #GakSengaja. Alasan #GakSengaja juga menjadi hal yang meringankan hukuman. Mana mungkin orang yang melakukan kejahatan level berat dan lengkap seperti itu bisa diterima alasannya kalau kejahatan yang dilakukan #GakSengaja. Ini sangat aneh. 

Kelima. Ada kemungkinan terlibatnya elit politik. Dengan serentetan kejanggalan pada proses hukum atas kasus ini, kemungkinan besar ada kaitannya dengan dalang, dimana dalang ini adalah elit politik di negeri ini. Sehingga kasus ini terkesan berbelit dan sulit ditangani. 

Keadilan Bisa Ditegakkan 

Dari proses penanganan kasus ini, bisa dilihat dengan jelas adanya ketidakadilan dalam hukum di Indonesia. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika hukum di negeri ini ibarat pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Tumpul ketika bersinggungan dengan hajat elit politik. Terlebih ini terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika hukum saja sulit ditegakkan, maka pemberantasan korupsi juga tidak akan bisa dituntaskan. 

Usaha menegakkan keadilan di negeri ini bisa babak belur. Jika setingkat Novel Baswedan merasa kasusnya berjalan tidak benar-benar adil, maka bagaimana dengan rakyat biasa? Lagi-lagi rakyat yang kena imbas ketidakadilan di negeri ini, nyolong karena lapar bisa dibui tahunan tapi elit politik nyolong uang negara milyaran bisa berkeliaran. 

Apakah mungkin keadilan di negeri ini bisa ditegakkan? Bisa. Jika biang masalahnya diselesaikan. Biang masalah itu adalah sistemnya, sistem kapitalis-demokrasi yang diadopsi di negeri ini menyuburkan korupsi, sehingga hukum bisa dibeli, keadilan tidak lagi menjadi harga mati. 

Dalam proses mendapatkan kursi di pemerintahan dengan jalan demokrasi sangat memungkinkan terjadinya korupsi besar-besaran, karena butuh biaya besar dan butuh kembali modal. Omong kosong dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat jika nyatanya ketika berkuasa kepentingan yang selalu bicara. 

Dengan demikian, keadilan bisa ditegakkan jika diinstal ulang sistemnya. Bukan lagi menggunakan sistem kapitalis-demokrasi. Diinstal dengan sistem yang sudah terbukti dan teruji selama 13 abad menjadi sistem terbaik di dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah sistem khilafah. Dalam sistem khilafah, keadilan tidak mengenal kasta dan agama. Keadilan islam diterapkan baik untuk penguasa maupun rakyat jelata, muslim maupun non muslim. 

Contoh yang masyhur tentang peradilan islam adalah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang menjadi penguasa tertinggi pada saat itu bahkan pernah dikalahkan dalam peradilan islam. Pasalnya, beliau tidak bisa membuktikan tuduhan bahwa baju besinya memang benar telah dicuri oleh seorang warga Yahudi. 

Saat itulah orang Yahudi angkat bicara “Duhai Khalifah Ali, Amirul Mukminin! Anda berperkara denganku tentang baju besimu. Tetapi hakim yang engkau angkat ternyata memenangkanku atasmu. Sungguh, aku bersaksi bahwa ini adalah kebenaran dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah”. 

Keadilan itu bisa ditegakkan dengan sistem islam. Sistem hukum dan peradilan adalah bagian dari satu kesatuan sistem islam yang terpancar dari aqidah islam. Karena itu, semua hukum harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenyataan ini akan menghalangi intervensi manusia dan kepentingannya terhadap hukum. Wallau a’alam bi showab.

Oleh: Sholihah, S.Pd 
Institut Kajian Politik dan Perempuan 

Posting Komentar

0 Komentar