TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pilkades di Tengah Pandemi, Perlukah?


Sejumlah calon kepala desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) Serentak pada 25 Oktober 2020 mendatang.

Pilkades serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumedang seharusnya telah dilaksanakan pada 8 April 2020.

Akan tetapi, karena pandemi Covid-19, pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang belum ditetapkan.

Wacana pelaksanaan Pilkades pada 25 Oktober 2020 sendiri diketahui para calon kepala desa setelah mereka menerima foto draf Jadwal Lanjutan Tahapan Pilkades Serentak Gelombang III, yang tersebar melalui WhatsApp grup.(kompas.com 10/6/2020)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumedang belum terlaksana. Hal ini disebabkan masa pandemi yang belum berakhir. Selain itu jika tetap dilaksanakan diperkirakan akan memakan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan pelaksanaan di periode yang sebelumnya. Karena pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah selain itu phisical distancing yang harus tetap dilaksanakan yang mengakibatkan TPS harus dipecah menjadi beberapa wilayah agar tidak terlalu banyak warga berkerumun.

Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Sumedang Nuryadin pada salah satu media online mengungkapkan hingga saat ini belum memastikan waktu pelaksanaan pilkades serentak, mengingat pandemi Covid-19 masih mewabah di Tanah Air. Tidak hanya itu, TPS yang ada pun juga rencananya akan dipecah menjadi beberapa TPS berdasarkan jumlah pemilih maksimal agar tidak terjadi penumpukan. Dia menjelaskan dengan penambahan jumlah TPS diperkirakan akan terjadi pembengkakan biaya operasional untuk TPS pecahan ataupun untuk perlengkalan protokol kesehatan.

Selain pelaksanaan Pilkades yang memakan biaya yang  besar pasti nya yang dikhawatirkan adalah biaya kampanye bagi calon kades yang juga akan memakan biaya yang tak sedikit. 

Sejatinya bukan hanya masalah biaya besar dan menghindari kerumunan masa saja yang dikhawatirkan. Namun ada masalah yang penting yang harus dihindari dalam pelaksanaan pemilihan sistem demokrasi. Politik uang dan konflik di antara para mendukung.

Jabatan menjadi kepala desa merupakan jabatan yang menggiurkan. Bagaimana tidak sejumlah uang akan di gelontorkan dari pemerintah pusat untuk desa dan pelaksanaan pilkades sendiri sangat memboroskan dana.

Dalam Islam pelaksanaan pemilihan pemimpin akan terhindar dari politik uang. Karena politik uang sama dengan risywah. Risywah atau suap-menyuap merupakan salah penyakit kronis yang hari ini merebak di masyarakat kita. Bukan hanya kelas pejabat tinggi yang melakukan risywah, rakyat biasa pun seringkali terjebak dalam kasus suap-menyuap. Seringkali mereka berdalih dengan hadiah, parcel, gratifikasi atau semacamnya untuk menghalalkan risywah. Faktor yang melatarbelakangi tindakan risywah sangatlah beragam mulai dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok. Padahal, negeri ini adalah negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Tapi sangat hobi dengan risywah, Nuzubillah.

Kita selaku umat saat ini tentu merindukan kepemimpinan syar’i yang sesuai dengan yang Rosulullah ajarkan. Sebabnya, kesadaran keislaman makin meningkat. Selain itu kita juga sesungguhnya telah muak dengan sistem sekular-kapitalis-liberal yang terbukti gagal. Sistem ini hanya memproduksi banyak persoalan seperti: kemiskinan, pengangguran, utang luar negeri, dll.

Jika setiap individu sadar dan mengetahui bahwa menjadi pemimpin adalah memikul tanggung jawab yang sangat berat tentunya akan sedikit saja yang menginginkan menjadi pemimpin. Jikapun ada yang menjadi pemimpin sudah dipastikan dia akan memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab  juga mau memperjuangkan sistem kepemimpinan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Wallohualam bishowwab.[]

Oleh: Neng Sri Yunita, S.Pd.

Editor: SM

Posting Komentar

0 Komentar