Dilema Pasar Rakyat saat Pandemi


New normal life merupakan kebijakan yang dipilih pemerintah dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga masyarakat diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasa dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Hal ini berlaku untuk semua orang, termasuk pedagang. Sehingga pedagang mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya harus tetap berdagang di tengah pandemi walaupun nyawa menjadi taruhan. 

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) mencatat sebanyak 529 pedagang positif covid-19 di Indonesia. Dari ratusan pedagang yang positif tersebut, sebanyak 29 lainnya meninggal dunia. (Okezone.com, 13/06/2020).

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MPK), Muhadjir Effendi mengatakan “pasar memang tempat kerumunan yang paling rawan. Potensi untuk menjadi cluster sangat tinggi”. (okezone.com, 13/6/2020).

Harusnya kedua fakta diatas menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Disamping itu, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan bahaya corona ini. Bahkan  terjadi penolakan di berbagai tempat untuk dilakukan Rapid Test covid-19 oleh tim medis. Penolakan ini dipicu karna kurangnya edukasi terhadap masyarakat sehingga menghasilkan paradigma yang salah. Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra mengatakan “pendekatan penanganan pasar beda dengan pendekatan penanganan sekolah, perkantoran, dan juga kawasan industri. Pasar itu ada karakter yang berbeda. Pertama itu ada penjual dan pembeli. Jadi ada orang, ada barang dan ada uang”. (okezone.com, 14/6/2020).

Terjadinya benturan antara petugas medis dan masyarakat terkait penolakan rapid test ini mengacu ke beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi kepada masyarakat yang akhirnya mudah terpengaruhi berita hoax. Misalkan saja, alat rapid test yang  digunakan tim medis dapat menyebarkan virus corona. Kedua, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan rapid test. Mereka menganggap kasus covid-19 ini adanya komersialisasi. Ketiga, ketidakseriusan dan inkonsistensi pemerintah dalam menangani kasus covid-19, menambah ruwetnya pandemi ini.
 
Munculnya penolakan rapid test oleh masyarakat menunjukkan tingkat kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dan benar akan membentuk sinergi antara masyarakat,  tenaga medis dan negara, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam penangan pandemi.

Kepemimpinan yang benar dibangun berdasarkan paradigma yang shahih dalam memandang kekuasan untuk menerapkan aturan-aturan dari pencipta, alhasil penguasa yang terbentuk adalah penguasa yang memiliki kapasitas riayah (pengayom masyarakat). Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin” (HR.Bukhari)

Oleh karena itu, negara berupaya sekuat tenaga mencurahkan segala potensi yang ada dengan menentukan tes dan tracing dengan cepat. Segera menentukan pusat wabah dan menjaga dengan ketat agar wabah tidak meluas. Peran negara hadir dalam upaya preventif, kuratif  dan rehabilitatif. 

Menjamin seluruh kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang diisolasi, menjaga wilayah lain yang tidak masuk zona tetap poduktif, akan memperkuat dan meningkatkan sistem kesehatan meliputih fasilitas, obat-obatan, SDM dan lain-lain tanpa mendzalimi tenaga medis. Mendorong para ilmuan untuk menemukan obat atau vaksin secara cepat, semua ini akan diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma. 

Negara juga akan mengedukasi masyarakat untuk mentaati segala protap kesehatan dengan dasar ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga masyarakat  yang ditimpa pandemi ini akan bersabar, tetap berikhtiar dan tidak mudah putus asa. Paradigma seperti ini hanya akan kita temui ketika aturan-aturan Islam diterapkan secara kaffah. Wallahu’alam bishawab.

Oleh Reda Hayati 
Dokter Internship

Posting Komentar

0 Komentar