TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Di Balik Kebijakan AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

sumber foto pindainews.com

Pandemi belum juga usai. Betapa kita sudah sangat rindu dengan kehidupan normal kala wabah belum melanda. Di tengah kejenuhan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dengan segala keterbatasannya, tersiar kabar kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru sebagai pengganti PSBB telah di belakukan.

Jawa Barat, termasuk didalamnya Sumedang merupakan wilayah yang di umumkan Jokowi sebagai wilayah yang akan melakukan new normal karena dinyatakan dengan kurva kasus positif Covid-19 yang menurun. (Koran Tempo, 1 Juni 2020)

Wakil Bupati mengatakan, Kabupaten Sumedang bisa melakukan AKB atau kenormalan baru setelah Sumedang dikategorikan ke level 2 atau zona biru. Tangga 30 Mei 2020 adalah masa transisi, untuk sosialisasi dan stimulasi ke beberprapa tempat. Termasuk melihat kesiapan tempat perbelanjaan di Jatinangor, tidak akan di buka sampai benar-benar siap menerapkan protokol kesehatan dan menyiapkan SOP untuk tempat perbelanjaan. (kabar-priangan.com, 01/06/20)

Apakah ini sebuah angin segar akan kerinduan pada kehidupan normal tiga bulan lalu, kala pandemi belum melanda? Sayangnya, ini bukan kehidupan normal yang kita harapkan, sebagaimana hidup normal dulu. AKB ini bermakna relaksasi atau pelonggaran atas pembatasan sosial/social distancing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dll.

Keputusan pemerintah ini begitu syarat dengan kepentingan, diluar kepentingan kesehatan dan keselamatan karena faktanya Indonesia belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh WHO. Faktanya presentase pertumbuhan kasus corona di Indonesia belum stabil. Data Kementrian Kesehatan, jumlah positif corona di Indonesia per 27 Mei 2020 adalah 23.851 orang. Bertambah 686 orang atau 2,96% dibandingkan posisi per hari sebelumnya. (cnbcindonesia, 28/5/20)

Tahu begitu, hadirnya kebijakan AKB ini bukan membuat rakyat menjadi benar-benar lega, merasa terjamin keselamatannya, akan tapi tetap tersimpan rasa khawatir, di samping kebutuhan hidup yang terus menuntut untuk di penuhi. Selama PSBB saja, masyarakat demikian longgar menjalani kehidupan. Apalagi jika masuk ke masa AKB, masyarakat akan menjalani hidup seperti biasa, kecil kemungkinan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan tertib oleh masyarakat.

Sejak awal penanganan Covid-19 ini terjadi banyak konflik, khususnya ketidak selarasan kebijakan daerah dan pusat. Karena AKB ini merupakan arahan global, agenda pusat, sehingga Pemkab termasuk Pemprov tidak mungkin melakukan kebijakan yang bertentangan dengan arahan pemerintah pusat. 

AKB hanya jargon untuk melegitimasi pembukaan kembali kegiatan bisnis-bisnis besar di tengah wabah Covid-19, seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, restoran dan pariwisata, sangat syarat dengan kepentingan para Kapitalis, para pebisnis sedangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab masing-masing.

Mengedepankan kepentingan pengusaha dibandingkan dengan nasib rakyat merupakan perbuatan yang zalim. Dampak paling besar penularan atas dibukanya kegiatan bisnis adalah para karyawan dan para konsumen, sedangkan para pemilik bisnis mereka tetap aman, terhindar dari risiko.

Rasul saw, bersabda:“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Apalagi pemimpin seharusnya memposisikan diri digarda terdepan sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Di bawahnya bergantung banyak jiwa manusia, pahamilah wahai para pemimpin, bahwa pertanggung jawaban besar siap menanti di akhirat. “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

AKB bukanlah angin segar apalagi solusi atas masalah pandemi yang tak kunjung usai. Akan tetapi merupakan permainan kotor para pemimpin Kapitalis untuk keuntungan materi dan bisnis. Jika kebijakan ini tetap akan di berlakukan, maka ini menjadi bukti kesekian kalinya bahwa pemimpin dalam sistem Demokrasi Kapitalisme hadir bukan untuk kepentingan rakyat akan tetapi untuk kepentingan pemangku jabatan dan antek-anteknya. Semoga kita bisa mengambil setiap hikmah yang terjadi di balik pandemi ini. Wallahu a’lam bi shawab.[] 


Oleh Muthi Nidaul Fitriyah
Pengiat Opini Islam

Posting Komentar

0 Komentar