TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Defisit APBN, Rencana Utang Makin Kencang


Pandemi Covid-19 ini menyebabkan timbulnya ketidak -stabilan dalam berbagai bidang dalam pemerintah terutama dalam ekonomi nasional. Akibat ketidakstabilan ini maka perlu peran pemerintah dalam menanganinya agar dampak yang ditumbulkan akibat Covid-19 ini dapat diminimalisir. Apakah penggantian Perppu menjadi UU merupakan solusi yang sesuai dalam mengatasinya?, apakah dengan pergantian itu tidak menimbulkan permasalahan baru?, dan apakah hal itu sudah sesuai dengan peran pemerintah yang seharusnya dilakukan?.

DPR telah menyetujui perubahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)  Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi Undang-Undang (UU). Penggantian Perppu menjadi UU ini telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPR dan hanya fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak perubahan tersebut. 

Dengan perubahan Perppu menjadi UU ini, maka DPR menyetujui pemerintah untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 6,27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus pemerintah juga harus mencari pembiayaan sekitar Rp 990, 1 Triliun untuk menutupi defisit yang setara hampir Rp 1.028, 5 Triliun. Jumlah pembiayaan senilai Rp 990,1 Triliun itu akan didapat dengan penerbitan SUN baik melalui lelang, ritel, maupun private placement, dalam dan atau luar negeri. Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sampai saat ini telah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp 420,8 triliun hingga 20 Mei 2020.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa keputusan DPR Terhadap perubahan itu dijadikan landasan hukum oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggulangi dampak Covid-19 dalam bidang kesehatan, ancaman sosial, ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Pendapatan terbesar pemerintah yang berasal dari pajak hingga April 2020 baru 30% atau mencapai Rp 376, 7 Triliun dari target yang ditetapkan. Secara umum penerimaan pajak tampak lesu atau belum mencapai target yang ditetapkan, namun  untuk penerimaan pajak cukai hasil tembakau mengalami kenaikan signifikan hingga 26% secara year on year (YoY). (finance.detik.com/13, 20 & 28 Mei 2020)

Dengan adanya perubahan Perppu menjadi UU maka akan semakin memperkuat landasan hukum pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19 dan perekonomian nasional ini dengan memperlebar defisit anggaran negara. Hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan hutang baru senilai Rp 990,1 Triliun, karena pemasukan dana terbesar pemerintah itu selain dari pajak juga berasal dari utang.

Kepemimpinan dengan sistem ekonomi kapitalis saat ini memang rentan terjadi goncangan fiskal, karena pada saat pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak sesuai target maka pemerintah akan menggunakan cara dengan menerbitkan utang baru. Utang yang didapatkan dari para kapitalis yang menginginkan imbalan itulah yang akan mengancam kedaulatan negara dan menambah penderitaan rakyat secara tidak langsung. Negara akan mudah untuk dikendalikan dan didikte kebijakannya sesuai kepentingan mereka sebagai kompensasi atas utang yang diberikan oleh para kapitalis. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota DPR RI Kamrussamad bahwa penambahan utang akan membahayakan bagi kedaulatan suatu negara.

Utang yang semakin bertambah maka akan menyebabkan adanya kenaikan pajak yang harus dibayar oleh rakyat dan pada saat ini pajak dikenakan pada hampir disemua sektor untuk menutupi utang-utang tersebut. Hal ini menunjukkan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menaggulangi dampak Covid-19 ini bukan solusi yang tepat karena menimbulkan permasalahan baru dan tidak menyelesaikan permasalahan sebelumnya. 

Kenyataan ini seharusnya membuka mata kita bahwa solusi yang berasal dari kepentingan manusia tidak akan membawa kepada kesejahteraan rakyat dan negara, malah justru semakin menambah penderitaan bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan modal. Solusi yang harusnya digunakan adalah solusi yang berasal dari Islam, karena Islam bukan hanya sekedar agama melainkan sebagai ideologi. Islam memiliki solusi yang efektif dan efisien karena langsung berasal dari sang pencipta manusia, sehingga solusi yang diberikan pun akan membawa kepada kesejahteraan bukan penderitaan.[]


Oleh : Anisa
Komunitas Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar