TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Defisit APBN, Haruskah Berhutang Kembali?


Ekonomi suatu negeri akan sangat berhubungan dengan perkembangan dalam negerinya. Jika suatu negara memiliki nilai ekonomi yang rendah, maka negara tersebut diambang kehancurannya. Jika nilai ekonominya tinggi, maka stabilitas negara tersebut akan terjamin. Dari nilai ekonomi inilah, suatu negara akan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. 

Indonesia saat ini sedang mengalami defisit APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit APBN akan melebar menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pelebaran itu sebagai konsekuensi dari membengkaknya anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp677,2 triliun. Sebelumnya, dalam Perpres 54/2020, defisit anggaran ditargetkan Rp582,9 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB. 

Jauh melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah. Untuk membiayai defisit itu, pemerintah akan menggunakan sumber pendanaan dengan risiko paling kecil dengan biaya kompetitif rendah. Hanya saja, pemerintah kembali menambah anggaran PEN dari Rp641,17 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Penambahan tersebut itu dilakukan untuk biaya penanganan covid-19, santunan kematian, hingga BLT Dana Desa. (www.cnnindonesia.com/03Juni2020)

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebenarnya berusah untuk memenuhi kebutuhan negerinya sendiri. Usahanya dengan pembayaran pajak dari setiap pekerja. Pajak yang rutin dibayarkan setiap bulannya untuk negara ternyata tidak mampu menambah keuangan negara. Maka dengan terpaksa negara kembali berhutang ke Bank Dunia untuk menutupi kekurangannya. 

Peminjaman ke Bank Dunia lebih difokuskan kepada fasilitas kesehatan untuk penangan covid-19. Pinjaman senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun disetujui oleh Bank Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta. Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi covid-19. Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.(www.cnnindonesia.com/30Mei2020)

Sungguh sangat ironi. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Terbentang dari ujung Aceh hingga Papua. Didalam terdapat emas, batu bara, tembaga, timah, dan jenis mineral lainnya. Seharusnya semuanya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya oleh negara. Tetapi itu tidak terjadi. 

Kekayaan sumber daya alam itu nyatanya dikelola perusahaan asing. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan untuk dikelola oleh anak negeri sendiri. Difasilitasi oleh negara segala peralatannya dan mesin-mesinya. Tetapi dengan alasan tidak adanya alat-alat penunjang maka dengan mudah dijual ke asing. 

Maka, tidak heran jika terjadi defisit APBN, negara akan kembali berhutang untuk solusinya. Di dalam sistem demokrasi, hutang adalah instrumen penting untuk menambal defisit anggaran. Ini diperbolehkan asal tidak melampaui batas aman. Sebenarnya sejak sebelum pandemi covid-19, ekonomi Indonesia sudah dipastikan sedang lesu. Namun pandemi membuat defisit makin lebar karena penerimaan negara anjlok, sementara kebutuhan anggaran melonjak.

Pada dasarnya defisit anggaran merupakan problem universal. Karena dapat terjadi oleh negara mana pun. Yang berbeda adalah faktor-faktor penyebabnya dan solusi untuk mengatasinya. Untuk mengatasi defisit anggaran, sistem demokrasi menyelesaikannya dengan meningkatkan pajak, berutang, bahkan terkadang dengan mencetak mata uang.

Sebenarnya, sistem demokrasi sendiri terjebak jalan buntu. Jika berutang, defisit makin lebar. Jika tidak berutang, opsi lain seperti pencetakan mata uang justru risikonya lebih besar. Sehingga akan memilih yang minim resiko. 

Islam Mengatasi Defisit Anggaran

Islam sendiri jika mengalami defisit anggaran, negara akan menyelesaikannya dengan 3 (tiga) strategi yakni:

Meningkatkan pendapatan. Dapat dilakukan dengan cara, pertama, mengelola harta milik negara. Misalnya saja menjual atau menyewakan harta milik negara, seperti tanah atau bangunan milik negara. Semua dana yang yang diperoleh dari pengelolaan harta milik negara di atas akan dapat menambah pendapatan negara. Kedua, melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Yang dimaksud hima adalah pengkhususan oleh Negara terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Ketiga, menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pajak hanya dapat ditarik ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat.

Menghemat pengeluaran. 

Berutang (istiqradh). Islam membolehkan berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah. Negara hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di baitul mal tidak segera tersedia.

Kondisi ini terbatas untuk 3 (tiga) pengeluaran saja, yaitu: (1) untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil, dan jihad fi sabilillah; (2) untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dll; (3) untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll. 

Jika dana tidak cukup di baitul mal, maka boleh memungut pajak. Pajak ini pun dilakukan hanya kepada orang-orang kaya yang mampu bukan seluruh rakyatnya. 

Demikianlah Islam memberikan solusi yang konkrit. Tidak akan menambah masalah dengan berutang kepada pihak asing. Terutama untuk kepentingan rakyatnya, tentu akan diutamakan. 

Wallahu’alam bi shawab.

Oleh: Ummu Athifa
(Ibu Rumah Tangga, Member Revowriter)

Posting Komentar

0 Komentar