TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dana Haji Disikat, Demi Menyelamatkan Ekonomi Sedang Sekarat?

     Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebab, pemerintah Indonesia resmi tidak mengirimkan jemaah haji pada 2020. Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. 

Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah. Meski begitu, dia melanjutkan, BPKH bersama dengan Bank Indonesia masih mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan dana tersebut. Itu ditujukan supaya pemanfaatan dana bisa tetap sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalan peraturan yang ada. 

Anggito sebelumnya juga menyampaikan, total dana haji yang dikelola BPKH saat ini telah mencapai Rp135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sebagian besar dana itu diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). (tintasisyasi.com.02/06/2020) 

Sebelumnya, desas - desus penggunaan dana haji di luar keperluan haji masih dianggap hoax dan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang berkomentar, daripada dananya diam mending dimanfaatkan untuk negara. Dan rakyat harusnya selalu berbaik sangka (huznudzon) pada pemerintah. Tetapi hadirnya pandemi telah menunjukkan kebobrokan dan kedzaliman rezim dan sistem negeri ini dalam mengurus kebutuhan rakyat. Bahkan urusan ibadah pun mulai diintervensi. 

       Ternyata, informasi menyikat dana haji itu benar-benar terjadi. Sebagaimana Informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan tidak mengirimkan jemaah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Hal ini ditegaskan Menteri Agama Fachrul Razi dalam siaran pers via Zoom, Selasa 2 Juni 2020. Dana haji yang dipakai bukan lagi untuk infrastruktur. Melainkan menyuntik saham utang negara dan juga penanganan pandemi covid-19.  betapa sangat besar dana haji yang telah dikumpulkan oleh petugas pelaksana Haji Indonesia hingga mencapai ratusan Trilyun rupiah. Sungguh menggiurkan bukan? 

     Setelah membaca informasi BPKH tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa dikritisi. Karena jelas, penyalahgunaan dana haji ummat sangat tidak beradab dan merugikan calon jemaah haji. 

      Pertama, penundaan pengiriman calon jemaah haji tahun ini sebenarnya dapat dimaklumi. Baik oleh masyarakat luas juga khususnya bagi calon jemaah haji. Sebab dunia tengah dilanda wabah corona yang belum diumumkan berakhir oleh pemilik wewenang, yaitu WHO. Sebab pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia atau Arab Saudi saja, melainkan di lebih 200 negara di dunia. Jadi, wajar jika penundaan alasan keberangkatan haji tahun ini adalah demi keselamatan dan kesehatan manusia. Sebab penyebaran covid-19 sebagaimana diberitakan sangat reaktif dan cepat. Terlebih lagi jika permintaan itu datang dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Tentu pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. 

     Kedua, apabila pelaksanaan haji ditunda, tidak serta merta pemerintah berhak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan investasi nasional dalam bentuk surat berharga. Bukankah itu artinya, dana haji dipakai untuk utang yang tentunya berbasis ribawi. Sistem kapitalisme dalam dunia investasi, obligasi, saham, perbankan dan utang memiliki ruh ribawi. Jika dana calon jemaah haji digunakan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nilai rupiah di Bank Indonesia, itu artinya, dana ibadah dicampuri dengan transaksi ribawi.

     Ketiga, awalnya dana haji tersebut dipastikan hanya akan membantu penanggulangan Covid-19. Ternyata melebar hingga ke Bank Indonesia. Tidak cukupkah APBN yang dikeluarkan untuk menanggulangi covid-19? Bahkan bantuan utang negara lain juga turun. Lalu, kemana semua dana tersebut? Ataukah ada unsur kesengajaan mempersulit ruang gerak beribadah bagi ummat Islam di tanah air? 

     Keempat, harusnya pemerintah dan pengelola dana haji mempunyai empati terhadap calon jemaah haji. Semua tentu tahu bahwa para calon jemaah haji menabung ONH bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit yang harus menggadaikan harta miliknya demi berangkat ke Baitullah. Alangkah dzalim dan teganya rezim ini menggoreskan luka bagi mereka yang akan beribadah. Bukannya dipermudah agar mendapat berkah, justru dipersulit. 

      Kelima, rezim sekarang memang sangat lihai melihat pos-pos penghasil uang di masyarakat. Dana haji, hingga zakat juga diembat. Wajar saja jika banyak tuduhan masyarakat terhadap pemerintah selalu miring. Seperti mengatakan bahwa pemerintah saat ini benci Islam tetapi memanfaatkan ajarannya pada bagian yang mendatangkan keuntungan. Tidak salah bukan? Karena faktanya terlihat memang begitu. 

      Penundaan keberangkatan haji tahun ini pastinya membuat calon jemaah haji bersedih. Namun mereka tidak protes karena berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan dunia yang diterbitkan WHO dan dijalankan di setiap negara, termasuk Indonesia. Harapan bahagia mengunjungi rumah Allah tahun ini sirna. Dan pertanyaannya adalah, apakah tahun depan seandainya wabah telah selesai mereka akan mendapatkan uang mereka kembali dan berangkat haji? Hanya pemerintah dan pengelola dana haji yang tahu jawabannya. 

     Pemerintah terlihat hanya mementingkan urusan ekonomi bangsa ditengah pandemi. Perasaan, kesehatan, dan keselamatan serta nyawa rakyat diabaikan. Wabah masih dikabarkan mengalami peningkatan, pemerintah fokus menormalkan ekonomi. Padahal, tanpa wabah pun, ekonomi bangsa ini tidak kunjung berpredikat normal. 

      Kini, ummat Islam jelas-jelas merasakan ketidakadilan di tengah penanganan wabah. Selain melarang pembukaan mesjid, dana haji juga disikat dan tidak jadi berangkat. Betapa sulitnya menjalani ketaatan dalam negara yang mengadopsi ideologi sekuler-kapitalis. Untuk beribadah saja sudah mulai dipersulit dengan banyak alasan yang tidak sesuai aturan Islam. 

     Tidak sepatutnya pemerintah menggunakan dana ibadah ummat untuk menyelamatkan rupiah. Sebab uang yang mereka tabung adalah hasil jerih payah kerja keras mereka selama puluhan tahun bahkan ada yang tidak jadi berangkat karena sudah meninggal dunia padahal masih berupaya bekerja memenuhi tabungan hajinya. 

     Sudah sangat jelas terlihat kekacauan siatem kapitalisme mengelola suatu bangsa atau negara. Hanya mampu mempersulit masyarakat juga menjauhkan ketaatan pada Sang Pencipta. Sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem yang memiliki pengelolan keuangan negara yang begitu apik dan khas sehingga tidak akan tersentuh kegoncangan nilai tukar mata uang dihadapan negata lain. Sebab dinar dan dirham adalah mata uang yang dipakai. Selain stabil, juga anti ribawi. 

      Dana haji tidak akan dipakai untuk menyelamatkan ekonomi negara. Sebab, masyarakat yang hidup di bawah naungan sistem Islam, tidak akan dipersulit untuk beribadah apalagi sekedar naik haji. Khalifah akan memfasilitasi dengan mudah bahkan murah. Jika memungkinkan menyediakan fasilitas gratis terbang ke tanah suci. Sebab negara harus selalu mendorong rakyatnya taat beribadah dan melayani mereka semaksimal mungkin. Dananya tentu dari harta milik negara yang dikelola untuk kemaslahatan ummat ditambah pribadi masing-masing. 

      Semoga sistem kapitalisme ini segera tumbang dan berakhir. Dan digantikan dengan peradaban islam yang mulia. Sistem Islam memfasilitasi rakyat untuk taat kepada Rabbnya, didorong bekerja dengan memberikan lapangan kerja hingga jauh dari kemiskinan. Tanpa sistem Islam, permasalahan ummat termasuk pengelolaan haji akan terus berlangsung dan tak kunjung selesai. Hanya dalam sistem kapitalisme, dana haji disikat untuk menyelamatkan ekonomi negeri yang sekarat. 

      Saatnya ummat menyadari bahwa tanpa penerapan syariat Islam, urusan mereka dengan Tuhan mereka akan jauh dari kemudahan bahkan jauh dari keberkahan. Bobroknya pengelolaan dana haji menjadi satu bukti bahwa Indonesia butuh penerapan Islam kaaffah. Wallahu a'lam bissawab.

Oleh Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Posting Komentar

0 Komentar