+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Corona Gerogoti Nadi Ekonomi, Siapa Peduli?


Ngeri. Pasar sebagai nadi perekonomian rakyat tengah digerogoti covid-19. Ratusan pedagang di sejumlah daerah seperti Padang, Palangkaraya, dan Jakarta terinfeksi corona. Karena itu ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Dimas Hermadiyansyah, Selasa (15/6) mengatakan telah terjadi penambahan kasus covid-19 sejumlah 573 orang positif dan 32 orang meninggal dunia di 110 pasar Indonesia (okezone, 15/6/2020).

Bertumbuhnya covid-19 di pasar tradisional diakui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Menurut dia pasar adalah tempat kerumunan yang paling rawan. Berpotensi tinggi untuk menjadi kluster penyebaran corona. Hal senada juga disampaikan oleh pakar kesehatan sekaligus Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB yang juga menyebut pasar tradisional bisa menjadi kluster penyebaran virus corona. 

Menilik jumlah pasar tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 13.450. dengan daya tampung 12,3 juta pedagang, belum termasuk para pemasok barang, Pedagang Kaki Lima (PKL), kuli panggul, serta jejaring rantai di pasar tradisional, memang sangat memungkinkan jika tempat terrsebut menjadi kluster baru penularan covid-19. Apalagi kondisi pasar tradisional memang tidak sama dengan pusat perbelanjaan semacam ritel atau mal. Di pasar tradisional terjadi transaksi langsung antara pedagang dan pembeli menggunakan uang tunai. Membuat resiko penularan covid-19 semakin besar.

Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono memaparkan tentang teori penularan covid-19 yang merujuk pada Probabilitas penularan (Rt) dikalikan dengan Contact rate dikalikan lagi dengan Duration of illnes. Sehingga berdasarkan rumus tersebut, penularan covid ditentukan oleh contact rate. Sedangkan di pasar kata Miko, “contact rate-nya banyak, pasti ada penularan, pastilah, nggak bisa dipungkiri.” 

Karenanya, jika tak segera dicegah niscaya virus corona ini akan memutus mata pencaharian 12 juta pedagang pasar tradisional, menaikkan neraca kemiskinan dan pada akhirnya, nasib negara bakal dipertaruhkan. Terlebih jika melihat lonjakan kasus covid-19 di Indonesia yang semakin meroket di angka 45.891, dengan penambahan 862 kasus baru, dan 2.465 orang meninggal dunia. Kekhawatiran akan ledakan penularan covid-19 semakin besar.

Inikah Faktor Lonjakan Covid-19 di Pasar Tradisional ?

Untuk melakukan hal yang benar dibutuhkan kesadaran yang dilandasi dengan pemahaman yang benar sesuai aturan yang semestinya, jika tidak maka akibatnya akan fatal.

Kiranya demikian yang terjadi di pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ketika ratusan pedagang dan pengunjung pasar sempat membuat geger, dengan mengusir petugas covid dari gugus tugas kabupaten Bogor saat akan melakukan rapid test, pada Rabu (10/6). Padahal pasar Cileungsi merupakan kluster baru dan masuk dalam zona merah di Kabupaten Bogor. Dari lokasi tersebut tercatat 26 orang terdiri dari pedagang pasar serta keluarga nya positif covid-19 (detik.com, 11/6/2020).

Terjadinya insiden ini, menurut Mike Kaltarin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor karena kurangnya edukasi pada masyarakat terkait potensi bahaya virus corona. Semakin banyak pula masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan untuk pencegahan virus corona. Bupati Bogor juga menilai hal tersebut sebagai wujud ketidaksiapan masyarakat akibat miskomunikasi dan ketidakmengertian mereka.

Hal ini ‘lumrah’ terjadi saat aturan kapitalis dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan. Selalu saja masyarakat yang dipersalahkan, dan dijadikan tumbal. Sementara pemerintah selalu bertindak sebagai pihak yang benar, merasa sudah cukup melakukan yang terbaik atas nama rakyat.

Padahal masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sikap salah kaprah yang ditunjukkan dalam menghadapi pandemi sesungguhnya tidak lepas dari ketidakmampuan mereka menerjemahkan kebijakan new normal seperti yang diinginkan pemerintah. 

Tifauzia Tyassuma, Presiden Ahlina Institute mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang iliterasi. Terkait bagaimana mereka punya pemahaman tentang informasi yangn mereka dapatkan terutama dari sosial media. Mereka berpikir ‘A To’A. Karena itulah wajar jika mereka memiliki pandangan bahwa penerapan new normal, bermakna kembali pada kenormalan atau kewajaran sesungguhnya. 

Bukan hanya itu, seperti halnya pemerintah masyarakat pun sudah lelah, jengah berada dalam situasi tidak menentu akibat corona. Stay at home bertentangan dengan jiwa pejuang yang dimiliki para pedagang, serta mobilitas mereka yang tinggi. Maka saat new normal dipinang pemerintah sebagai kebijakan baru, dan pelonggaran Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian, insting pedagang otomatis bekerja menangkap peluang usaha. Adapun etika dan protokol kesehatan yang ribet dan mempersulit gerak akan diterjang. Seperti diungkap seorang pedagang Pasar Raya Padang tentang ulah nekatnya tetap berdagang di pasar tradisional,

“Khawatir sih khawatir, tapi mau apa lagi. Kalau nggak jualan mau makan apa”, ucapnya 

Artinya, bukannya mereka tidak takut corona. Bukan juga karena tak memahami resikonya. Tapi apa mau dikata, jika kebutuhan hidup memaksa untuk dipenuhi. Tentunya bukan hanya melulu urusan perut, tapi juga urusan membayar kontrakan rumah, tagihan listrik, biaya sekolah, tak terkecuali biaya kesehatan yang dibutuhkan agar tetap tangguh di tengah pandemi.

Di era sekarang ini, jika tak punya penghasilan, siapakah yang mau peduli ?. Jika anak istri tak bisa makan, lantas siapa yang akan mengulurkan tangan? Jika uang kontrakan tak bisa dibayar, kemana lagi biduk harus berlayar?

Jangankan rakyat, pemerintah sendiri pun masih dilanda kebingungan menyikapi kondisi pandemi. Antara melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mendongkrak ekonomi, atau menghentikannya. Mengutip kalimat Tonang Dwi Ardyanto, Juru Bicara Satgas Covid-19 Rumah Sakit UNS, bahwa pelonggaran PSBB adalah hal sulit dan pahit untuk diambil. “Ibarat rem dan gas, kalau di rem terus resikonya berhenti semua, tidak mencapai apa-apa. Kalau terus gaspol, resikonya bisa tidak terkendali”, ucapnya.

Maka jalan tengah yang ditempuh pemerintah adalah bertahan dalam pandemi. M. Fikser wakil koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Surabaya mengatakan akan terus fokus pada penanganan pandemi secara penuh. Namun juga tetap mempertimbangkan roda perekonomian warga agar tetap dapat berjalan selaras dengan upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Sungguh keputusan yang membingungkan. 

Penerapan new normal memang indah dipandang mata, namun belum tepat diterapkan. Kebijakan prematur ini sekedar dijalankan mengikuti perintah ‘juragan’ kapitalis yang enggan menanggung hidup rakyat secara gratis. Sebab dalam narasi kapitalis ekonomi adalah nomor wahid, sedangkan nasib rakyat dan keselamatan jiwa mereka cukup diabaikan saja.

Khilafah Menjamin Kebutuhan Rakyat dan Keselamatannya

“Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (QS Al Anbiya 107).

Janji Allah swt berdasar nash Al quran ini akan menjadi kenyataan saat Islam diterapkan sebagai aturan kehidupan. Hanya dengan cara demikian, jaminan kehidupan Islam bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali para pedagang. sebagai individu rakyat yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan perekonomian negara. Karena itulah perlakuan yang harus diberikan kepada mereka pun seharusnya tidak ada perbedaan. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan mesti terpenuhi secara layak, hingga tidak ada yang terlewatkan. Dengan demikian kesejahteraan rakyat tidak diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan secara kolektif tetapi bagaimanab indvidu per individu rakyat tercukupi hajat hidupnya.

Begitulah yang telah dipraktikkan oleh para khalifah di masa pemerintahan Islam dalam pengurusan hajat hidup rakyat. Jika dalam kondisi normal saja masyarakat sangat diperhatikan kehidupannya, apalagi dalam kondisi darurat bencana atau ketika wabah melanda seperti halnya covid-19 hari ini. 

Dalam kasus penularan wabah maka negara khilafah akan bertindak tepat dan bijak. Melakukan karantina di wilayah tempat wabah tersebut berada. Warga masyarakat dijaga ketat tidak boleh keluar daerah demi menghindari penularan secara bebas. Begitu pun warga daerah luar wabah tidak diperkenankan memasuki daerah wabah, demi keamanan bersama.

Semasa mereka di karantina, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan tiap individu terdampak. Karena dapat dipastikan mereka mengalami kekurangan uang dan bahan makanan untuk bertahan hidup. Disinilah peran dan perhatian negara sangat dibutuhkan, dengan sungguh-sungguh memberikan bantuan untuk rakyat, meski akhirnya perekonomian terpuruk.

Akan tetapi tidak perlu khawatir, sebab negara khilafah yang berdasarkan Islam tidaklah bersifat lokal. Umat Islam ibarat satu tubuh. Sehingga ketika salah satu daerah mengalami kekurangan, daerah lain akan mengulurkan bantuan. Jika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan penderitaannya.

Lalu bagaimana bisa negara membiayai seluruh kebutuhan rakyat? Melalui pengelolaan ekonomi yang tepat dan benar meniscayakan negara memiliki kas besar yang berasal dari manajemen sumber daya alam, berupa air, hutan, maupun tambang yang dikelola negara dengan sebaik-baiknya. Negara tidak akan membiarkan pihak swasta menguasai hajat hidup publik ini, karena sesungguhnya rakyatlah pemiliknya yang sah, dan mereka pula yang menikmati hasil pengelolaannya. 

Negara yang menerapkan Islam juga tidak akan membiarkan stok keuangan mengendap begitu saja, melainkan akan digunakan untuk menanggung seluruh kebutuhan primer rakyat termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi umum, tanpa perlu membebani rakyat dengan pajak. Jaminan negara semacam inilah yang menjadikan rakyat jauh dari ancaman dan kesulitan hidup, hidup sejahtera karena terpenuhi kebutuhan hidupnya.  Jika demikian, masihkah ada keraguan untuk mengambil Islam sebagai sebuah sistem kehidupan?

Oleh : Huriyah Azizah, S.PdI

Posting Komentar

0 Komentar