TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Berdamai dengan Corona. Terserah, Suka-suka Kalian Aja!


Lagi-lagi, rakyat harus bisa mencerna dengan bijak apa yang telah dikeluarkan oleh Presiden RI di awal Mei 2020. Beliau menuliskan di akun resmi media sosialnya pada 7 Mei 2020 bahwa beliau menghimbau agar masyarakat bisa berdamai dengan covid-19 hingga vaksin tersebut ditemukan.

Sebelumnya pada Maret 2020 dalam kesempatan pertemuan virtual KTT G20, beliau mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19. Bahasa yang digunakan dalam cuitannya kala itu adalah ‘peperangan’ melawan covid-19 dan pelemahan ekonomi dunia.

Jelas hal ini langsung menuai kontroversi di tengah masyarakat. Masyarakat dibuat bingung dengan diksi Jokowi tersebut. Bahkan tak sedikit tokoh yang merespon penggunaan diksi tersebut. 

Sehari usai Jokowi megeluarkan pernyataan kontroversial itu, pihak istana meluruskan maksud penggunaan istilah Presiden tersebut. Maksud ‘hidup damai’ dengan corona ini sebagai seruan agar masyarakat segera bersiap hidup normal di masa wabah dan agar masyarakat tidak terus-terusan dicekam rasa takut yang berlebihan sehingga menjadi tidak produktif. 

“Covid itu ada dan kita berusaha agar Covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena Covid, menjadikan ada penyesuaian dalam kehidupan”, ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (CNN Indonesia, 09/05/2020).

Dari awal munculnya kasus Covid-19 sampai saat ini, kita bisa melihat betapa labilnya pemerintah dalam mengambil kebijakan. Anjuran berdamai dengan corona ini akan membawa efek yang serius, mengingat saat ini semakin dekat dengan lebaran Idul Fitri dimana sudah menjadi tradisi di negeri ini aktivitas pulang kampung atau mudik dilakukan warga Indonesia di akhir Ramadhan.

Jika maksud dari pernyataan Jokowi seperti yang disampaikan pihak istana presiden, harusnya mereka tetap mengawal ketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Bahkanpun bukan PSBB yang diberlakukan tapi lockdown total sedari awal wilayah yang terindikasi zona merah, sehingga tidak membahayakan wilayah lainnya dan roda perekonomian tidak terganggu seperti yang terjadi saat ini.

Belum lagi pernyataan kementrian yang lain yang akan melonggarkan PSBB juga mengaktifkan kembali moda transportasi di tengah larangan mudik menambah deretan kegalauan masyarakat atas penerimaan pesan berdamai dengan corona. Hal ini menegaskan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Seruan agar ‘hidup damai’ dengan corona sebelum ditemukan vaksin menegaskan lepas tangannya pemerintah dalam masalah ini.

Ditambah beredarnya foto usai digelarnya konser amal pada 17 Mei 2020 lalu yang diinisiasi MPR RI dan BPIP di media sosial yang menampakkan foto bersama sejumlah kru berjajar tanpa jaga jarak, tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan menjadi semakin panjang deretan contoh yang sama sekali tidak mengedukasi masyarakat.

Juga beredarnya sejumlah video yang menunjukkan membludaknya masyarakat di pusat perbelanjaan dan transportasi menjelang lebaran Idul Fitri semakin mengkhawatirkan penyebaran wabah ini. Menjadi hal yang sangat wajar jika akhirnya tagar ‘Terserah Indonesia’ menjadi trending topic di sosial media. Tenaga medis dibiarkan maju ke medan perang dan rakyat dilepaskan ke rimba belantara tanpa perlindungan.

Diksi ‘damai dengan corona’ seolah pasrah dengan keadaan. Apabila yang menjadi alasan adalah ekonomi, itu karena sistem ekonomi kapitalisme yang memang berpotensi colaps. Para penguasa selalu mengukur segala sesuatu dengan untung rugi. Alasan ekonomi yang dimaksudpun bukan untuk kepentingan rakyat, tapi semata untuk kepentingan pengusaha dan elit kapitalis.

Sungguh sangat menyakitkan mengetahui tabiat asli penguasa hari ini. Berlepas tanggung jawab atas musibah yang sedang dihadapi. Hal ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, hanya saja selama ini media masih mencitrakan sisi lain penguasanya. Namun, dengan pandemi Covid-19 ini, mereka tidak mampu menutupi boroknya. Bahkan sampai pada jantungnya negara kapitalis, mereka sendiri yang membuka aib mereka dengan pembiaran dan pengabaian keselamatan rakyatnya.

Berharap hidup sejahtera pada sistem kapitalis demokrasi yang menguasai dunia hari ini, bagai pungguk merindukan bulan. Kapitalisme dan demokrasi hanya menyajikan ilusi semu tanpa kepastian. Hal ini sangat berbeda jauh dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan bernegara dalam mengurusi kesejahteraan rakyatnya tanpa pandang bulu.

Islam mewajibkan penguasanya menjaga keselamatan jiwa dan memenuhi kebutuhan pokok individu warganya. Hal ini tidak hanya pada saat terjadi musibah, di situasi normalpun penguasa harus terus memperhatikan kesejahteraan warganya. Pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat adalah sebuah kezoliman yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah swt. 

Menolak dan menjauhkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengejar masalahat semata, apalagi hanya kemaslahatan segelintir elit penguasa sampai mengorbankan nyawa rakyatnya. Satu saja nyawa hilang tanpa alasan yang haq akan dihisab berat kelak di hari akhir. Adapun ekonomi lesu ataupun mati, masih bisa dihidupkan, namun bagaimana dengan menghidupkan orang yang mati? 

Islam juga mengatur sistem ekonomi yang anti krisis. Adanya baitul maal yang mengatur pos pemasukan dan pos pengeluaran yang berdasarkan aturan Islam mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi negara. Sehingga penguasanya tidak perlu melakukan pinjaman ke luar negeri, apalagi pinjaman atau utang yang berbasis ribawi yang jelas diharaman dalam Islam.

Sudah saatnya kita mengganti sistem kehidupan kapitalisme yang rusak dan merusak ini dan kembali kepada sistem Islam yang aturannya bersumber dari Dzat yang menciptakan alam, manusia dan kehidupan tentulah Dia Maha Mengetahui apa yang terbaik atas makhukNya. []

Eka Khoirani, S.Pd.I
Pengelola Masjelis Ta’lim Muslimah Qonitaa

Posting Komentar

0 Komentar