Batal Haji, karena Pandemi atau Ekonomi?



Setelah melewati Ramadhan dengan yang tidak seperti biasanya yaitu diwajibkan melakukan kegiatan beribadah di rumah saja, umat muslim khususnya di Indonesia kembali diuji dengan kabar tidak menyenangkan akibat kebijakan pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji pada tahun ini.

 Keputusan ini dinilai sangat terburu-buru, sebab pemerintah Arab Saudi sendiri bahkan belum mengumumkan ada tidaknya pelaksanaan haji tahun ini. Wabah covid-19 ini tampaknya benar-benar membuat pemerintah kalang kabut dalam mengambil kebijakan, sehingga seringkali kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi dan menambah permasalahan baru.

“Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020 mengenai pembatalan keberangkatan haji pada penyelenggaraan ibadah haji pada 1441 Hijriah atau 2020 Masehi” kata Fachrul Razi selaku menteri Agama. Alasan yang dikemukakan Kemenag perihal pembatalan keberangkatan haji adalah karena sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi mengenai buka atau tidaknya ibadah haji tahun ini untuk negara lain, sementara jamaah dijadwalkan akan diberangkatkan pada 26 Juni mendatang. 

Hal ini menunjukkan bahwa selain karena menunggu keputusan dari otoritas Arab Saudi, alasan kuat dibatalkannya keberangkatan haji dari Indonesia adalah karena tidak siapnya kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Dalam situasi pandemi, jemaah haji harus menjalani masa karantina selama 14 hari baik sebelum berangkat maupun setelah sampai di Arab Saudi. Jamaah pun harus menyediakan sertifikat sehat. 

Biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar sebab Jemaah harus mengikuti protocol kesehatan seperti kapasitas pesawat yang biasa menampung 150 orang kini hanya boleh 100 orang, sehingga menyebabkan biaya operasional bertambah. Alasan inilah yang membuat Kemenag memutuskan untuk membatalkan ibadah haji. Keputusan pembatalan ini akan menyebabkan bertambah panjangnya daftar tunggu, serta juga bisa berpengaruh pada sanksi dan kuota yang akan diberikan pemerintah Arab Saudi diwaktu yang akan datang. 

Merespon ketidaksiapan kemenag Said Aqil selaku Ketua Umum PBNU mengatakan “ kalau saya sih, namanya pemerintah jalanin haji sejak zaman merdeka sampai sekarang tiap tahun nyelenggarain haji, masak nggak pinter-pinter. Artinya kalau begini ya begini, kalau begini ya begini, kan harus ada perencanaan “ (detiknews.com 03/06). 

Begitu pun Muhammad Fauzi, anggota Komisi VIII DPR merasa kecewa terhadap keputusan Kemenag yang tidak berkoordinasi dengan DPR. Fauzi mengatakan bahwa banyak anggota Komisi VIII DPR yang kecewa dengan keputusan pembatalan haji 2020, yang tidak dikoordinasikan dengan DPR. Padahal sesuai ketentuan UU, seharusnya setiap keputusan terkait haji dibicarakan dengan DPR. (republika.co.id 03/06/2020) .

Kritikan pun datang dari kalangan ulama. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menilai pembatalan haji ini mengakibatkan daftar tunggu kita semakin lama. Padahal, jika Kemenag tidak terburu-buru mengambil keputusan dan menunggu keputusan otoritas Arab Saudi itu jauh lebih baik. Walaupun kuota dikurangi, tetap harus direspons, misal dengan memberangkatkan jemaah yang masih muda.

Tidak heran bila masyarakat mempertanyakan apa tujuan sebenarnya dari keputusan yang terburu-buru tersebut apakah benar demi keselamatan nyawa atau ada kepentingan terselubung lain? Sebab jika benar alasannya karena keselamatan nyawa maka tidak sesuai dengan kebijakan New Normal yang telah ditetapkan sekarang.

 Bandara, mall, pasar dan sejumlah tempat kerumunan telah diperbolehkan untuk dibuka, tapi mengapa ibadah haji malah dibatalkan? Padahal seharusnya ibadah haji masih bisa dilaksanakan dengan mengikuti protocol kesehatan. Dan pemerintah pun seharusnya jangan terburu-buru mengambil keputusan sampai otoritas Arab Saudi memberikan pengumuman.

Menganalisis dari kondisi ekonomi Indonesia dengan melemahnya rupiah dan dipangkasnya semua anggaran untuk menangani wabah Covid-19, tidak heran jika kemudian muncul dugaan oleh masyarakat bahwa alasan dibatalkan haji bukan semata-mata karena pandemi tapi akan dimanfaatkannya dana haji untuk hal yang lain. 

Masyarakat pun semakin curiga karena sebelum tanggal 2 juni 2020 yaitu tanggal ditetapkannya keputusan pembatalan haji, tanggal 26 mei BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) ternyata diundang oleh Bank Indonesia. Ada apa? Ada kepentingan apa kedua belah pihak tersebut?

Desas desus digunakannya dana haji untuk memperkuat rupiah telah disangkal oleh pihak BPKH maupun BI. Padahal dalam wawancaranya dengan Babe Haikal, Anggito Abimanyu selaku kepala BPKH mengatakan bahwa penukaran dana haji valuta asing menjadi rupiah sangat bisa menolong memperkuat rupiah. 

Kontroversi pengelolaan dana haji ini sungguh sangat menggambarkan kekapitalisan sistem Negeri ini. Pemerintah hanya melihat untung rugi saja. Jika benar dana dari pembatalan haji ini akan dialihkan untuk memperkuat rupiah, maka sungguh zalim pemerintah ini. Alih-alih memperlancar dan membantu pelaksanaan ibadah, mereka malah memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan lain dijalan yang tidak benar (investasi ribawi) serta menghambat orang yang ingin beribadah.

Dalam 14 abad peradaban islam, penundaan haji bukanlah hal yang pertama dilakukan. Dalam sejarahnya telah terjadi 40 kali penundaan haji karena wabah, perang, hingga konflik politik. Jika Arab Saudi kali ini memutuskan untuk menutup Makkah karena wabah, ini bukanlah yang pertama dan jumhur ulama membolehkannya. Namun yang menjadi polemik pembatalan haji justru bukan pada keputusan pemerintahnya, akan tetapi paradigma penguasa yang hanya menjadikan haji sebagai komoditas ekonomilah yang patut dikoreksi.

Dalam sistem islam yaitu khilafah, urusan ibadah haji dan umroh juga diatur oleh Negara. Khilafah akan membentuk departemen khusus yang menangani ibadah haji dan umroh dari pusat hingga ke daerah. Departemen ini akan menangani persiapan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke daerah asal jamaah. 

Departemen ini juga bisa bekerjasama dengan departemen kesehatan dalam urusan kesehatan jamaah dan juga bekerjasama dengan departemen perhubungan dalam urusan transportasi massal. Besar dan kecil biaya haji dan umroh akan ditetapkan sesuai kebutuhan akomodasi jamaah, berdasarkan jauh dekatnya jarak asal jamaah ke tanah haram. Dalam penentuan biaya ini paradigma Khilafah bukanlah untung dan rugi apalagi menggunakan dana jamaah untuk bisnis, melainkan adalah untuk mengurusi ibadah haji dan umroh para jamaah agar berjalan lancar. 

Dalam sistem Khilafah visa haji dan umroh akan dihapuskan. Kebijakan ini diambil karena dalam khilafah setiap wilayah merupakan satu Negara, sehingga setiap umat islam dari penjuru wilayah bisa bebas memasuki tanah suci. Kuota jamaah haji dan umroh juga diatur dalam khilafah, agar keterbatasan tempat tidak menjadi kendala saat ibadah dilaksanakan. 

Para calon jamaah yang belum pernah melaksanakan haji dan umroh sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampampuan akan diprioritaskan, sehingga Khilafah harus memiliki data base jamaah pada setiap wilayah agar  tidak menimbulkan antrian panjang seperti pada sistem sekarang. 

Adapun pembatalan haji pada saat ini terkesan pemerintah tidak mau repot melaksanakan ibadah haji di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Padahal ibadah haji masih bisa dilaksanakan dengan memisahkan yang sakit dan yang sehat dengan screening kesehatan yang ketat dan pemeriksaan kesehatan tambahan, sehingga yang sehat masih bisa diberi izin untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu a’lam bish-shawab.[]

Oleh Anne Tika Wardhani

Posting Komentar

0 Komentar