TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Balada Corona, Anak, dan Tahun Ajaran Baru


Senang, riang, hari yang kunantikan
Kusambut, 'Hai' pagi yang cerah
Mataharipun bersinar terang
Menemaniku pergi sekolah

Di  atas adalah sebagian lirik lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi cilik Sherina beberapa puluh tahun silam, tapi masih terngiang di telinga dan tak lekang oleh waktu. Sekian bulan sudah learning at home diberlakukan, tapi Covid-19 tak kunjung reda bahkan kian dahsyat. Sebagaimana yang terjadi di Surabaya, ada 127 anak berusia 0-14 tahun yang dinyatakan positif Covid-19. Fakta ini diungkapkan Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya, M Fikser. (kumparan.com, 1 Juni 2020)

"Kemarin (30/5) ada tambahan delapan kasus. Untuk anak usia 0-4 tahun ada 36 kasus, sementara anak usia 5-14 tahun ada 91 kasus. Jadi sekarang total ada 127 kasus anak yang terinfeksi Covid-19," ungkap Fikser ketika ditemui Basra, Minggu (31/5).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terus mengkaji langkah pembukaan sekolah pada 13 Juli 2020. Karena langkah pembukaan sekolah dikhawatirkan akan mengancam kesehatan anak sebab penyebaran virus corona (Covid-19) belum menurun. Bahkan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan negara lain. Retno mengungkapkan, dari data Kementerian Kesehatan terdapat sekira 831 anak yang terinfeksi Covid-19 (data 23 Mei 2020). Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun.

“Anak-anak tertular itu menunjukan bukti bahwa rumor Covid-19 tidak menyerang anak-anak, tidak benar,” imbuh Retno. Melihat data-data di atas, KPAI meminta Kemendikbud dan Kemenag belajar dari negara lain dalam langkah pembukaan sekolah. (nasional.okezone.com, 27 Mei 2020)

Beberapa negara memang telah membuka sekolah di saat kasus positif Covid-19 menurun drastis, bahkan sudah nol kasus. Namun di sisi lain masih ditemukan kasus penularan Covid-19 yang menyerang guru dan siswa, seperti yang terjadi di Finlandia. Padahal di negeri tersebut sistem kesehatannya baik dan persiapan pembukaan sekolah pun matang. Tapi kenyataan berbicara lain, sekolah pun menjadi klaster baru. Demikian pula yang terjadi di China, pembukaan sekolah dilakukan setelah tidak ada kasus positif Covid-19 selama 10 hari. 

Memang realita di lapangan menunjukkan pihak siswa mengalami kerinduan yang teramat sangat akan suasana belajar di sekolah dan berjumpa dengan teman-temannya. Karena faktanya learning at home memang sangat berbeda dengan belajar di sekolah. Dari pihak guru pun begitu. Bahkan di pihak wali murid juga mengharapkan kegiatan belajar bisa kembali dilaksanakan di sekolah. 

Bak gayung bersambut, sebagaimana dilansir oleh kumparan.com pada hari Senin, 1 Juni 2020, meski Indonesia sedang menghadapi pandemi, Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, menegaskan pihaknya tidak akan memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Salah satu alasannya, dimulainya Tahun Ajaran Baru berbeda dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tatap muka. 

“Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing,” jelas Hamid seperti dikutip dari laman Kemendikbud (28/5).

Namun, di tempat yang berbeda muncul Petisi Tunda Masuk Sekolah Selama Pandemi di laman Change.org. Watiek Ideo, seorang penulis buku anak yang juga ibu dari seorang pelajar kelas 6 SD, adalah penggagas petisi tersebut dalam rangka menanggapi wacana pemerintah yang sedang menyiapkan konsep new normal di tengah pandemi. Dengan dukungan banyak anak, orang tua dan tenaga pengajar yang tak siap bila proses belajar tatap muka dilakukan di tengah pandemi. 

"Kalau cuma curhat sana-sini ya buat apa. Karena itu saya berpikir keras untuk mencari ujungnya harus kemana. Akhirnya terpikirlah untuk membuat petisi. Kalau petisi, kita kan bisa mendesak para pembuat keputusan untuk mau memikirkan kembali situasi masuk ke sekolah di saat pandemi," kata Watiek saat diwawancarai Basra pada Minggu, 31 Mei 2020.

Patut dipikirkan bila anak-anak masuk ke sekolah saat pandemi, bisakah anak-anak tertib memakai maskernya sepanjang waktu di sekolah, dan bisakah orang tua menjamin anak-anak akan disiplin mengganti masker tiap empat jam pemakaian atau setiap kali masker kotor dan basah.

"Bisakah kita benar-benar percaya kalau anak-anak tidak akan mengucek mata atau memegang hidung dan mulutnya selama di sekolah? Bisakah kita memastikan anak akan tetap jaga jarak 1,5 meter saat jam istirahat karena mereka sedang excited ketemu satu sama lain? Lalu siapkah guru-guru mengawasinya?" kata Watiek.

Membayangkan bagaimana anak-anak menjalankan protokol kesehatan yang sedemikian ketat, membuat Watiek dan orang tua di luar sana ragu untuk memasukkan anak mereka ke sekolah saat pandemi. Watiek berharap, pemerintah mau mempertimbangkan saran Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk tetap melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh mengingat sulitnya melakukan pengendalian transmisi apabila terbentuk kerumunan. (kumparan.com, Senin/1 Juni 2020)

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus super hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan membuka sekolah. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama saat pemerintah hendak mengambil kebijakan menyangkut anak.

Sistem Kapitalis yang diterapkan saat ini menutup mata dari tingginya angka kematian akibat pandemi ini. Bahkan sekelas pejabat negara dengan santai mengatakan angkanya jauh lebih kecil dibanding jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Ini bukan yang pertama dan terakhir para tokoh dan pejabat negeri ini mengeluarkan pendapat nyeleneh dan menyakitkan hati rakyat.

Apalagi sejak awal pemerintah telah diseru untuk mengeluarkan kebijakan lockdown dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun seruan tersebut ditolak, lagi-lagi dengan alasan perekonomian. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat sipil, kemudian diganti dengan kebijakan PSBB. 

Terkait dana yang telah disiapkan untuk penanggulangan Corona yang mencapai 405 triliun. Faktanya dana tersebut belumlah cukup untuk membiayai, bahkan pemerintah kebingungan hingga harus pontang-panting mencari dana tambahan. Di antaranya memangkas dana tunjangan gaji guru hingga mencapai 3.3 triliun dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari 54.3 triliun menjadi 53.4 triliun. Selain itu, pemerintah juga memangkas bantuan penyelenggara PAUD, Operasional Musium, Taman Budaya, dan masih banyak yang lain. 

Namun dalam waktu yang sama pula pemerintah telah mempersiapkan dana sebanyak 466 triliun untuk pembangunan ibukota baru yang berada di Kalimantan Timur. Padahal pembangunan ibukota tersebut bisa ditunda karena masalahnya tidak segenting menghadapi wabah Corona yang taruhannya adalah nyawa.

Menghadapi permasalahan ini maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk merujuk kembali pada Al-Quran dan Al-Hadits dalam mencari solusi penyelesaiannya. Pun sebagai muslim kita meyakini wabah ini sebagai qadla Allah Swt. Di sisi lain manusia diberi pilihan untuk mencegah, mengatasi dan mengendalikannya. Namun, sayang pilihan pada aspek ekonomi, sosial, dan politik lebih didahulukan ketimbang urusan nyawa manusia,

Islam adalah agama yang sempurna. Ia datang membawa seperangkat aturan yang dibutuhkan manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Pandemi atau wabah juga pernah terjadi di masa lalu. Rasulullah saw telah mencontohkan bagaimana cara mengatasinya. Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya,  dan jika wabah terjadi di tempat kalian, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR. al-Bukhari).

Jadi, seharusnya pemerintah mengkaji ulang kebijakan dimulainya KBM dan Tahun Ajaran Baru ini. Dengarlah aspirasi masyarakat, bertanyalah kepada ahlinya, jangan sekedar coba-coba atau latah mengikuti negara lain, dan seharusnya pemerintah tidak memaksakan diri. Perlu persiapan matang agar sekolah tak menjadi sarang bagi Covid-19. Disamping itu, pemerintah diharapkan menyiapkan alternatif lain agar pembelajaran  tetap bisa dilakukan meski tanpa tatap muka, sehingga anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan berkesinambungan.

Dalam Islam,  perlindungan atas nyawa manusia sangatlah nyata. Sebab, nyawa kaum muslimin sangatlah berharga. Dari al-Barra bin Azib RA, Nabi Saw bersabda: “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah SWT dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak,” (HR. Nasai 3987, Thirmidzi 1455, dan dishahihkan al-Albani). Menghilangkan satu nyawa disamakan dengan membunuh seluruh manusia, serta lenyapnya dunia dan isinya lebih ringan dari terbunuhnya seorang Muslim. Demi penjagaan ini, segala aktifitas yang membahayakan dan mengancam nyawa baik untuk diri sendiri maupun orang lain haram hukumnya. Termasuk keselamatan dan nyawa anak-anak beserta guru menjadi prioritas utama. 

Begitu mulianya Islam menghargai nyawa manusia. Bahkan ia lebih berharga daripada sebongkah berlian dan surat saham. Maka sudah saatnya pemerintah beralih dari sistem Kapitalis menuju sistem Islam. Sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia dan sistem yang sangat memuliakan manusia yaitu sistem dalam bingkai daulah khilafah. 

Wallahu a'lam bishshawab.


Oleh : Nur Syamsiah Tahir
Praktisi Pendidikan, Pegiat Literasi, dan Member AMK

Posting Komentar

0 Komentar