Bahaya Laten RUU HIP


RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi isu politik yang makin memanas. Pro kontra mewarnai jagad media. Debat sengit di kalangan para politisi dan akademisi, saling melontarkan argumentasi berdasarkan pengetahuan politik maupun disiplin ilmu yang mereka kuasai. RUU HIP disoroti oleh pihak yang kontra sebagai ancaman, jika dilihat dari sudut pandang agama hingga tata negara. 

RUU HIP menuai polemik publik. Sebab, RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dilansir dari draf RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam pasal 7. Pasal tersebut memuat tiga ayat. Adapun ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong-royong. (kompas.com, Rabu, 17 Juni 2020) 

Bahaya Laten RUU HIP  

Mencermati isi dan pasal-pasal yang ada dalam RUU HIP, maka akan di dapati beberapa hal yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, antara lain: 

Membahas Pancasila, tapi coba melegalisasi PKI dan ajaran Komunis bukan terlarang. 

Di dalam konsideran ‘mengingat’ tidak terdapat TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. 
Kudeta Konstitusi, RUU dinilai setara dengan Konstitusi  

Pada pasal 1 ayat 3 menempatkan UU ini setara dengan UUD 45 (Konstitusi). “Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.
 
Pada pasal tersebut dapat juga dinilai ‘setara’ dengan UUD 45, karena terdapat frasa ‘PEDOMAN’ bagi cipta, rasa, karsa dan karya seluruh bangsa Indonesia…
Menurut Prof. Danil Rasyid bahwa pasal 1 ayat 3 ini menjadi “Omnibus Law Cipta Rezim Otoriter” untuk membentuk sebuah Masyarakat Pancasila (ayat 10) sesuai kehendak rezim berkuasa. 

Bisa Menggusur Peran Agama 
 
Secara eksplisit ada misi Soekarnoisme tentang Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Ini Nampak pada pasal 7 draft RUU ini, yaitu: pada ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Jadi inti adalah gotong royong. 

Peran agama diminimalisasi bahkan dinafikan. Agama disetarakan dengan budaya. Posisi agama disejajarkan dengan rohani dan kebudayaan (pasal 22). Bahkan pada misi dari Masyarakat Pancasila butir a sampai terakhir f, sama sekali tak tersentuh aspek ketuhanan dan keagamaan (pasal 11). 

Menolak otoritas Tuhan 
Pada pasal 12 ayat 3 disebutkan ciri Manusia Pancasila yang beriman dan bertakwa itu harus menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ukuran keimanan dan ketakwaan harus didasarkan pada otoritas dan standar pendapat manusia. 

RUU ini sudah terlalu jauh masuk ranah keimanan bahkan melecehkan kekuasaan Tuhan. Konsepsi ketuhanan yang berdasar kemanusiaan ini sama artinya Kekuasaan Tuhan YME digradasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Ini merupakan ancaman yang serius atas otoritas hukum Tuhan. 

RUU HIP Wajib Ditolak 

Sanget jelas dan lugas bahwa RUU HIP merupakan tafsir baru tentang Pancasila versi penguasa untuk menjadi pedoman dalam segala bidang kehidupan. Berani meminggirkan peran agama dan ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila versi RUU HIP ini. Padahal Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, dengan kemajemukannya tetaplah bangsa yang mengakui dan meyakini agama dan ajaran agama. 

Terlebih RUU HIP ini akan menjadi alat gepuk oleh penguasa untuk menindak siapa saja yang menurut tafsir mereka telah melanggar Pancasila. Karena Pancasila harus merujuk kepada RUU HIP ini. Penguasa akan menjadi paling Pancasila. Jika sudah demikian, otoriter penguasa akan selalu ada pembenarannya, bisa jadi Indonesia rasa Korea Utara. 

Tampak dengan adanya RUU HIP ini bahwa sejatinya yang berusaha menghancurkan negeri ini bukanlah kelompok islam dan orang-orang yang berusaha menerapkan ajaran islam. Akan tetapi ternyata di dalam diri sebagian penguasa, mengingat yang menginisiasi RUU ini adalah DPR dari kubu PDIP, yang secara sistematis dan legal berusaha untuk menghancurkan negeri ini dan menggiring menjadi Negara Komunis. 

Sebagai seorang muslim, yang cinta dan peduli kepada bangsa ini, tentu dalam hati kecil kita tidak rela jika negeri ini dihancurkan dan dibawa ke arah ideologi komunis, sehingga RUU HIP ini wajib kita tolak. Adapun ideologi kapitalis yang sudah mulai diambang kehancurannya, saatnya untuk diganti dengan ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia yaitu ideologi islam. Dengan ideologi islam maka baik muslim maupun non muslim akan terayomi dan Indonesia akan menjadi  Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghofur, menjadi negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) Yang Maha Pengampun. 

Wallahu a’lam bi showab.[]


Oleh: Sholihah, S.Pd 
Institut Kajian Politik dan Perempuan

Posting Komentar

0 Komentar