TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Anomali Peradilan Hukum di Negara Demokrasi


Ketidakadilan di negeri ini kembali dipertontonkan tanpa ditutupi sehelai benang pun. Kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 2017 lalu telah menelanjangi peradilan hukum di negeri ini. Pasalnya, setelah menyita waktu kurang lebih tiga tahun dua bulan, putusan akhir bagi pelaku sangat tidak sebanding.

Dalam pertimbangan surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/6), jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara dan menyebut kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel. Menurut jaksa, kedua terdakwa hanya ingin menyiramkan cairan keras ke badan Novel (www.detik.com, 11/06/2020).

Alasan yang irasional ini lantas mengundang emosi publik. Salah satu yang tergelitik untuk mengungkapkan kekecewaannya adalah komika Bintang Emon. Kritikan terhadap proses peradilan di negeri ini ia curahkan dalam video berdurasi 1 menit 43 detik pada akun media sosialnya. Video ini pun akhirnya menjadikan kata "GakSengaja" trending di jagat twitter beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) pun angkat bicara mengenai putusan jaksa ini. Barita Simanjuntak mengatakan, pihaknya bisa memahami kekecewaaan masyarakat atas tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. (www.liputan6.com, 14/06/2020). 

Anomali hukum di negara penganut demokrasi ini semakin kentara. Pasalnya, aparat penegak hukum memberikan keputusan yang berbeda untuk jenis kasus yang sama. Da'i kondang dan tokoh masyarakat Babe Haikal Hassan dalam akun twitternya, Sabtu (13/06), mengungkapkan beberapa kasus serupa dengan hukuman yang lebih berat.

Diantaranya, kasus Heriyanto yang menyiram air keras ke istrinya divonis 20 tahun pada Juli 2019, kasus Rika yang menyiram air keras ke suaminya divonis 12 tahun pada Oktober 2018, kasus Ruslan yang menyiram air keras ke mertuanya divonis 10 tahun pada Juni 2018 serta kasus Lamaji yang menyiram air keras ke pemandu lagu divonis 12 tahun pada Maret 2017.

Potret peradilan hukum yang compang-camping ini menjadi hal yang lumrah ditemukan ketika landasan hukum yang digunakan adalah hasil produk akal manusia yang lemah dan terbatas. Tanpa dibimbing wahyu ilahi, maka akal manusia akan cenderung memutuskan perkara sesuai dengan hawa nafsunya. 

Walhasil produk hukum yang dihasilkan jauh dari kata solutif dan rawan ketidakadilan bahkan cenderung melindungi dan memihak kelompok tertentu sesuai dengan kepentingan. Inilah wajah sistem sanksi dalam sistem demokrasi yang mustahil menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun sistem Islam dibangun atas pondasi aqidah Islam, bahwa Allahlah yang menciptakan manusia (Al-Khaliq) sekaligus pemberi aturan (Al-Mudabbir), maka Dialah satu-satunya yang berhak membuat hukum. Hak prerogatif ini tertuang dalam Surah Yusuf ayat 40. Oleh karena itu, sistem sanksi (uqubat) juga tidak lepas dari paradigma ini. 

Dalam Islam pelaksanaan sanksi ('uqubat) di dunia adalah tanggung jawab imam (khalifah) atau yang ditunjuk mewakilinya. Jadi, negaralah yang berkewajiban melaksanakannya. Sanksi di dunia berfungsi sebagai zawajir (mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal) sekaligus jawabir (menggugurkan sanksi akhirat bagi pelaku kriminal yang telah dikenai sanksi di dunia).

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Ubadah bin Shamit ketika menuturkan ikhwal teks Bai'at Aqabah I yang diantaranya menyebutkan "Siapa di antara kalian yang memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa yang melanggarnya, lalu diberi sanksi, maka itu sebagai penebus dosa baginya. Siapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu) ditutupi oleh Allah, jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuninya; jika Ia menghendaki, Dia akan mengadzabnya" (HR. Al-Bukhari).

Adapun bentuk sanksi dalam Islam digolongkan menjadi empat yakni hudud, jinayat, ta'zir dan mukhalafat. Masing-masing memiliki kriteria dan sanksi tersendiri.

Lantas bagaimanakah hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku dalam kasus Novel Baswedan bila disandarkan pada syari'at Islam? Terkait kasus penyiraman air keras hingga mengakibatkan cacat permanen, maka dalam pandangan Islam ini merupakan tindakan kriminal dengan sanksi jinayat. Jinayat merupakan tindakan pencederaan terhadap jiwa hingga hilangnya nyawa. Sanksi yang akan diberikan adalah hukum qishash. 

Namun jika korban maupun keluarga korban memaafkan pelaku, hakim tidak bisa memberikan sanksi dan pelaku diwajibkan membayar diyat (sejumlah harta sebagai kompensasi atas pencederaan badan atau timbulnya kematian). Diyat untuk nyawa adalah seratus unta atau seribu dinar, sementara untuk pencederaan badan nilainya disesuaikan dengan kerusakan fungsi organ serta jenis anggota badan yang dicederai sebagaimana diterangkan dalam banyak hadits.

Konstitusi (dustur) dalam Islam diadopsi dari ketentuan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas merupakan sumber hukum yang diakui oleh syara'. Selain wajib bersandar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, hakim (qadhi) juga perlu merujuk pada kitab-kitab ulama klasik, memperhatikan pandangan-pandangan dan ijtihad ulama madzhab agar tidak keliru dalam menjatuhkan vonis. Oleh sebab itu, dalam sistem Khilafah, qadhi haruslah seorang ulama yakni orang yang 'alim (mengetahui) akan syari'at penerapan hukum Islam secara praktis.

Kasus yang menimpa Novel Baswedan tak akan pernah mengakhiri deretan kasus ketidakadilan hukum di negeri ini sebab akar masalahnya adalah penerapan sistem bathil demokrasi. Sudah saatnya kita menerapkan kembali sistem hukum Islam yang telah terbukti mampu menciptakan keadilan selama kurang lebih 1300 tahun.

Wallahua'lam bish-shawab.[]

Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST 
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar