TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Angka Perceraian Naik di masa Pandemi


Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi virus corona (covid-19). Kenaikan kasus hingga tiga kali lipat itu disinyalir disebabkan oleh masalah ekonomi dalam rumah tangga.

Setiap hari panitera setidaknya menerima 100 orang yang mendaftarkan gugatan perceraian. Sekitar 80 persen penggugat datang dari pihak perempuan atau istri.

Perkara yang dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap ada, namun persentase jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding gugatan cerai karena faktor ekonomi, pertengkaran hingga perselingkuhan. (cnnindonesia.com, 24/6/2020)

Jika kita melihat lebih jauh lagi penyebab perceraian tersebut, yaitu kemiskinan(ekonomi), kekerasan, pertengkaran dan perselingkuhan, tidaklah murni karena kesalahan pasangan suami istri tersebut, tetapi lebih besar karena faktor luar. Sulitnya mencari kerja dan mendapat penghasilan yang cukup, pada umumnya memicu pertengkaran, kekerasan dan perselingkuhan.

Para kepala keluarga harus memutar otak agar memperoleh pendapatan akibat adanya PHK besar-besaran. Apalagi minimnya pondasi keimanan yang kokoh di dalam diri, sehingga stres dan depresi mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan atau bahkan terhadap anak sendiri. 

Mencari Akar Masalah

Problem utama, yakni distribusi kekayaan alam Indonesia yang di perut bumi, daratan dan lautan, tidak diselesaikan. Pemerintah membiarkan penguasaan kekayaan tersebut pada konglomerat, mereka difasilitasi berdagang hajat publik (yang menjadi milik mereka sendiri) terhadap rakyatnya sendiri. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin jauh, segelintir orang menjadi kaya dan rakus, namun mayoritas miskin.

Kapitalisme telah gagal dalam mensejahterakan rakyat baik di masa sebelum pandemi apa lagi di masa pandemi. Negara hanya berfungsi sebagai regulator bukan pemelihara urusan rakyat secara langsung. Sementara segala bentuk pelayanan untuk rakyat diserahkan kepada swasta dan asing.

Mestinya, pemerintah yang mengambil alih semua pengaturan kekayaan tersebut, mengelola dan mendistribusikannya. Dan bukan membiarkan keluarga tertatih-tatih bahkan mengais-ngais rezeki untuk bertahan hidup.

Selain itu, adanya kebijakan pemerintah memasukkan para tenaga kerja asing baik yang professional ataupun un-skill, mempersempit kepala keluarga lokal yang menjadi warganya untuk mencari nafkah. Sulitnya mencari kerja dan mendapat penghasilan yang cukup, pada umumnya memicu pertengkaran dan kekerasan 

Di tambah lagi gempuran nilai dan budaya liberal makin kuat, bahaya kerusakan moral mengancam putera-puteri bangsa ini. Perbuatan seks menyimpang, LGBT menghantui pemuda dan anak-anak. Begitu juga iklim masyarakat yang permisif, bebasnya pergaulan lawan jenis, mempengaruhi komitmen suami ataupun istri untuk setia pada pasangannya ketika ditimpa masalah. Hal ini sangat rentan menimbulkan perselingkuhan yang berdampak kepada keutuhan rumah tangga.

Berbeda dengan sistem kenegaraan yang menerapkan syariah Islam yakni khilafah. Khilafah akan menjamin keadilan dan kesejahteraan sampai pada level individu. Khalifah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi politik ekonomi Islam.

Khalifah adalah Raa’in

Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah Saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Sistem politik pemerintahan Islam, tegak di atas paradigma yang sahih tentang kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai pengurus sekaligus perisai bagi umat. Ia tak boleh abai atas kebutuhan dan keselamatan rakyatnya. Caranya adalah dengan menerapkan seluruh hukum Allah secara murni dan konsekuen sebagaimana yang Allah perintahkan.

Sebagai raa'in, Khalifah wajib menyelenggarakan perekonomian dan memfasilitasi seluruh kepala keluarga untuk mampu menafkahi keluarga dengan ma’ruf. 

Di bidang ekonomi, negara wajib menciptakan lapangan kerja. Agar setiap laki-laki dapat memperoleh pekerjaan. Dalam Islam sumber daya alam yakni air, padang rumput dan api adalah kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib dilakukan negara bukan swasta demi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam ini akan membuka industri industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu, dalam iklim investasi dan usaha Khalifah juga akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Begitu pun dengan sistem sosial. 
Negara akan menjaga iklim sosial budaya yang tidak membebaskan pergaulan antar lawan jenis. Islam mengatur pergaulan masyarakat, termasuk relasi laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang mulia dan memuliakan. Yakni melestarikan keturunan sekaligus mewujudkan generasi cemerlang pionir peradaban yang purna dalam keimanan.

Arti Keluarga dalam Islam

Keluarga mendapat kedudukan penting dalam Islam. Selain sebagai tempat memenuhi naluri nau’ (melestarikan keturunan) dan sebagai tempat menebar rahmat, juga memiliki posisi politis dan strategis sebagai madrasah, sebagai kamp perjuangan serta sebagai tempat mencetak generasi cemerlang.

Dalam konteks seperti itulah maka Islam memberi aturan-aturan. Termasuk memberi tugas pokok atau fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (suami-istri). Ayah sebagai nakhoda alias pemegang kendali kepemimpinan sekaligus pencari nafkah atau penjamin aspek finansial bagi keluarga. Sementara ibu sebagai guru atau madrasah ula bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai manajer rumah tangga suaminya.Kedua peran ini tak bisa dipertukarkan dan dipandang sama penting. Tak ada yang lebih istimewa antara satu dengan yang lainnya.

Islam begitu fokus menciptakan generasi berperadaban mulia, sesuai tujuan penciptaan. Yakni menjadi hamba Allah sekaligus Khalifah di muka bumi. Di mana untuk menjamin terlaksananya hukum-hukum tadi Islam membingkainya dengan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan.

Demikianlah Islam menjamin ketahanan keluarga dan semua itu hanya bisa didapatkan jika negeri ini bersedia menerapkan sistem Islam sebagai pijakan dalam mengatur kehidupan.[]

Oleh Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Trend Perceraian yg meningkat itu akibat bukan sebab.
    Kenapa banyak para swami yg nganggur hingga tak miliki penghasilan yg cukup memenuhi kebutuhan bg kekuarganya karena akibat diterapkan sistem yg baik yakni System Khilafah.
    Kenapa harus Khilafah
    Karena Hanya Khilafah saja yg mengurus , memperhatikan dan mengayomi kebutuhan rakyatnya yg jadi tanggung jawabnya, maka Khilafah itu tameng, perisai junnah.

    BalasHapus