TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ancaman Depopulasi Generasi



Kemendikbud resmi mengizinkan kembali pengajaran sekolah dengan tatap muka untuk wilayah zona hijau. Menurut Plt Direktur Jenderal Paud, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, tanggal pastinya masih menunggu pengumuman dari Mendikbud (Kontan.co.id, 4/6/2020). Tidak mengherankan, wacana ini akhirnya menimbulkan polemik mengingat kurva pandemi Covid-19 belum melandai. Bahkan menurut Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), saat ini di Indonesia belum mencapai puncak pandemi karena laju, angka kejadian, ODP, OTG dan kasus Covid-19 masih konsisten terjadi (Kompas.com, 4/6/2020). 

Memang ada yang beranggapan bahwa anak-anak relatif aman dari serangan virus Corona. Andai saja mereka tertular pun, dampaknya jauh lebih ringan dibandingkan pada kasus orang dewasa. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI telah melakukan deteksi mandiri dan mendapatkan temuan sebanyak 3.324 kasus PDP usia anak, 129 kasus anak berstatus PDP meninggal, 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19, dan 14 anak meninggal karena Covid-19 (health.detik.com, 23/5/2020). Ketua Umum IDAI, dr. Dr. Aman B. Pulungan menegaskan kepada Hellena Souisa dari ABC News di Melbourne, "Tidak pernah ada dokter anak yang mengatakan anak tidak rentan atau Covid-19 tidak berakibat fatal pada anak, jadi berarti ada ignorance dan unawareness pada kesehatan anak Indonesia selama ini."(tempo.co, 3/6/2020).

Menuai Protes

Hingga kini, wacana pembelajaran sekolah melalui tatap muka di tengah pandemi masih menuai perdebatan, meskipun di zona hijau sekalipun. Mengingat dari 92 zona hijau yang ada di Indonesia, ternyata tak satupun yang terdapat di Pulau Jawa. Bahkan Indonesia berada di peringkat 33 dunia dengan total kasus sejumlah 33.076 dinyatakan positif Covid-19, kematian sebanyak 1.923, dan dinyatakan sembuh sejumlah 11.414 pasien (data Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dilansir pikiran-rakyat.com, 10/6/2020). 

Rencana pemberlakuan pembelajaran sekolah melalui tatap muka di zona hijau mendapat protes dari sejumlah kalangan. KPAI melakukan survei pada akhir Mei 2020 dengan melibatkan responden dari guru, orangtua, siswa, dan tenaga kesehatan. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menjelaskan bahwa responden berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Antara lain Batam, Bengkulu, Jambi, Kota Padang, Solok, Bukit Tinggi, Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Magetan, Kota Surabaya, Kota Makassar, Bolmok Utara, dan sejumlah daerah lain di tanah air (Kompas.com, 23/5/2020).

Dari hasil survei yang dilakukan KPAI tersebut menunjukkan, sebanyak 71% responden tidak setuju terhadap rencana pemberlakuan pembelajaran sekolah melalui tatap muka. Alasan terbanyak disebabkan oleh jumlah kasus Covid-19 di tanah air masih tinggi. Mereka lebih mengutamakan keselamatan guru dan peserta didik serta menolak anjuran pemerintah untuk hidup berdamai dengan Covid-19.

Retno juga menjelaskan, ada kekhawatiran responden terhadap penerapan protokol kesehatan ketat yang diberlakukan di sekolah selama kegiatan pembelajaran. Bahkan di antara responden ada yang memilih tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah meskipun sekolah kembali dibuka pada Juli mendatang. Adapun 20% responden yang sepakat terhadap rencana pembelajaran sekolah melalui tatap muka, mereka berpendapat, virus akan tetap ada dan masyarakat tidak bisa menunggu virus benar-benar pergi untuk bisa memulai aktivitas normal lagi. Alasan lain yang setuju, karena pemberlakuan kebijakan tersebut diterapkan di zona hijau dan diikuti dengan protokol kesehatan ketat. Sebagian dari mereka juga sudah merasa bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena terkendala teknis semisal keterbatasan kuota (Kompas.com, 23/5/2020). 

Kebijakan Berisiko

Keputusan Kemendikbud untuk mengaktifkan kembali pembelajaran sekolah dengan tatap muka jelas kebijakan yang sangat berisiko. Menurut KPAI, seharusnya Kemendikbud berkaca pada negara lain yang telah terlebih dulu membuka kembali sekolah. Sekolah ternyata berpotensi menyumbangkan klaster baru Covid-19. Di Prancis sejak mereka membuka kembali sekolah pada 11 Mei 2020, setidaknya terdapat 70 kasus Covid-19 yang ditemukan di sekolah. Hal serupa juga terjadi di Finlandia. Sebanyak 4 guru dan 17 siswa yang terpapar Covid-19 (health.grid.id, 19/5/2020).

Seruan untuk tidak membuka sekolah pada masa sekarang juga berasal dari pakar epidemologi. Epidemolog dr. Dicky Budiman M.Sc.PH, Ph.D (Cand) dari Global Health Security menyarankan agar pembukaan sekolah dilakukan ketika pandemi ini sudah terkendali. Jika dipaksakan sekarang, tentu sangat berisiko. Bahkan bisa memicu terjadinya gelombang kedua Covid-19. Ia juga menambahkan hasil studi yang diterbitkan Sara dkk. (2012), ketika 0,1% populasi mengalami sakit, maka sekolah-sekolah harus ditutup selama pandemi. Langkah ini ternyata mampu menurunkan tingkat serangan klinis hingga 50% (kompas.com, 2/6/2020).

Sayangnya, seruan dari para pakar sekaligus pengalaman dari Prancis dan Finlandia tidak menggoyahkan kebijakan pemerintah. Alih-alih memprioritaskan kesehatan dan nyawa generasi, pemerintah malah gencar mengampanyekan New Normal Life tanpa memerhatikan terpenuhinya syarat New Normal yang ditetapkan WHO. 

Ada enam kriteria yang harus terpenuhi bagi negara yang akan menerapkan New Normal. Pertama, terbukti transmisi Covid-19 telah dikendalikan. Kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengindentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan karantina. Ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di tempat kerja ditetapkan, seperti jaga jarak fisik, mencuci tangan, etiket penerapan pernapasan. Kelima, risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Keenam, masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. (wartaekonomi.co.id, 4/6/2020).
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sudahkah keenam kriteria tersebut terpenuhi? 

Penjagaan Kelestarian Generasi 

Di tengah kegagapan negara-negara di dunia menghadapi serangan virus Corona, beberapa negara di Eropa mulai mengibarkan bendera putih dengan deklarasi New Normal-nya. Antara lain Italia, Prancis, Jerman, dan Belgia. Indonesia sebentar lagi juga demikian. Mereka memilih berdamai dengan virus Corona dan lebih memprioritaskan penyelamatan roda perekonomian bisnis-bisnis raksasa yang sudah mulai kehabisan napasnya. Padahal kurva penyebaran Covid-19 trennya terus naik, bahkan serangan gelombang kedua bisa datang sewaktu-waktu.  

Kurva penyebaran Covid-19 di tanah air, bahkan dunia memang belum menunjukkan kapan akan melandai. Data per 11 Juni 2020 menunjukkan sebanyak 7,48 juta pasien positif Covid-19 di dunia, 419.382 pasien meninggal dunia, dan 3.792.036 dinyatakan sembuh. Di Indonesia, terdapat 35.295 pasien positif Covid-19, 2.000 pasien meninggal dunia, 12.636 pasien dinyatakan sembuh. (Kompas.com, 11/6/2020).

Penyebaran Covid-19 berdasarkan kelompok umur mencakup usia di atas 60 tahun (17,7%), usia 46-59 tahun (8,99%), usia 0-5 tahun (2,49%), usia 31-45 tahun (2,45%), usia 18-30 tahun (0,99%), dan usia 6-17 tahun (0,68%) (liputan6.com, 25/5/2020). Jika dicermati, prosentase angka-angka tersebut memang relatif kecil. Namun tentu kita tidak sekedar bicara angka-angka statistik saja, melainkan di sana terdapat sekian ribu nyawa melayang dan bahkan jutaan jiwa berpotensi tertular Covid-19. Hal inilah yang luput dari perhatian pemangku kebijakan negeri ini, bahkan juga negara-negara di dunia. 

Dalam Islam, melindungi nyawa setiap individu warga negaranya menjadi prioritas utama daripada melindungi stabilitas ekonomi. Sebab, hilangnya nyawa seorang muslim merupakan perkara yang lebih besar daripada hilangnya dunia. Ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah:

“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Turmudzi). 

Untuk penjagaan jiwa dalam kondisi pandemi, Rasulullah dan para khalifah semasa Khilafah Islam menerapkan kebijakan lockdown, yakni dengan mengarantina area terdampak. Kebijakan ini disertai dengan penjaminan kebutuhan asasi setiap individu rakyat, baik semasa pandemi maupun dalam kondisi normal. 

Khalifah Umar mencontohkannya dengan memobilisasi bantuan logistik dan pangan dari daerah yang surplus serta memotivasi kaum muslimin untuk berlomba-lomba meringankan beban saudaranya. Bahkan Khalifah Umar pun menerapkan pola hidup sangat sederhana. Apa yang beliau dan keluarganya makan jauh lebih rendah standar kualitasnya dibandingkan masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Sehingga dalam waktu relatif singkat, kondisi perekonomian kembali pulih dan korban jiwa bisa diminimalisasi. 

Kebijakan new normal yang prematur tentu menjadi ancaman terjadinya depopulasi, khususnya pada kelompok usia produktif. Padahal digadang-gadang Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030-2040 mendatang. Yakni jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi tentu sebuah aset sekaligus tantangan. Pengelolaan yang baik oleh negara yang menerapkan visi misi Islam yang kuat, akan melahirkan sosok-sosok pemimpin peradaban sebagaimana masa kegemilangan Muhammad Al-Fatih.

Kegagalan negara-negara di dunia dengan sistem kapitalisnya saat ini dalam menghadapi perang melawan Corona, tentu menjadi menjadi ancaman serius terjadinya depopulasi pada kelompok usia produktif jika pandemi berlangsung lama dengan intensitas yang kuat. Kondisi inilah yang seharusnya memunculkan kembali visi Islam dalam menghadapi situasi tidak menentu saat ini. Kesempurnaan konsep Islam dan kegemilangan implementasinya yang pernah dicatat oleh sejarah selama 1300 tahun, menjadi kebutuhan dunia yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. 

Dunia saat ini tidak sekedar butuh new normal, melainkan new system.  Sistem terbaik itu dimiliki oleh Islam. Peluang ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh generasi Islam untuk terus mengedukasi masyarakat, mengenalkan kesempurnaan konsep Islam, sekaligus metode implementasinya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.[]

Oleh: Lely Noormindhawati

Posting Komentar

0 Komentar