Akankah Indonesia Menjadi Hotspot Pandemi Dunia?


The world's next coronavirus hotspot is emerging next door," Demikian salah satu judul berita Sydney Morning Herald (SMH) yang ditulis oleh James Masolla pada tanggal 19 Juni 2020. Media Australia ini mengkritik penanganan pandemi virus Covid-19 di Indonesia. Bahkan Indonesia disebut akan menjadi hotspot atau pusat wabah virus tersebut di dunia.

Tak sekali ini saja, media asing turut memberi komentar terhadap penanganan kasus pandemi di Indonesia yang sebelumnya pernyataan menteri Menkopolhukam juga berhasil go internasional karena menyamakan virus corona sebagai istri. Alhasil, kebijakan pemerintah yang tak serius dan cenderung menjadikan bahan candaan membuat angka korban terinfeksi  semakin parah.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN lain, yaitu dengan 49.009 kasus. Rabu (24/6/2020), tercatat 1.113 kasus baru dan 38 kematian baru. Jumlah kasus kematian total pun menjadi sebanyak 2.573 kasus. Sedangkan jumlah pasien sembuh adalah sebanyak 19.658 orang (Kompas.com 25/06/2020).

Dari jumlah korban yang terus meningkat, maka wajar jika SMH menyatakan bahwa Indonesia kalah dalam pertempuran dan siap-siap jatuh dalam tepi jurang yang tidak menyenangkan. 

Komandan Lalai, Rakyat Jadi Korban

Melansir dari smh.com 19/06//2020 bahwa potensi Indonesia jadi hotspot covid-19 dunia, dikarenakan beberapa hal. Pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang terinfeksi covid-19 namun tak terdeteksi. Selama 8-10 hari terakhir, tercatat lebih dari 1000 kasus baru setiap hari. Para epediomologi pun khawatir jumlah kasus akan melewati 60.000 pada dua pekan berikutnya. Kedua, tingkat tes covid-19 yang sangat rendah dan tingkat kematian yang proporsional.

Ketiga, adanya pelonggaran pembatasan di tengah tren peningkatan infeksi. Transportasi umum, penerbangan, pusat perbelanjaan dan tempat ibadah sudah mulai dibuka. Begitupun pariwisata didorong untuk dibuka untuk menghidupkan kembali perekonomian. Keempat, respons pemerintah yang sangat mengerikan. Diantaranya, pernyataan Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kekuatan doa akan melindungi  negara. Kemudian Presiden Joko Widodo mengakui adanya informasi yang dirahasiakan dari publik untuk menghindari kepanikan. 

Apa yang diungkap James Massola di Sydney Morning Herald (SMH) kembali mengingatkan kita betapa abainya pemerintah terhadap rakyatnya. Meski Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim, sekitar 67% masyarakat sangat puas terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Persentase tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dan dijadikan rujukan oleh Fadjroel.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo dengan kepemimpinan demokratis bekerja keras membangun sistem responsif terhadap pandemi demi keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Sistem responsif yang mampu menciptakan keamanan secara komprehensif baik kesehatan dan perekonomian rakyat, serta keberlanjutan hidup bangsa ( Pikiran Rakyat 08/06/2020).

Klaim keberhasilan yang disampaikan lewat Juru Bicara Fadjroel Rachman tersebut nampak berbanding terbalik. Sebab kurva covid-19 tak kunjung melandai. Begitupun dengan rapid test yang diklaim massif dilakukan ternyata jika dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia hanya berada di peringkat 163.

Dalam SMH, James Massola mengutip situs web Worldometer bahwa Rusia yang peringkat ke-18 di dunia melakukan tes 107.445 per 1 juta orang. Amerika Serikat berada di urutan ke-27, dengan 80.750 tes per 1 juta orang, Brasil berada di urutan ke-108 dengan 11.302 tes per juta dan India berada di urutan ke-138 dengan 4.530 tes per satu juta orang. Sedangkan Indonesia dengan tingkat pengujianhanya 2.193 tes per satu juta orang.

Padahal nyawa rakyat adalah sesuatu yang harus diprioritaskan oleh seorang pemimpin. Bagaimana pun kesulitan sebuah kepemimpinan, keterjaminan keamanan adalah modal awal melindungi rakyat. Sebagaimana dulu pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah fokus utama dalam menangani covid-19 (Media Indonesia.com 22/03/2020).

Namun, nyatanya lain di mulut lain di hati. Pasalnya, sejak awal pemerintah telah menyepelekan wabah ini. Menganggap virus ini adalah hal yang tak perlu dicegah apalagi melakukan penutupan akses transportasi orang asing dari luar negeri.

Akibat kelalaian pemerintah ini, virus covid-19 berhasil masuk ke Indonesia. Namun, alih-alih merasa bersalah dan segera melakukan eksekusi yang ada malah sibuk berdrama dan menjadikan covid-19 berperan sebagai istri. Keganasan si covid-19 ini tak jua membuat pemerintah mau mendengar saran dari para ahli untuk segera mengambil kebijakan karantina wilayah/lockdown.

Karena alasan ekonomi, rakyat diserukan mengangkat bendera putih dan berdamai dengan virus yang mematikandemi memutar roda perekonomian para kapitalis. Keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan rakyat dinilai sangat kurang. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai menyebabkan banyak pasien terinfeksi harus dirawat di rumah dengan resiko penularan yang besar. Ditambah lagi, pelonggaran PSBB dan wacana New normal life menjadikan aktivitas masyarakat kembali bagai wabah pandemi telah usai.

Beginilah corak sistem sekuler kapitalistik yang dianut oleh pemerintah saat ini. Sistem yang tak manusiawi. Pemerintah bertindak layaknya pedagang yang mengukur kebijakan dengan takaran untung rugi. Layanan publik dijadikan ajang bisnis. Tak peduli rakyat jadi korban asalkan materi dan manfaat tetap berpihak ke mereka. Padahal UU Karantina Kesehatan telah menyebutkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. 

Islam, The Problem Solver

Pernyataan Menteri Kesehatan bahwa dengan doa negara akan terlindungi dari serangan covid-19 benarlah adanya. Namun, doa tidaklah cukup untuk menjadikan satu-satunya senjata dalam melawan atau bertahan. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar maksimal dalam mewujudkan harapan. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi rahasia kemenangan di perang Badar. Pertama, persiapan. Sebelum peperangan berlangsung beliau membentuk pasukan untuk melakukan ekspedisi. Pasukan dibentuk untuk melakukan pemetaan,  penguasaan lapangan dan berbagai aktivitas persiapan perang lainnya. Sebagai kepala negara Rasulullah saw. juga menerima saran Al-Khabab bin Al-Mundzir untuk berada di dekat sumber air. Usulan ini langsung diapresiasi Rasulullah dan kemudian memerintahkan pasukannya sesuai dengan pendapat Al-Khabbab. 

Kedua, saat peperangan. Rasulullah saw tidak melepaskan kontrol terhadap pasukannya. Beliau melakukan pengarahan strategi yang mesti diterapkan untuk memenangkan peperangan. Semua strategi dilaksanakan di bawah satu komando dari beliau. Ketiga, setelah penetapan strategi beliau masuk ke kemah untuk berdoa agar Allah menurunkan pertolongan-Nya kepada kaum Muslimin.
Dalam konteks covid-19 ini, maka seharusnya sejak terdengar berita munculnya virus di Wuhan Indonesia melakukan berbagai persiapan menghadapi virus tersebut. Selain itu, sebagai pemimpin tertinggi seyogianya Joko Widodo mendengar saran para ahli untuk melakukan lockdown tentu dengan penjaminan kebutuhan pokok masyarakat.

Sebagaimana yang telah dicontohkan Umar bin Khattab ra ketika terjadi wabah di masa pemerintahannya. Khalifah Umar tidak berhenti dan menyerahkan pada takdir Allah semata.  Beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan kembali ke Madinah serta mengkarantina wilayah wabah tersebut untuk menghindari sebaran ke penduduk di wilayah lain.

Beginilah contoh kebijakan pemerintahan Islam dalam mengatasi wabah. Langkah yang diambil demi pertimbangan prioritas utama keselamatan rakyat  dibandingkan urusan lainnya. Jika  wabah seperti sekarang, maka negara akan menegakkan hukum syara dengan mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan pemerintah ini akan diikuti oleh rakyat karena mereka paham bahwa keputusan pemimpinnya adalah kebaikan.

Mereka pun paham, bahwa pemerintah tak akan abai. Pemerintah akan memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, seperti fasilitas kesehatan, logistik, dan jaminan keamanan. Di saat yang bersamaan akan mendorong para nakes untuk berperan optimal dalam menjalankan tugasnya dibarengi dengan pemberiaan  gaji yang sepadan dengan pengabdian. 

Di sisi lain, negara akan mendorong secepatnya berbagai riset untuk menciptakan teknologi, obat, vaksin atau apapun yang dibutuhkan untuk mengeluarkan umat dari pandemi. Wallahua’lam Bisshowab.[]

Oleh Jumarni Dalle
Mahasiswi Ahwal Syakhsiyah Al Birr Unismuh Makassar

Posting Komentar

0 Komentar