TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Minerba, Hianati Rakyat Bertubi?

sumber foto: cnnindonesia.com

Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara ( RUU Minerba) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (12/5/2020) menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Pengesahan RUU tersebut dinilai tergesa-gesa dan tidak berdasarkan aspirasi rakyat, apalagi pembahasan dan pengesahan RUU itu dilakukan di tengah kondisi Indonesia melawan virus corona (Covid-19).

UU minerba ini, dinilai beberapa pihak sebagai penghianatan terhadap konstitusi negara. Pertama, sejumlah pasal dalam UU tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi khususnya pasal 33 UUD 1945. Pengesahan UU minerba hanya melanggengkan dominasi segelintir taipan dalam industri pertambangan nasional. Hal ini terkait dengan ditambahkannya pasal sisipan, ayat 169A dan ayat 169B. Klausul tersebut menjamin perpanjangan Kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui proses lelang. Perusahaan tambang yang notabene adalah perusahaan swasta, diberikan keistimewaan ganda dalam UU Minerba hasil revisi. Seharusnya setelah KK dan PKP2B berakhir, wilayah pertambangan yang diusahakan tersebut kembali kepada negara, kemudian diserahkan kepada BUMN untuk dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Koran Jawa Pos, 15 Mei 2020).

Kedua, dugaan adanya kekuatan besar di balik ini semua yang bisa menggerakan DPR maupun pemerintah, untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Minerba ini. Industri perusahaan batu bara di Indonesia dikuasai oleh elite korporasi dan memiliki jabatan di pemerintahan, Undang-Undang Minerba ini kemungkinan dipaksakan untuk segera disahkan karena nuansa konflik kepentingannya sangat tinggi.

Ketiga, tidak adanya pembahasan masalah pertambangan yang ada di masyarakat, mulai dari masalah izin tambang yang banyak berada di kawasan hutan lindung atau hutan produksi.  RUU Minerba dinilai sebagai suatu bentuk jaminan (bailout) dari pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup. 

Keempat, pengesahan UU minerba ini dinilai mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28F. Proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba dinilai cacat prosedur dan hukum, melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR.

Kelima, masalah urgent yang dihadapi negara saat ini adalah pandemi covid-19. Pemerintah seolah abai terhadap urusan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan konkrit berupa bahan pokok dan jaminan kesehatan, agar rakyat bisa fokus PSBB dan pemerintah fokus menyembuhkan pasien yang terdampak covid-19. Pemerintah dinilai mempermudah para pemilik modal untuk memperlancar bisnis mereka, namun seolah tutup mata giliran rakyat kecil yang kesusahan, kesulitan memperoleh penghasilan bahkan banyak yang terkena arus PHK.

UU Minera ini ternyata tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 saja, namun juga bertentangan dengan aturan islam dalam pengelolaan keuangan negara di dalam islam. Barang tambang yang tidak terbatas, seperti batu bara, emas, minyak, garam dan lain-lain merupakan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Yang dimaksud kemilikan umum disini, adalah izin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas masyarakat secara Bersama-sama diperbolehkan untuk memanfaatkan benda/barang tersebut dan melarang penguasaan oleh seseorang atau swasta.

Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “ Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang, dan api” (HR Abu Dawud).
Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah barang termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi, sehingga semua manusia dapat bersekutu dan memiliki hak yang sama terhadap barang tambang tersebut. Untuk itu, seharusnya pemerintah tidak lagi meberikan hak pengelolaan barang tambang kepada swasta dan asing, sementara rakyat terhalang untuk menikmati hasil dari pengelolaan barang tambang di Indonesia. Jika pengeloaan barang tambang secara keseluruhan di Indonesia dikelola oleh pemerintah secara langsung, lalu semua hasil dari pertambangan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, alangkah makmurnya negri ini.

Sayangnya, disaat kondisi perekonomian yang terpuruk saat ini, pemerintah justru memberikan keleluasaan kepada swasta dan asing dalam pengelolaan barang tambang yang ada di Indonesia, dengan disahkannya UU Minerba. Rakyat kecil semakin terpuruk, sedangkan korporat semakin kaya raya menggali kekayaan negri ini? Wallohu A’lam bisshowab.

Oleh: Hetik Yuliati, S.Pd (Aktivis Dakwah, Pengajar)

Posting Komentar

0 Komentar