TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

The New Normal, Masyarakat Jangan Jadi Tumbal


Empat provinsi di Indonesia tengah menyiapkan fase new normal di tengah Pandemi Covid. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo. Sementara beberapa kota dan kabupaten juga tengah bersiap menjalani fase new normal di antaranya Palembang, Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Tegal, Surabaya, Kota Malang, dan Banjarmasin. 

Persiapan fase new normal ini masih terus akan ditinjau lebih lanjut pelaksanaannya. Karena berdasarkan laman resmi covid19.go.id, Selasa (26/5/2020), DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi ketiga dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Walaupun bukan empat besar jumlah kasus positif covid-19, Provinsi Sumatera Barat pun tak luput dari wabah ini. Ada 478 kasus positif Covid-19, 24 orang diantaranya meninggal dunia, 186 orang sembuh, dan 268 pasien masih menjalani perawatan. Sementara di Provinsi Gorontalo ada 58 kasus positif Covid-19 dengan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang (kompas.com 26/5/2020).

 Sampai tanggal 19 Mei 2020 pun kasus positif Covid-19 secara nasional di Indonesia masih terus bertambah. Kurvanya pun terlihat masih naik  ke atas. Total kasusnya tanggal 19 Mei mencapai 18.496 orang, dengan 4.467 pasien dinyatakan sembuh dan 1.221 orang meninggal dunia.


Karenanya, wacana memasuki fase new normal ini banyak dipertanyakan kelayakannya oleh masyarakat. Kekhawatiran penetapan the new normal wajar muncul, karena di samping sampai saat ini vaksin Covid-19 belum tersedia, jumlah  kasus baru harian dan jumlah kematian harian belum turun konsisten dalam satu hingga dua minggu. Kurva kasus positif corona di Indonesia masih terus menanjak hingga hari ini. 

Penambahan data pasien positif corona dengan jumlah signifikan kembali terjadi, sekalipun angkanya lebih rendah dibanding perkembangan pada beberapa hari sebelumnya. Update data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dirilis pada Selasa sore, 26 Mei 2020, menunjukkan ada 415 kasus baru terkonfirmasi positif corona dalam 24 jam terakhir. Walaupun ini adalah jumlah kasus baru yang terendah dalam 15 hari terakhir, namun selama dua pekan belakangan, angka kasus baru di Indonesia sempat melonjak tinggi. Bahkan, penambahan kasus harian pada 21 dan 23 Mei lalu, menyentuh angka 900-an pasien. Dengan penambahan 415 pasien baru, total jumlah kasus positif corona di Indonesia pada hari ini mencapai 23.165 orang. Dari jumlah tersebut, 15.870 pasien berstatus dalam perawatan. Artinya, masih ada 68,5 persen kasus aktif di tanah air (tirto.id 26/5)


Dengan realitas yang ada, pemerintah jelas tidak boleh sembrono menetapkan new normal. Pemerintah harus jeli dan berhati-hati mengamati kondisi dengan seksama, apakah masyarakat memang telah siap masuk ke fase the new normal?  Jika tidak berhati-hati, alih-alih menggerakkan roda perekonomian seperti yang diharapkan, the new normal yang ditetapkan dengan tergesa-gesa dan serampangan bahkan bisa jadi menimbulkan gelombang kedua covid-19 dan membuat masyarakat jadi tumbal. Karenanya, sebelum berpikir untuk melaksanakan the new normal, selayaknya pemerintah menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk menanggulangi wabah ini. 

Berkaca kepada sistem pemerintahan Islam, kondisi pandemi yang melanda masyarakat mengharuskan penguasa memikirkan dengan serius jalan keluarnya. Hal ini berbasis pada fungsi pemerintah sebagai penanggung jawab dan pelayan masyarakat. Selain melakukan perawatan terhadap para korban, pemerintah harus berupaya keras untuk mencari jalan keluar untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan meminta para peneliti  untuk menemukan vaksin terbaik untuk menangkal virus ini—bukan hanya bersikap apatis: menunggu peneliti asing menemukan vaksin dan penguasa muslim tinggal membelinya.  Dengan menemukan vaksin secara mandiri, kaum muslim tidak akan terjebak pada ketergantungan akan solusi asing. Umat Islam memiliki SDM yang handal—yang  jika ditopang oleh sistem pemerintahan Islam akan bisa menghasilkan vaksin terbaik bagi masyarakat muslim seluruh dunia. 

Selain itu, pemerintah Islam bertanggung jawab menutup semua akses dari dan ke luar negeri melalui bandara dan pelabuhan internasionalnya untuk memutus penyebaran rantai virus yang masuk dari luar negeri sepanjang masa pandemi. Absud jadinya, jika di dalam negeri rakyat diterapkan pembatasan sosial skala besar, namun tenaga kerja asing dibiarkan melenggang ke Indonesia ‘hanya’ karena alasan ekonomi. 

Upaya pencegahan ini sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, 
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

“Jika kamu sekalian mendengar ada pandemi berjangkit di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya, dan jika pandemi berjangkit di suatu daerah dan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar dari sana karena melarikan diri darinya.”

Selain itu, mandegnya sektor ekonomi karena covid-19 ini juga akan mendapat perhatian dari pemerintah Islam. Penutupan pasar, rumah makan dan maal di masa wabah pastilah berpengaruh terhadap roda ekonomi masyarakat. 

Karenanya, pemerintah harus memikirkan jalan keluar agar para pedagang ini masih tetap bisa berdagang dengan meminimalkan tatap muka langsung dengan para pembelinya. Misal, menyediakan fasilitas pasar virtual untuk berdagang secara online dengan dukungan kuota internet gratis yang disediakan oleh pemerintah dan tidak hanya mengandalkan peran dari perusahaan operator. 

Dengan pengaturan berdasarkan Islam inilah, the new normal akan lebih cepat dapat dilaksanakan. Pandemi akan ditangani secara segera, serius dan sempurna. Hal ini ditopang oleh keberadaan kas pemerintahan Islam berupa Baitul Maal, yang bersumber dari fai, kharaj, ghanimah, usyr, jizyah, zakat juga harta milik umum. 

Optimalnya pemasukan Baitul Maal meniadakan adanya penjualan harta milik rakyat (barang tambang: minyak, gas, logam emas, perak, dll) kepada pihak swasta dan asing. Hal ini  meniscayakan pos pemasukan yang optimal yang mampu membiayai dan membantu masyarakat terdampak di masa wabah. Dalam sistem seperti ini, the new normal, bukan sekedar dalam khayal. Ia akan terealisir, karena dilakukan secara komprehensive: mengatasi wabah dari akarnya dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan ekonomi kepada masyarakat.[]

Oleh: Agustina Utami

Posting Komentar

0 Komentar