TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Suara Ulama di Mata Pemuja Harta dan Tahta

sumber foto: acehtribunnews.com

Sudah menjadi karakter orang-orang berilmu dan beriman, ketika dihadapkan dengan persoalan umat, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil sikap. Ketika dunia Islam dipenuhi dengan para mujtahid, lahirlah berbagai hukum syara untuk setiap permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Saat ini, para ulama mengikuti sikap para mujtahid tersebut, sekalipun masih dalam bentuk melahirkan sekumpulan fatwa.

Di antara fatwa yang lahir terkait persoalan pandemik Covid-19 saat ini adalah Haiat Kibâr ‘Ulamâ’ Al-Azhar As-Syarîf Mesir, Fatwa Haiat Kibâr al-‘Ulamâ’ Saudi Arabia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 14 Tahun 2020, dan pandangan keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), dan beberapa putusan Bahtsul Masail (BM) di berbagai daerah. (islam.nu.or.id)

Seiring dengan dikeluarkan sejumlah lembaga fatwa dari berbagai pihak, pemerintahan yang dipenuhi oleh para oportunis merasa sangat terbantu dengan keberadaan fatwa-fatwa ini. Sebagai bentuk sikap pemerintah dalam menjunjung tinggi fatwa MUI adalah menghimbau umat untuk beribadah di rumah. Bahkan, himbauan ini masif dilakukan di beberapa masjid. Perbedaan pandangan dari beberapa ulama dengan fatwa Mui yang tidak ‘mendukung’ (baca : menguntungkan) pemerintah pun dikesampingkan.

Sudah bisa dipastikan bahwa ketika apa yang disuarakan para ulama tersebut tidak mendukung kepentingan pemerintah, maka seolah pemerintah diam. Sebut saja, tatkala MUI propinsi se-Indonesia mendahului MUI pusat menyampaikan pesan penolakan terhadap masuknya TKA Cina ke Indonesia (nasional.kompas.com, 08/05/2020), maka pemerintah hampir tidak menanggapinya.

Dengan tanpa memedulikan penolakan berbagai pihak, termasuk para ulama, dengan pongahnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan TKA dari Cina ini akan segera masuk ke Indonesia pada Juni atau Juli untuk menggarap proyek persiapan industri litium baterai di Konawe Sulawesi Tenggara. (cnbcindonesia.com)

Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas mempersoalkan sikap pemerintah yang tetap melarang masyarakat berkumpul di masjid. Anwar mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak tegas terhadap kerumunan yang terjadi di bandara. (CNN Indonesia, 12/05/2020)

Sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid. Tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat yang dirasa bernilai ekonomis. Wajar kalau sikap ini dinilai sebagai sebuah ironi. (CNN Indonesia, 17/5/2020)

Wacana relaksasi tempat ibadah yang digaungkan Menteri Agama Fachrul Razi didukung oleh Persaudaraan Alumni 212. Menurut mereka jangan sampai ada diskriminasi saat pemerintah membuka akses bandara tetapi rumah ibadah tidak dibuka. Dikhawatirkan diskriminasi kebijakan pemerintah ini bisa jadi bom waktu pembangkangan massal umat Islam. (tribunnews, 13/5/2020).

Sekalipun diberitakan bahwa Menag Fachrul Razi berencana membuka kembali rumah ibadah seperti masjid di tengah wabah virus corona. Masjid akan dibolehkan kembali dipakai untuk salat berjemaah. Rencana itu akan diberlakukan saat kebanyakan daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, usulan itu masih sebatas ide dan belum diajukan resmi kepada Presiden.

Menjadi sangat wajar kalau kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Jika tempat tempat publik mulai dibuka, lalu kenapa masjid tetap ditutup? Hal ini pula yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kejelasan dari pemerintah dalam menjalani kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal itu guna menindaklanjuti fatwa salat Jumat yang juga akan ditetapkan bila ada kejelasan sikap. (republika.co.id, 08/05/2020)

Jawaban pemerintah sudah pasti bisa ditebak. Bagaimana dalam hal ini pemerintah hampir tak ada respons. Bisa dimaklumi, bagi para oportunis yang menjalankan amanah dengan berhitung bisnis, susdah tentu jika untuk kepentingan ekonomi, bisnis dan investasi (yang tentunya lebih menguntungkan  para korporat daripada kepentingan rakyat), maka ancaman bahaya virus bisa (diupayakan untuk) diminimalisasi. 

Kenyataan ini memperjelas watak dasar sistem sekuler menempatkan suara para ulama. Ulama diperalat demi memuluskan kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal, tak peduli sekalipun rakyat harus menjadi tumbal. Sistem sekuler memosisikan suara ulama di hadapan negara hanya sekedar formalitas, jika dibutuhkan diminta fatwa untuk legalitas kebijakan negara, jika tidak butuh maka pendapatnya diabaikan.

Terbukti negara tak pernah serius mendengarkan suara para ulama, menerima masukannya, apalagi menjalankannya. Bahkan sebagian ulama yang kritis dan menyampaikan nasihat dalam rangka amar makruf nahi mungkar, malah dianggap menentang pemerintah. Tentu ini membodohi dan sangat menyakitkan umat Islam.

Islam Memposisikan Suara Ulama

Sudah menjadi maklum bahwa bagi seluruh kaum muslimin akan kedudukan dan derajat yang tinggi dari para Ulama. Ilmu yang mereka miliki telah menghantarkan mereka pada kedudukan terbaik dan derajat muttaqin, yang dengannya tinggilah kedudukan dan derajat mereka. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : 

“Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Dialah yang Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (TQS Al-Mujadilah: 11).

Di dalam Islam, Ulama dipandang sebagai lambang iman dan harapan umat. KarenaUlama tak pernah mengenal lelah dalam memberikan petunjuk dengan hanya berpegang pada Islam. Sepanjang siang para Ulama tak henti-hentinya membina umat dan membentenginya dari kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Adapun pada malam hari mereka duduk bersimpuh, juga sujud dan berdoa bagi kemuliaan umat islam. 

Ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Dan sesungguhnya, para ulama itu adalah pewaris para nabi.” (HR Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Keberadaan ulama yang berada di barisan terdepan dalam membina umat akan menjadi penerang dan penunjuk arah, dan Rasulullah Saw. mengibaratkan mereka laksana bintang dalam sabdanya:

“Sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi laksana bintang bintang yang ada di langit yang menerangi gelapnya bumi dan laut. Maka apabila hilang bintang gemintang itu hampir hampir tersesatlah yang tertunjuki itu”. (HR Ahmad)

Keberadaan ulama sangatlah penting, sebagaimana pula keberadaan para penguasa (umara) karena agama dan kekuasaan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Imam al Ghazali mengibaratkannya sebagai saudara kembar.

“Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, tidaklah sempurna agama kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar; Agama merupakan fondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum kecuali dengan adanya pemimpin.” (Ihya Ulumuddin; Juz 1)

Dalam Islam, para ulama mendapatkan tempat terhormat sebagai penasihat yang menentukan kebijakan penguasa. Ulama memiliki peran strategis yang akan memastikan penguasa selalu berada di jalan kebenaran dan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini karena mereka benar benar melakukan amar makruf nahi mungkar dengan lisan-lisan mereka, hingga keluarlah nasihat dan kritik kepada para pemimpin tanpa memperhatikan apakah hal itu menyelamatkan ataukah membahayakan mereka.

Sungguh, hanya sistem Islamlah yang akan memuliakan para ulama. Sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis sekuler yang selalu menjadi suara ulama sebagai stempel legalitas kebijakan para pengais harta dan pemuja tahta. 

Wallahu’alam bishshowab. 

Oleh : Yanti Ummu Yahya
Member Akademi Menulis Kreatif, Penulis Buku Motivasi Islam Ideologis

Posting Komentar

0 Komentar