Semakin Represif, Bikin Rakyat Meringis

sumber foto: wartabuana.com

"Yes represif titik. Saya setuju dengan Anda. Ini memang represif sekali,"  
Demikian komentar dari politisi senior, Amien Rais  saat membenarkan pernyataan seorang peserta pada kuliah  selama 75 menit,  bertemakan 'Tauhid Sosial: Kenapa Kita Harus Berpolitik' yang digelar secara daring pada hari Selasa (republika.co.id 19/5/2020).

Ketika itu pada sesi tanya jawab seorang peserta menyatakan, kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 banyak yang saling berbenturan. Namun, masih menurut peserta kuliah itu, masyarakat untuk menyampaikan kritiknya malah cenderung takut. Sebab, bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan  Transaksi Elektronik (ITE). Ia pun menilai kondisi semacam ini sudah menandakan bahwa pemerintah ini represif terhadap aspirasi rakyat.

Pernyataan peserta tersebut bukanlah hanya sekadar isapan jempol belaka, betapa banyak kebijakan selama pandemi ini sungguh membingungkan masyarakat. Sebut saja  kebijakan tentang larangan mudik sementara mobil angkutan (Moda) diizinkan mulai beroperasi beberapa waktu yang lalu. Masyarakat di berlakukan larangan mudik dan PSBB, sementara Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina di sambut hangat oleh Pemerintah. Dan yang lagi viral,  sebelumnya Presiden Jokowi mengajak masyarakat bersama melawan Covid-19 tapi awal Mei tiba-tiba mengajak hidup damai dengan corona. Mengapa Pemerintah terkesan plin-plan dalam mengambil kebijakan? 

Parahnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Sabtu (18/4) yang dilansir dari Waspada.co.id, 19/04/2020, bahwa Tindakan memproduksi maupun meneruskan hoak melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai lima hingga enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Mirisnya,  dengan Undang-undang tersebut Pemerintah bisa saja bersikap represif, terkesan tidak peduli dan tidak mau menerima kritikan maupun  masukan dari rakyat. Sedangkan   pengertian hoak itu pun sangat bias sehingga bisa berubah sesuai dengan tujuan dan kepentingan.

Hal ini seakan membenarkan  pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres beberapa waktu yang lalu,  dilansir dari Republika.co.id, 23/04/2020,   dikatakan olehnya bahwa pandemi Covid-19 bisa menjadi alasan negara bertindak atau mengambil langkah-langkah represif. Menurut dia, pandemi Covid-19 berisiko menjadi krisis hak asasi manusia (HAM).

Mengapa Represif?

Menurut KBBI, makna dari kata represif adalah suatu tindakan menekan, mengekang, menahan, atau menindas.  wajar sikap ini sering dilakukan oleh pihak yang punya kekuatan baik dari dana maupun dari segi kekuasaan. Sehingga tak heran sikap represif pemerintah terhadap masyarakat  terkait dengan kebijakan negara. Dan tentu saja  tindakan represif ini dilakukan terhadap orang atau golongan yang berseberangan dengannya. 

Sikap yang memperlihatkan kearoganan penguasa terhadap  rakyatnya terlihat biasa dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme ini. Dengan jabatannya, secara hukum ia  punya legalitas untuk melakukan apa pun. Apalagi, bagi penguasa dalam sistem ini bukanlah rakyat yang harus di utamakan. Justru para pemilik modal/Kapital lah  yang menjadi fokus perhatian, karena bukan rahasia lagi naiknya mereka sebagai penguasa bisa jadi karena dukungan dari para kapital. Maka tidak heran setiap Undang-Undang yang disahkan lebih mementingkan para pebisnis tersebut. 

Islam Memandang 

Dalam pandangan Islam, posisi  hukum tertinggi adalah hukum Allah SWT, halal dan haram sebagai standarnya dan Ridha Allah SWT sebagai tujuan.  Sehingga setiap penguasa dalam  kepemimpinannya   tentu saja berhukum sesuai dengan  Al-quran dan Hadist. Artinya setiap aturan negara atau undang-undang yang dibuat tidak akan bertentangan dengan hukum syara’. Yang pasti peraturan/Undang-Undang yang di buat oleh penguasa nantinya ditujukan  untuk kepentingan dan kemaslahatan umat semata.

Selain itu berjalannya roda pemerintahan senantiasa dikontrol  oleh tiga pilar, yaitu individu, masyarakat dan negara. Selain itu dalam sistem Islam tidak akan ada larangan untuk mengkritik dan memberi masukan pada pemerintah malah dianjurkan agar jalannya roda pemerintahan tidak keluar dari rel syariat,  Baik dilakukan  secara individu maupun jamaah.

Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: “Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Begitu juga Keberadaan jamaah/partai dalam Islam sesuai dengan perintah Allah dalam Alguran: 

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya:
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

Namun semua ini hanya terjadi di dalam sistem Islam saja.  Karena pengambil kebijakannya adalah pemimpin yang takut apabila kepimpinannya tidak berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT, takut jika aturan yang dijalankan  menzalimi rakyatnya. Yang diharapkan mampu memberikan keadilan, rasa aman dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bagaimanapun keadaan yang sedang dihadapi oleh Negara. Maka bagaimana mungkin ia akan menolak kritikan dan masukan jika tujuannya  hanya Ridha Allah semata? Wallahu A’lam Bi Shawwab.


Oleh Yeni Ummu Athifa (Institute Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar