TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Sekolah Mau Dibuka, Yakin Aman dari Corona?

sumber foto: detik.com

Penyebaran virus corona belum ada tanda-tanda penurunan. Namun, Kemendikbud memberikan kabar mengejutkan. Ya, sekolah-sekolah bakal dibuka pertengahan Juli mendatang. (cnnindonesia.com, 9/5/2020) Sontak rencana ini membuat publik kebingungan. Bagaimana tidak, tes masal untuk memastikan siapa-siapa warga yang terinfeksi saja belum merata dilakukan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alat yang kurang hingga tenaga medis yang minim. 

Dalam kondisi seperti ini, tentu kebijakan membuka kembali sekolah-sekolah sangat berbahaya. Sebab belum jelas siapa yang terinfeksi virus dan siapa yang sehat. Di samping itu, saat tes belum dilakukan secara merata saja, data yang ada menunjukkan kurva sebaran virus terus menanjak. Belum ada tanda-tanda melandai. Sangat mungkin jika dilakukan tes menyeluruh, angka korban meningkat drastis. Sehingga, dalam kondisi seperti ini potensi penularan sangat tinggi jika sekolah dibuka kembali. 

Memang, Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menegaskan rencana ini dimungkinkan untuk sekolah di daerah-daerah yang sudah dinyatakan aman dari wabah corona. (cnnindonesia.com, 9/5/2020) Namun pertanyaannya, daerah manakah yang saat ini sudah bisa dikatakan aman dari covid 19?

Wajar, berbagai kalangan mengkhawatirkan rencana pembukaan sekolah ini. Salah satu Kekhawatiran tersebut datang dari Wakil Sekretaris Jenderal FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) Satriwan.

"Kalau ingin membuka sekolah di tahun ajaran baru, oke itu kabar baik. Tapi (datanya) harus betul-betul (tepat), mana (daerah) yang hijau, kuning, merah," tegasnya. 

Masalahnya, sangat tampak koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tak sinkron dalam penanganan corona. Data dari pusat dan daerah tidak sama. Sehingga tak jelas, mana zona aman dan tidak. 

Lantas, jika memaksakan semua sektor termasuk pendidikan dibuka kembali oleh rezim, lalu muncul banyak cluster baru covid 19. Akankah pemerintah bertanggung jawab? Sementara tenaga medis sudah banyak yang tumbang dalam menangani pasien covid 19. Jika berbagai sektor publik kembali dibuka, rakyat dan paramedis pasti akan menghadapi situasi paling berbahaya. 

Sadar tidak sadar, teori herd immunity tampaknya sedang dijalankan oleh rezim ini. Berbagai sektor publik seperti moda transportasi, pusat perbelanjaan termasuk sekolah-sekolah sengaja dibuka. Jika sudah begini, orang-orang yang bertahan hanyalah yang sistem kekebalan tubuhnya bagus. Sedangkan mereka yang sistem kekebalan tubuhnya lemah dibiarkan terinfeksi dan mati. 

Padahal, WHO sudah mengingatkan, bahwa konsep herd immunity tanpa adanya vaksin sangat berbahaya dan tidak manusiawi. (compas.com, 18/5/2020) Hasil pemodelan oleh associate professor sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, dan peneliti NTU Institute for Catastrophe Risk Management, Fredy Tantri, menunjukkan untuk mencapai ambang batas kekebalan komunitas (herd immunity), paling tidak 81% populasi harus terinfeksi. (kompas.id, 19/5/2020) Apabila angka tersebut diterapkan untuk populasi Jakarta misalnya, artinya sekitar 8 juta orang harus terinfeksi dan 400.000 orang meninggal, dengan asumsi tingkat kematian 5%. Maka, tindakan membiarkan masyarakat menghadapi pandemi sendirian dan berharap pada herd immunity bukanlah tindakan yang bijaksana.

Demikianlah wajah buruk negara demokrasi yang telah gagal atasi pandemi covid-19. Demokrasi hanya menghasilkan penguasa-penguasa ruwaibidhah yang tidak becus mengurus rakyatnya. Imam as-Syathibi menjelaskan arti Ruwaibidhah yang disebutkan dalam hadits riwayat Al Hakim adalah “...orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tetapi tetap saja dia menyatakannya.” (As-Syathibi, al-I’tisham, II/681) Maka wajar jika kebijakan yang diambil oleh rezim saat ini inkonsisten, memaksakan, dan tidak memberikan solusi tepat atas persoalan rakyat. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, satu nyawa sangat berarti dibanding dunia seisinya. Maka, nyawa akan benar-benar dilindungi. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara Islam tidak boleh membahayakan nyawa manusia. Jangankan manusia, hewan saja dilindungi keselamatannya. Negara tampil terdepan dalam setiap keadaan. Mereka tidak akan tega mengorbankan nasib rakyatnya atas dasar pertimbangan ekonomi.

Islam akan melahirkan pemimpin yang punya kapabilitas mengurusi. Sehingga akan fokus memberikan solusi. Tak sekedar memikirkan ekonomi segelintir penguasa negeri.

Dia akan hadir di ganda terdepan untuk membantu rakyat yang kesusahan seperti saat ini. Segala kemampuan diupayakan untuk menyelamatkan rakyatnya. Kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang menyegerakan penanganan wabah atau menghentikan penularan. 

Menetapkan lockdown sejak awal sehingga wabah tidak menyebar dan daerah yang hijau bisa beraktivitas seperti biasa. Negara akan menjamin kebutuhan rakyat, memberikan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa menzalimi petugas medis, mengerahkan ilmuwan untuk segera menemukan vaksin, dan mengembalikan berjalannya roda ekonomi pasca pandemi. 

Jika sekolah memang belum memungkinkan untuk dibuka, maka diupayakan untuk mencari ilmu secara virtual. Dengan konsekuensi, negara benar-benar menyiapkan jaringan internet sampai ke pelosok, sehingga semua orang bisa mengakses pendidikan meski di masa pandemi. Dan aktivitas belajar mengajar tetap bisa berjalan tanpa harus bertaruh nyawa untuk sekadar mencari jaringan internet. Demikianlah Islam mengatur roda kehidupan masyarakat di tengah wabah. Dengan begitu masyarakat akan selamat dunia akhirat. In syaa Allah.


Oleh: Kholila Ulin Ni'ma, M.Pd.I 

Posting Komentar

0 Komentar