TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Relaksasi PSBB: Sudah Waktunya?

sumber foto: okezone.com

Sejak awal pemerintah Indonesia memang dinilai terlambat dalam menangani kasus wabah Covid-19. Tak hanya pengamat dalam negeri yang mengungkapkan hal demikian. Ahli mancanegara bahkan lembaga kesehatan dunia (WHO) juga sebelumnya menyoroti pasal kelambanan tersebut.

 Terbukti, penetapan wabah Corona sebagai bencana nasional, pasca tibanya surat WHO (kompas.com, 14/03/2020). 

Itulah mengapa lonjakan kasus Corona di tanah air cukup mengagetkan. Ditambah, kita punya perbekalan minim baik alkes, obat dan lain sebagainya. Bahkan sebelumnya, ahli dari Australia Ian Henderson Direktur Institut Molekuler Boisains di University of Queesland telah meramalkan Indonesia akan menghadapi ledakan kasus Covid-19 dalam jumlah besar. Berangkat dari kelambanan serta minimnya peralatan medis (Jawapos.com, 24/03/2020).

 Dalam keterlambatan itu, sejumlah elit bangsa menyarankan agar tindakan Lockdwon diambil. Toh juga dalam urusan penanganan wabah pandemi yang telah termuat dalam konstitusi tepatnya pada UU No 6/2018 adalah karantina kesehatan. 

Sayangnya, pemerintah menolak karena akan berpotensi memicu chaos di berbagai sektor utamanya sektor ekonomi. Mengingat hari ini perekonomian tanah air bertumpu pada dapur investasi asing. Menutup jalur transportasi keluar masuk Negeri, jelas punya impact besar terhadap kelangsungan roda investasi. Pemerintah pun akhirnya mencukupkan PSBB sebagai langkah dalam menangani wabah di setiap daerah. 

 Belum Waktunya!

Sayangnya, di kala PSBB belum totalitas dijalankan, berhembus rencana pelonggaran. Diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pelonggaran ini untuk menyelaraskan antara tuntunan pelayanan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat (www.bbc.com, 4/05/2020). Menurutnya, penerapan PSBB telah membuat warga kesulitan berbelanja bahkan memicu  banyak warga yang stress (cncbindonesia.com, 04/05/2020). 

Namun, alasan ini ditolak oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menurutnya tak ada warga yang kesulitan berbelanja. Mengingat sampai PSBB diterapkan, pasar-pasar masih buka dan beroperasi. Begitupula dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan, mengkritik keputusan sang Menteri apalagi salah satu alasannya, PSBB telah membuat masyarakat stres. “Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbaun, sehingga tidak efektif. Jika pun masyarakat stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya yang selama dibatasi tidak dijamin oleh Negaranya.” (cncbindonesia.com, 04/05/2020).

Inilah sejatinya yang membuat rakyat hari ini banyak yang stres. 

Disamping itu, ahli epidemolog kesehatan asal Universitas Indonesia, Pandu Riono juga  menekankan bahwa pelonggaran PSBB harus didasari indikasi kesehatan masyarakat dan hanya bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, ada risiko terjadi peningkatan kasus lagi. “Jadi harus diyakinkan bahwa ada penurunan  kasus yang konsisten, sudah rendah, artinya pandemi sudah mereda, pada saat itulah kita akan melepas pelan-pelan restriksi yang sudah dijalankan,” katanya (www.bbc.com, 04/05/2020). 

Negara memang butuh dan perlu pertimbangan serta penelitian mendalam sebelum pada akhirnya PSBB benar-benar dilonggarkan di sejumlah wilayah. Khawatirnya, jangan sampai kita malah menemui serangan wabah tahap 2, sebagaimana yang dialami oleh Negara Tirai Bambu beberapa waktu lalu. 
Yang mana bila ini terjadi, jelas akan semakin menyulitkan para nakes dan rakyat akan semakin mengalami himpitan beban ekonomi yang semakin besar. 

Meski kitapun harus realistis, perpanjangan PSBB akan menyeret ekonomi ke jurang kebinasaan. Sebagaimana ungkapan Ekonom INDEF, Bhima Yudihistira perpanjangan PSBB akan semakin memperdalam krisis ekonomi. (www.bbc.com, 04/05/2020). 

Hanya saja, inilah konsekuensi yang harus ditanggung. Berisiko memang, namun tidakkah semua ini demi keselamatan rakyat?     Persoalannya hari ini adalah, kita sejak awal memang minim persiapan lagi anggaran. Wabah datang di kala APBN kita sedang sakit parah alias defisit. 

Belajar dari wabah Flu Spanyol yang sempat menyerang dunia pada seabad lalu. angka kematian di AS waktu itu mencapai 700.000 orang. Diakui oleh ekonom Universitas Harvard Robert Barro, hal ini dikarenakan lockdown dibuka terlalu cepat. Yang harusnya 4 sampai 12 minggu, desakan publik membuat lockdown dibuka padahal belum genap 4 minggu (www.bbc.com, 29/04/20200). 

Maka membuka Lockdown di tengah tingginya angka pasien positif jelas sama saja dengan bunuh diri. Pada kamis 14/05 kasus positif Covid di tanah air telah menembus angka 16. 006 orang. 


Buah Ketidakberdayaan!

Sejak awal, World Bank telah mengumumkan bahwa dunia akan kewalahan menghadapi wabah pandemi Covid-19. Utamanya dalam hal anggaran untuk penanganan kasus. Baik untuk membeli alkes maupun obat-obatan. Titik parahnya, bila wabah ini tak kunjung usai dunia akan menghadapi krisis ekonomi terberat. Apakah pelonggaran erat kaitannya dengan aktivitas bisnis/ekonomi agar bisa kembali jalan di tengah pandemi? Entahlah. Mengingat, ke-stres-an rakyat hari ini sebagaimana diakui di atas, terjadi karena tak adanya jaminan dari Negara. 

Sangat jelas terindra hari ini, peyangga sistem ekonomi kapitalis tak sanggup berlama-lama memikul beban di tengah wabah. Sangking tak berdayanya, konstitusi yang telah dibuat oleh Negara tak mampu lagi  dijalankan. Padahal komitmen negara harus merealisasikannya. Inilah kejamnya sistem kapitalisme, meski jarang disadari oleh para pembesar bangsa. Padahal bila sejak awal Negeri telah menyadari minimnya alkes dan obat untuk menangani kasus Covid-19, mengapa Lockdown tak dipilih saja? Bukankah langkah ini akan sedikit membantu? Alhasil para nakes tak akan kewalahan seperti hari ini.

Sektor kesehatan dan ekonomi rakyat memang cukup terdampak, pasca Coronavirus eksis. Namun, sejatinya bila Negara ini kuat, serta punya perencanaan komprehensif sejak awal. Rasanya, kita bisa bertahan di tengah wabah meski dengan menutup segalah pintu keluar masuk negeri (lockdown). 

Masalanya, sebelum kehadiran corona ekonomi kita sudah nyusep. 
Maka wajar,  tatkala wabah melanda, ekonomi kita kian tak berdaya. Maka biang masalah sejatinya bukan pada Virus tak kasat mata ini tapi penerapan sistem kapitalisme yang sejak awal diterima negeri ini. Inilah yang membuat negeri ini semakin nyata ketidakberdayaannya.

 Selama ini, aset-aset berharga bansga yang sejatinya dapat dijadikan lahan untuk meraub pendapatan telah berada dalam cengkraman korporasi.  

Butuh Terobosan Baru

Di tengah himpitan ekonomi hari ini, harusnya kita dapat kembali merenungi semuanya. Sudah saatnya dunia ini berpikir untuk mencari tatanan baru yang kiranya mampu bertahan dan anti krisis meski dunia dilanda pandemi. Karena hakikatnya, wabah atau fenomena alam dan  apapun itu, bila ditakar dengan standar keimanan, datangnya dari sang Maha pencipta. Yang mana sudah pasti, miliki obat atau solusi.

 Sayangnya, paradigma sekuler yang hari ini membersamai, membuat sukar berfikir sampai ke tahap demikian. Malah sebaliknya, ujian Ilahi dianggap sebagai beban ekonomi. 

Oleh karenanya, dari semua fakta yang ada, belum waktunya pelonggaran itu dilakukan. Yang utama hari ini, Negara harus bersikeras mengupayakan agar seluruh kebutuhan pokok rakyat terpenuhi serta mendapat jaminan Negara, selama wabah masih melanda. Karena bila semua kebutuhan hidup ini terpenuhi. Niscaya seluruh aturan dan protab akan dijalankan dengan penuh kesungguhan hati. Wallahu’alam. 

Oleh: Aina Syahidah

 

Posting Komentar

0 Komentar