TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rakyat 'Ditodong' Dana Zakat

Pandemi Covid-19 yang menerjang Negara Indonesia belum terdapat tanda-tanda akan segera berakhir. Beberapa hari yang lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pemanfaatan zakat, infak, sedekah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. Dalam pertimbangannya, Komisi Fatwa MUI menyebutkan dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan, tapi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain.

Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta sepakat pembayaran zakat dipercepat sebagai solusi dampak korona. Sesuai imbauan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal Ramadan Baznas mempercepat penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Dia mengungkapkan, banyak masyarakat yang sudah membayar zakat sejak awal Ramadan. Berbeda dari biasanya yang sering dilakukan akhir Ramadan.(nasional.sindonews.com 4/5/2020)

Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumedang telah menetapkan besaran nilai uang untuk membayar zakat fitrah senilai Rp30 ribu per-jiwa. Ketua Baznas Sumedang, Ayi Subhan mengatakan, semua unsur telah melakukan koordinasi untuk mengetahui harga pasar. Sehingga dapat memperkirakan nilai uang untuk membayar zakat fitrah. Bahkan sebagai perbandingan ada tiga kelompok pasar yang di survery, yakni Pasar Sumedang, Tanjungsari, Wado, Jatinunggal, Cimalaka dan Conggeang.

Selanjutnya untuk pembayaran Zakat Fitrah semua unsur baik pemerintah maupun ormas Islam untuk pembayaran zakat untuk didahulukan. “Dikarenakan di musim pandemik Corona ini biar secepatnya dibagikan lebih awal. 

Karena dana yang dihimpun oleh UPZ dan RW itu 65 persen untuk fakir miskin dan itu harus cair. Jadi kalau seandainya pada hari ke 16 Ramadan ada yang bayar zakat langsung saja bagikan kepada yang membutuhkan. Dalam rangka membatu warga dampak Covid-19. (www.sumedang.online 4/5/2020)

Dari himbauan tersebut kita dapat mengungkap bahwa, semakin nyatalah penguasa yang abai dalam menjaga dan melindungi rakyat. Akan tetapi komponen utama yaitu negara yang sangat penting dalam mengayomi rakyat, yang seharusnya berusaha untuk mengurus dan mementingkan kepentingan rakyat agar kebutuhan rakyat seluruhnya dapat terpenuhi.

Ironisnya, pemerintah kewalahan dalam alokasi dana menanggulangi wabah Covid-19. Padahal negara memiliki banyak sumber keuangan. 'Gemah ripah loh jinawi' itulah Indonesia, khususnya dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya dikelola negara untuk membantu rakyat. Maka ketika terjadi wabah, pemerintah bukan malah 'menodong' rakyat untuk iuran.

Maka dari itu, bagai pungguk merindukan bula, itulah harapan rakyat kepada penguasa saat ini untuk menyejahterakan. Penguasa yang hanya membutuhkan suara rakyat untuk menguasai singgasana, setelah mendapatkan kekuasaan maka rakyat dibiarkan bahkan ditelantarkan. Itulah salah satu bukti nyata dari kegagalan sistem kapitalisme.

Lantas bagaimana pada kondisi saat ini?
Maka tidak tepat jika disebutkan bahwa zakat fitrah harus disegerakan dengan alasan dananya digunakan sebagai solusi bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Islam telah menjelaskan mengenai zakat secara rinci. Zakat menurut bahasa berarti berkembang (an-namaau). Sedangkan menurut syar’i adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pula. 

Zakat merupakan perintah yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang mampu, sebagaimana Rasulullah bersabda “Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka (HR Ibnu Majah dan Abu Daud).

Pada pengeluaran zakat terdapat nishab, barang yang akan dikeluarkan zakatnya telah dimiliki selama 1 tahun (1 haul). 

Dalam fiqh, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Penerima yang berhak telah ditetapkan oleh syara (QS. At-Taubah [9]: 60), yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimiin), fiisabilillah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 

Pada masa wabah Covid-19 saat ini, negara wajib untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyat dari baitul mal. Jika harta di baitul mal habis atau tidak cukup maka negara meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim bukan secara paksaan. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak (dharibah) dari kaum Muslim.  

Hanya saja, tidak semua orang dibebani untuk membayar pajak.  Hanya kelompok yang mampu dan berkecukupan saja yang akan dikenai pajak. Kelompok yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dibebaskan dari membayar pajak.  Berbeda dengan negara kapitalis, pajak dikenakan dan dipungut secara tidak selektif. Bahkan kelompok yang rentan pun harus membayar berbagai macam pajak.

Selain itu, dharibah (pajak) dalam pandangan syariah Islam adalah pemasukan yang bersifat pelengkap, bukan sebagai pemasukan utama. Negara hanya akan memungut pajak jika negara berada dalam keadaan darurat, yaitu ketika harta di Baitul Mal tidak mencukupi, bukan dari rakyat yang dipukul rata, apalagi 'menodong' dana zakat.
Wallaahu a'lam bish-shawwab.

Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch
Cimalaka, Sumedang

Posting Komentar

0 Komentar