TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rakyat Diperbudak, Negara Bersikap 'Lembek' Membela

sumber berita solopos.com

Sebuah gambar tayangan video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC sontak menghebohkan penggiat media sosial. Pasalnya tayangan video tersebut memperlihatkan seorang awak kapal tengah memegang dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain warna orange, yang akhirnya diketahui bahwa kotak tersebut merupakan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.( Kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan asal China, Luqing Yuan Yu 623.

Sebagaimana dilansir oleh tempo.co, ABK asal Indonesia yang bernama Herdianto yang diduga mendapatkan kekerasan fisik yang menyebabkan ia tewas dan jasadnya dilarung ke laut Somalia. M. Abdi Suhufan dari National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia pada adah, 17 Mei 2020 dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sebelum meninggal, Herdianto terindikasi mengalami penganiayaan, tindakan kekerasan fisik (pukulan dan tendangan dengan menggunakan pipa besi, botol kaca dan setrum. Kekerasan ini mengarah pada indikasi kerja paksa. Akibatnya Herdianto lumpuh hingga akhirnya meninggal dunia. (tempo.co, minggu 17 Mei 2020)

Sebelumnya, kasus kematian ABK Indonesia di kapal China juga viral setelah video yang disiarkan televisi berita Korea Selatan memperlihatkan jenazah ABK Indonesia yang dilarung ke laut dari atas kapal nelayan Cina, Long Xing 629. ABK tersebut adalah Septi dan Ari. Video ini mengungkap perbudakan dan eksploitasi awak WNI di kapal itu. Video pertama kali diwartakan oleh Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) pada 6 Mei 2020. Menurut investigasi MBC, pembuangan jenazah ABK WNI terjadi di Samudera Pasifik pada 30 Maret 2020.
Kasus dugaan perbudakan modern di kapal milik perusahaan Cina pun memasuki babak baru. Kepolisian Indonesia mulai menyelidiki dugaan keterlibatan perusahaan pengirim pekerja migran di Tanah Air. (tirto.id, 12 mei 2020). Saat ini 14 ABK menjalani karantina selama 14 hari di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), mereka diwakili oleh Kuasa Hukum Dalimunthe & Tampubolon (DNT) Lawyers.

DNT Lawyers menemukan fakta terbaru. Diantaranya masalah gaji dan pungutan liar. Sebagian ABK tidak mendapatkan gaji dan sebagian lagi digaji untuk setara tiga bulan. Pdahal 14 ABK telah bekerja selama 13 bulan. Tak hanya itu, ada juga ABK yang sakit namun mereka tak diizinkan untuk berobat di darat sehingga mereka menahan sakit hingga ada yang meninggal. ABK mengalami bengkak pada tubuhnya, sakit pada bagia dada dan sesak nafas.

Atas dasar temuan ini, DFW-Indonesia mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja saling bekerjasama untuk mengusut agen yang mengirimkan ABK Indonesia dan dipekerjakan di kapal Luqing Yuan Yu 623. Demikian pula Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai Pemerintah RI dan pemerintah Chiba wajib melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. (kumparannews, 8 Mei 2020)

Sementara itu Menlu, Retno Marsudi mengatakan bahwa pelarungan jenazah ABK asal Indonesia sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Menurut Retno Marsudi, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan sudah mendapat surat persetujuan pelarungan di laut dari keluarga tertanggal 30 Maret 2020, menurut informasi dari KBRI. (mediaindonesia.com, 7 Mei 2020)

Padahal, keluarga dari salah seorang ABK yaitu Ari tidak mendapat kabar dan persetujuan atas pelarungan terhadap jenazah Ari. Hati Juriah, ayah ABK tersebut pun seolah hancur mendengar kabar kematian anaknya. Bahkan selama anaknya bekerja di Kapal Long Xing 629 China, Juriah tak bisa menghubungi anaknya. (tribunnews.com, 10 Mei 2020)

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan tata kelola ABK Perikanan di Indonesia katur-marut akibat tidak adanya kejelasan mengenai pembagian kewenangan dari pemerintah, serta pihak-pihak yang berhak untuk melakukan penempatan. Menurut Benny Rhamdani, kepala BP2MI, tumpang tindih ini terjadi karena sejumlah kementerian sama-sama memiliki kewenangan mengeluarkan surat izin penempatan ABK. Misalnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) penempatan ABK. Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), juga Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) .(kompas.com,kamis 14 mei 2020)

Ketidakjelasan tata kelola dan perlindungan ABK inilah salah satu penyebab munculnya kasus ABK yang tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti upah, kelayakan kerja (istirahat dan makan) dan keselamatan dalam pekerjaan. Hal ini menunjukkan lemahnya kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi hak tenaga imigran yang bekerja kepada pihak asing. Belum lagi rumitnya birokrasi untuk memperoleh surat izin yang akhirmya mengakibatkan rakyat yang ingin bekerja sebagai buruh imigran menempu jalan pintas dengan bergabung secara individu ke kapal-kapal perusahaan asing, atau yang sering disebut pekerja ilegal. Pekerja ilegal inilah yang sering mendapat perlakuan buruk dalam pekerjaannya. 

Bahkan sudah menelan korban pun Menlu sebagai representatif pemerintah hanya bertindak dengan mengutuk tindakan tidak manusiawi terhadap yang dialami oleh ABK WNI di kapal China tersebut. Padahal sebagai sebuah negara berdaulat pemerintah RI bisa melakukan lebih dari itu, seperti medesak pemerintah Cina untuk memberlakukan sanksi hukum bagi perusahaan kapal Cina tersebut. Bisa juga dengan memutus kerjasama diplomatik dengan Cina sebagai bentuk kemarahan pemerintah Indonesia atas hilangnya nyawa rakyatnya. Tapi mungkinkah itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas Cina saat Indonesia sangat bergantung pada ekonomi Cina dibidang investasi?

 Kasus seperti ini bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Telah terjadi banyak kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh WNI saat mereka mengadu nasib menjadi TKI atau TKW. Dan kembali kasus semacam itu terjadi lagi bahkan kini dalam bentuk perbudakan modern. Hal ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa sistem Demokrasi tak mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sikap “lembek” pemerintah dalam membela rakyatnya di hadapan negara lain adalah bukti bobroknya sistem Demokrasi.

Berbeda jauh dengan sistem Khilafah, di mana Allah telah mewajibkan atas Negara untuk memberikan jaminan pernjagaan terhadap akidah, jiwa/nyawa, akal, kehormatan, harta, keturunan, keamanan dan negara. Alasan utama yang mendorong WNI bekerja ke luar negeri adalah sulitnya mendapat pekerjaan di dalam negeri. Sementara mereka punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Tapi pemerintah berlepas tangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Dalih investasi bisa menyerap tenaga kerja, faktanya investasi justru lahan subur bagi tenaga kerja asing.

Khalifah sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahan Khilafah akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya, salah satunya dengan jalan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para kepala keluarga agar mereka memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, negara juga akan memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok rakyatnya dengan harga yang murah dan distribusi yang mudah.

Tak hanya menghadirkan fungsi negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, Islam juga memiliki aturan yang luar biasa dalam hal pekerjaan/pengupahan. Upah (ujrah) adalah hak seorang ‘ajir (orang yang dikontrak tenaganya) dari seorang musta’jir (orang yang mengontrak tenaga) karena suatu pekerjaan yang telah disepakati bersama jenis pekerjaan, waktu pekerjaan itu dikerjaan serta besarnya upah yang diberikan. Dalam hal ini akad kedua belah pihak harus jelas, karena akad itulah yang akan menjadi acuan dalam muamalah tersebut. 

Bahkan, Islam mengkategorikan sebagai perbuatan dzalim dan dosa apabila pekerja tidak mendapat hak upahnya. Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi SAW bersabda; “Allah Ta’ala berfirman,”Tiga jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari Kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia telah memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR. al-Bukhari). 

Demikianlah, aturan Islam dalam menjaga jiwa, mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjamin hak orang-orang yang memiliki hak. Hal itu tidak mungkin terwujud dalam sistem Demokrasi. Sebab Demokrasi lahir dari nilai-nilai Ideologi Kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai asas utamanya. Hanya Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan menghapus kedzaliman. Dan hal itu dapat terwujud saat Islam diemban oleh sebuah Negara, yakni Khilafah. Maka setiap muslim wajib meninggalkan sistem Demokrasi, dan kembali pada Islam, serta berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan Islam sebagai pengatur kehidpan. Wallahu'alam.

Oleh Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar