TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Quantitative Easing (QE) dan Monetary Regime: Eksploitasi dan Ketidakadilan


Menghadapi kondisi perekonomian yang lesu karena adanya wabah COVID-19, banyak ekonom di hampir seluruh dunia (terutama decision maker) berfikir bagaimana cara mengatasi dampaknya terhadap perekonomian. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi anggaran (fiscal), terdapat juga upaya perbaikan ekonomi dari sisi kebijakan bidang keuangan dan moneter. Salah satu opsi yang diambil dan menjadi sorotan publik adalah kebijakan quantitative easing (QE). 

Menurut Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo dikutip dari katadata.co.id jumlah QE yang dilakukan oleh BI sebesar Rp503,8 triliun. Nilai tersebut terdiri dari suntikan likuiditas berbagai kebijakan di awal tahun hingga april sebesar Rp388 triliun dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sejumlah Rp117,8 triliun yang berlaku mulai Mei 2020. 

Adapun rincian dari kebijakan awal tahun hingga April 2020 terdiri dari kebijakan pembelian Surat Berharga Nasional (SBN) dari pasar sekunder yang dijual asing senilai Rp166,2 triliun, fasilitas term repo perbankan sebesar Rp137,2 triliun, adanya pelonggaran GWM sejak awal tahun senilai Rp53 trilitun, dan penyediaan swap valas senilai Rp29,7 triliun. 

Berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 di sektor keuangan dan moneter. Mungkin sebagian kalangan awam masih bingun apa itu QE? Secara ekonomi, QE adalah suatu bentuk kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam menghadapi kondisi penurunan ekonomi dengan mekanisme pembelian surat berharga jangka panjang (long-term securities) dari pasar terbuka (open market) dengan tujuan agar meningkatkan peredaran uang dan mendorong pinjaman dan investasi. 

Secara ringkas QE ini adalah bentuk pelonggaran moneter bagi lembaga keuangan dengan tujuan menambah likuiditas sehingga aktivitas perekonomian dapat meningkat kembali. Ada pihak yang mengartikan QE ini sebagai salah satu bentuk pencetakan uang baru yang dilakukan oleh BI. Namun Pery Warjiyo menepis dengan memberikan penjelasan perbedaan keduanya. 

Dikutip dari laman bisnis.tempo.co.id bahwa pencetakan uang berarti bank sentral menambah uang beredar tetapi tidak ada jaminan bahwa Bank Sentral dapat menyerap kembali apabila nantinya terdapat kelebihan likuiditas. Contoh penerapan kebijakan ini di Indonesia terjadi pada tahun 1997/1998 pada saat krisis ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Pada saat itu, Bank Sentral membeli Surat Utang Negara nontradable (tidak bisa ditukar) yang nilai bunganya mendekati nol persen dengan mengedarkan uang (printing money). Saat inflasi mulai naik, Bank Sentral tidak bisa menyerap likuiditas menggunakan instrument tersebut, sehingga saat itu inflasi yang terjadi mencapai 67 persen. 

Adapun QE yang dilakukan sekarang dengan mekanisme penurunan GWM sebesar 200 bps untuk bank konvensional dan 50 bps untuk bank syariah. Kebijakan ini akan menaikkan likuiditas bank sebesar 200 bps atau naik 2 persen senilai Rp102 triliun. Inilah prinsip penerapan QE dalam konsep kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. 

Rezim Moneter dan Likuiditas Lembaga Keuangan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan likuiditas pada terminologi dalam perbankan dan lembaga keuangan maka perlu dipahami apa itu uang dan apa saja ragam atau jenisnya? Menurut Mankiw (2001) yang disebut sebagai uang adalah seperangkat aset dalam ekonomi yang digunakan orang secara rutin untu membeli barang dan jasa dari orang lain. 

Perlu dipahami bahwa uang yang dimaksud dalam perekonomiaan saat ini tidak hanya uang kertas yang dicetak oleh Bank Sentral sebagai mata uang (currency) suatu negara, tetapi mencakup produk keuangan dan aset keuangan. 

Cakupan jenis uang dalam ekonomi meliputi uang kertas, uang logam, simpanan dalam bentuk rekening koran, tabungan, deposito berjangka pada lembaga bank dan nonbank. Kesemua jenis uang tersebut seringkall disebut M3. 

Kesemua jenis uang tersebut sejalan dengan konsep kalangan Keynesian (juga Post-Keynesian) yang menyebutkan jenis uang menjadi dua yaitu uang yang berasal dari tabungan atau produksi dan uang kredit. Keduanya penting dalam penentuan keputusan investasi, terutama uang kredit yang diciptakan oleh industri perbankan dan lembaga keuangan.

Apakah semua uang tersebut merupakan pencerminan dari nilai kekayaan yang ada pada suatu negara? Secara teori harusnya seperti itu, tetapi dengan dijadikannya uang juga sebagai instrument (komoditas) perdagangan. Oleh karena itu peran uang tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga menjadi barang dagangan sekaligus. Permasalahannya tidak berhenti disitu saja, tetapi penggunaan mata uang yang tidak berlandaskan pada aset tertentu, terutama berbasis emas dan perak (gold and silver standard) menjadikan nilainya tidak menentu (floating). 

Nilai yang terkandung didalamnya tidak mencerminkan nilai riil atau kegunaan (utility) dari suatu aset tetapi hanya didasarkan pada valuasi dan persepsi dari pelaku ekonomi yang berlandaskan pada kepercayaan (trust). Inilah yang terjadi pada sistem moneter yang menggunakan rezim moneter uang kertas (fiat money). 

Rezim moneter dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan moneter dan institusi yang menyertainya oleh suatu perangkat harapan-harapan tertentu masyarakat terhadap tindakan pembuat kebijakan dan seperangkat harapan pembuat kebijakan terhadap reaksi masyarakat atas tindakan yang mereka lakukan (Bordo dan Schwartz, 1997).

Lembaga keuangan (terutama perbankan) sebagai institusi yang mengumpulkan dan mendistribusikan aset keuangan di tengah-tengah masyarakat memiliki peran penting untuk menjalankan mekanisme (transmisi) moneter dalam suatu negara. Keberadaan uang yang diartikan secara luas sebagai seluruh bentuk aset keuangan yang terdapat pada lembaga keuangan dan nonkeuangan menjadikan aset keuangan menciptakan gelembung ekonomi (bubble economy). 

Terciptanya gelembung ekonomi menunjukkan seolah-olah aset atau kekayaan yang ada dalam sistem ekonomi berkembang secara pesat, melebihi seluruh produksi yang dihasilkan oleh sektor riil. Padahal yang terjadi sejatinya adalah suatu mekanisme penciptaan uang. Dalam sistem ekonomi ini, uang dapat diciptakan oleh setiap lembaga keuangan tidak hanya Bank Sentral. 

Adapun pencetakan uang kertas (printing money) tetap berada di wewenang Bank Sentral
Ilustrasi penciptaan uang dapat digambarkan sebagai berikut. Lembaga keuangan (LK) A yang memiliki dana (tabungan) sebesar Rp1.000 dari nasabah dapat dipinjamkan ke pihak lain, misalnya Bapak X. Hanya saja karena tidak digunakan pada sektor riil, Bapak X kemudian menaruh dana tersebut pada LK A kembali. Pencatatan pada LK A tidak hanya senilai Rp1.000, tetapi ditambah dengan jumlah yang ditabungkan kembali oleh Bapak X serta kewajiban adanya cadangan yang ditentukan oleh Bank Sentral. Mekanisme ini apabila dilanjutkan pada LK lain dan juga oleh nasabah lain maka akan menciptakan suatu bentuk penciptaan mata uang (money multiplier) oleh LK dalam sistem keuangan yang ada. 

Bank Sentral sendiri tidak menentukan besaran pinjaman dan deposit yang ada dalam Lembaga Keuangan tetapi menetapkan besaran cadangan (reserve) yang harus tersedia di bank komersial. 
Dengan cakupan kebijakan bank sentral pada pengendalian jumlah cadangan bank komersial serta asumsi bahwa rasio antara uang dalam arti luas dan uang uang dasar (base money) memungkinkan bank komersial melipatgandakan (multiplied up) lebih banyak deposit dan simpanan yang dimilikinya. 

Bank Sentral menganggap dibanding harus mengontrol jumlah uang cadangan yang ada di bank komersial yang dianggap sulit, akan lebih mudah apabila Bank Sentral cukup menetapkan ‘harga cadangan’ (price of reserve) melalui tingkat suku bunga (interest rate). Inilah likuiditas lembaga keuangan (perbankan) dalam sistem moneter saat ini yang mencakup mekanisme penggunaan mata uang serta lalu lintas dan regulasi pada perbankan dan lembaga keuangan. Secara umum, likuiditas merupakan ukuran tingkat kemudahan (konversi) aset ekonomi menjadi uang dalam arti luas.

Transmisi Kebijakan Moneter

Bagaimana mekanisme moneter bekerja dalam sistem ekonomi kapitalisme? Pada dasarnya, konsepsi moneter dan keuangan merupakan bidang yang saling melengkapi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem moneter merupakan serangkaian peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian uang yang beredar dalam suatu negara (Faiz, 2020). 

Cakupan sistem moneter tidak hanya mengatur (rule) tetapi juga menyediakan atau menciptakan (provide) uang serta menjaga nilai tukar mata uang yang ada dalam suatu negara. Kebijakan moneter dalam suatu negara menjadi wewenang Bank Sentral. 

Di Indonesia, Bank Sentral ini dipegang oleh Bank Indonesia dengan tugas tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut terbagi ke dalam tiga pilar yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. 

Sebagai regulator, kebijakan yang diambil untuk mencapai tugas utama Bank Sentral tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan melalui suatu mekanisme transmisi yang melibatkan perbankan dan lembaga keuangan terkait. 

Pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai mata uang dilakukan melalui serangkaian kebijakan dalam suatu rerangka kerja (framework) tertentu. Semenjak tahun 2005, BI menggunakan rerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework (ITF). 

Konsep ITF Ini merupakan kebijakan moneter yang berupaya untuk meniadakan bias inflasi dari pelaksanaan kebijakan moneter yang berdasarkan discretion tetapi kerangka perencanaan sasaran inflasi ke depan yang transparan. Segala bentuk kebijakan didasarkan target inflasi yang ingin dicapai.

Untuk kebijakan moneter inflation targeting, instrumen yang digunakan adalah suku bunga overnight oleh Bank Indonesia (BI) tercermin dari penetapan suku bunga kebijakan yang disebut 7 Day Repo Rate (7DRR). 

Secara operasional BI 7DRR dapat dikaitkan dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui indikator tesebut sejak tahun 2005 BI menggunakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 1 overnight (o/n) atau dapat dikatakan bahwa PUAB tersebut merupakan sasaran operasional kebijakan moneter.

Bank Indonesia melakukan suatu upaya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang agar terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui suatu aktivitas yang disebut Operasi Moneter (OM). 

Tindakan tersebut dilakukan agar pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tidak terlalu melebar dari anchor yang telah ditetapkan BI. OM dilakukan BI melalui dua pendekatan yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT) and Standing facilities. OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif BI dalam rangka mengurangi (smooting) volatilitas suku bunga PUAB. 

Adapun Standing Facilities dilakukan melalui kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari BI kepada bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di BI dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB. Ilustrasi cakupan Operasi Pasar dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.


Kerusakan Sistemik dan Dampak Luas
Penjelasan sebelumnya diharapkan menjadi pijakan ringkas bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dikukan oleh BI dalam rerangka ITF untuk mencapai stabilitas mata uang dalam negeri. 

Selain itu, pemahaman apa itu uang dan likuiditas lembaga keuangan merupakan aspek penting atas sistem kerja Bank Sentral dalam mengendalikan perbankan dan lembaga keuangan dalam setiap kebijakan (regulasi) yang dibuatnya. 

Sistem ekonomi moneter dan pembentuikan perbankan dan lembaga keuangan merupakan salah satu instrument kapitalisme yang bersifat merusak dan eksploitatif. Penggunaan mata uang kertas (fiat money) yang tidak bersandar pada aset riil, terutama emas, menjadikan perekonomian bersifat ilutif. 

Nilai uang yang beredar tidak menunjukkan besaran sesungguhnya manfaat aset yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu rezim moneter ini juga menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Uang kertas yang beredar tidak mencerminkan nilai manfaat riil atas barang dan komoditas ekonomi yang berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi lebih menunjukkan ilusi besarnya angka nominal yang diperoleh dari hasil valuasi persepsional dan klaim individual. 

Terlebih dengan munculnya uang kredit 
Bagaimana keterkaitan antara lembaga keuangan dan sistem moneter yang ada dalam sistem kapitalisme saat ini dapat diilustrasikan layaknya sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. 

Perbankan dan lembaga keuangan layaknya pompa aliran darah, sedangkan uang yang beredar ibarat darah yang mengantarkan makanan dan nutrisi bagi seluruh organ tubuh manusia. Seharusnya keberadaan aliran darah dan denyut nadi (detak jantung) akan sejalan dengan ritme aktivitas yang dijalankan oleh tubuh manusia. 

Semakin berat kerja fisik yang dijalani oleh tubuh manusia, maka cepat ritme nadi yang dipompa oleh jantung dengan mengantarkan nutrisi ke seluruh organ melalui aliran darah yang ada. Hanya saja, kerja dan mekanisme aliran darah ini dalam sistem perekonomian kapitalisme tidak murni dan alami sebagaimana kerja aliran darah dalam tubuh manusia. 

Perbankan dan lembaga keuangan yang ada lebih merupakan mesin ekonomi buatan (artificial economic machine) untuk mendorong kerja perekonomian dan mendukung sistem kapitalisme yang diciptakan oleh barat. Jika kerja fisik yang dilakukan oleh organ manusia itu layaknya sektor riil dalam perekonomian, maka perbankan dan lembaga keuangan dengan mata uang yang ada itu merupakan bagian dari sektor keuangan dan rezim moneter. 

Makanisme kerja dalam aliran darah manusia akan sangat bergantung pada seberapa besar kerja fisik tubuh yang mendorong seluruh organ bekerja secara simultan. Kebutuhan akan nutrisi dalam darah akan semakin meningkat, sehingga kerja jantung yang memompa darah tersebut juga semakin cepat. Hanya saja dalam perekonomian kapitalisme saat ini, keberadaan perbankan dan lembaga keuangan saat ini justru yang menjadi fokus pengelolaan perekonomiaan yang ada. 

Jika dalam tubuh hanya ada satu jantung, di perekonomian kini ada banyak jantung yang berfungsi untuk ‘menghisap darah’ dan ‘menyemprotkannya’ pada lembaga bisnis (organ) yang bankable (bermodal besar). Jantung-jantung yang banyak ini pun mengambil manfaat dari darah (kekayaan) yang ada. 

Tidak hanya pompa yang langsung, tetapi ada juga pompa yang berfungsi memompa berbagai pompa yang lain. Di perekonomian tidak hanya perbankan dan lembaga keuangan yang jumlahnya banyak dan beragam (baik yang konvensional maupun yang berlabel syariah), tetapi ada juga lembaga nonkeuangan. 

Lembaga nonkeuangan ini kini juga menjadi perantara (intermediary) kebutuhan darah oleh organ yang ada dalam tubuh perekonomian. Terlebih dengan berkembangnya teknologi dan transaksi dengan penggunaan media teknologi.
 
Lembaga nonkeuangan ini pada dasarnya bukanlah lembaga yang berhak menarik dana dari masyarakat dan mengelolaanya, tetapi karena model bisnisnya menjadikan mereka juga mengelola dana masyarakat secara tidak langsung melalui beragam bisnis yang dijalankannya. Dengan semakin banyaknya jenis pompa (ada pompa utama dan pompa tambahan) di dalam aliran darah, keberadaannya justru kini menjadi parasit dan kanker di tengah tubuh perekonomian. 

Mereka tidak hanya menghisap kekayaan di tengah masyarakat, tetapi juga butuh makanan (nutrisi dalam bentuk profit) darinya, dan tentu harus menyemprotkannya ke organ (institusi) lain. Hampir semua orang membutuhkan bank dan lembaga keuangan, terlebih berkembang beragam jenis transaksi nontunai. 

Hanya saja, tidak semua orang bisa memanfaatkan dana yang ada di perbankan dan lembaga keuangan tersebut. Siapa saja yang bisa mendapatkan dana segar dari hasil hisapan dana dan kekayaan di tengah masyarakat? Hanya mereka yang punya modal besar dan layak diberi pinjaman, atau istilahnya bankable.

Mekanisme kerja perbankan dan lembaga keuangan bukanlah simultan sejalan dengan kerja fisik organ lain. Tetapi kini penentu kebijakan dan pemikir bidang ekonomi dan moneter lebih fokus pada peran vital lembaga ini. 

Seharusnya ritme kerja lembaga ini sejalan dengan beban kerja sektor riil, karena fungsi intermediary merupakan penghubung antara pelaku ekonomi yang memiliki sumber daya (resources) dengan mereka yang membutuhkannya. Namun pandangan ini berubah sejalan dengan kondisi (permasalahan) perekonomian yang ada dan gagasan dari para pemikir ekonominya (economics scholars).

Hal ini terutama terjadi pada mazhab Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Setelah Perang Dunia 1, terjadi banyak bencana kemanusiaan dan juga depresi perekonomian (The Great Depression) di Eropa serta mengakibatkan banyak pengangguran. 

Teori ekonomi Klasik tidak mampu menjelaskan dan mengatasi bencana ekonomi ini. JM Keynes kemudian menulis satu buku yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money”. 

Salah satu pemikiran mendasar di bidang moneter (pasar uang) JM Keynes adalah adanya identifikasi permintaan uang yang tidak hanya berasal dari kebutuhan untuk transaksi (transaction motive) tetapi juga karena faktor berjaga-jaga (precautionary motive) dan untuk spekulasi (speculation motive) atau investasi. 

Ragam jenis kebutuhan uang ini kemudian diperbaiki oleh aliran Post-Keynesian dengan menambahkan adanya aspek likuiditas dan keberadaan uang kredit. Penciptaan uang tidak lagi dihandle oleh Bank Sentral tetapi juga oleh perbankan dan lembaga keuangan. Transaksi yang terjadi tidak hanya oleh produsen dan konsumen, tetapi juga melibatkan perbankan dan lembaga keuangan. 

Oleh karena itu, perbankan dan lembaga keuangan tidak lagi sekedar intermediary entities tetapi juga bagian dari pelaku perekonomian yang mampu menciptakan nilai (value) dari aset keuangan yang dikelolanya. Kerja perekonomian tidak lagi mengandalkan sektor riil, tetapi juga sektor keuangan sebagai bagian dari economics entities.

Isu lain yang dibawa oleh mazhab Keynesian adalah peran penting pemerintah dalam campur tangan terhadap kondisi perekonomian. 

Dibanding mazhab klasik yang berpandangan liberal dan self-equilibrium tetapi juga perlu adanya campur tangan pemerintah agar perekonomian dapat berjalan sesuai pada relnya. Berdasarkan pemikiran Keynesian tersebut, pemerintah dapat mempengaruhi roda perekonomian melalui pembuatan kebijakan fiscal. 

Adapun Bank Sentral juga berperan di sektor moneter dengan menyusun kebijakan yang akan menggerakkan perbankan dan lembaga keuangan (saat ini dihandle OJK) untuk turut mempengaruhi perilaku konsumsi dan produksi pelaku ekonomi dengan memanfaatkan aset keuangan yang ada.

Darah yang ada pun tidak hanya darah segar, tetapi darah ciptaan dan darah imitasi. Darah segar berupa uang beredar seharusnya mencerminkan kondisi dan realitas besarnya kekayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

Hanya saja dengan sistem uang kertas (fiat money) pada rezim moneter saat ini, dibarengi dengan munculnya beragam bentuk perbankan dan lembaga keuangan menjadikan jumlah uang yang ada tidak secara presisi menggambarkan kekayaan sesungguhnya yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Darah ciptaan dan darah imitasi ini merujuk pada uang ciptaan berupa uang kredit yang dihasilkan oleh perbankan dan lembaga keuangan serta produk dan turunan dari komoditas keuangan berupa surat berharga (securities) dan derivative yang diperdagangkan di pasar keuangan (financial market).


Value Unvaluable

Bagaimana dampaknya kerja sistem ekonomi ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Secara umum adanya perbankan dan lembaga keuangan dengan rezim moneter yang ada bersifat eksploitatif dan menciptakan ketidakadilan sehingga muncul ketimpangan. 

Bagaimana bisa? Pertama, perbankan dan lembaga keuangan yang seharusnya hanya sebagai lembaga perantara ternyata juga menjadi pelaku perekonomian. Keberadaan mereka menciptakan ketimpangan dan biaya ekonomi atas transaksi yang ada. 

Ketimpangan muncul karena hanya intitusi besar dan bermodal banyak (bankable) yang mampu memanfaatkan dana untuk mengakselarasi (leverage) bisnis mereka. Adapun masyarakat kecil tidak mudah dan terbatas aksesnya terhadap kebutuhan dana tersebut. 

Selain itu, mereka juga menciptakan mekanisme penghisapan kekayaan yang ada dalam bentuk cost of capital melalui bunga (interest) yang ditetapkan. Sejatinya tidak ada nilai tambah (value added) dalam mekanis bunga yang ditetapkan oleh perbankan dan lembaga keuangan karena didasarkan pada asumsi fiktif atas penurunan nilai mata uang dan nilai uang dari berjalannya waktu (time value of money).

Berbeda dengan pelaku perekonomian lain yang memberikan nilai tambah berupa kemanfaatan langsung (real utility) atas produk dan jasa yang diberikan. Misalnya tenaga kerja memberikan manfaat adanya perubahan bentuk dan kemanfaatan pada produk. 

Atau adanya resiko nyata yang dihadapi oleh para pedagang atas barang dagangan yang dijualnya, bisa laku atau tidak. Inilah mengapa dalam islam Allah SWT mengharamkan riba atau bunga (interest). 

Meskipun secara teknis keduanya adalah margin (selisih) dari modal atau biaya penciptaan dengan harga jual (sales) tetapi dasar penentuan nilai sangat jauh berbeda antara jual beli dan riba.
Kedua, sistem moneter yang ada menciptakan ilusi informasi kekayaan (harta) di tengah-tengah masyarakat. 

Seharusnya uang itu adalah alat tukar yang mampu memberikan penilaian atas aset atau harta (sumber daya) yang ada sebesar manfaat yang terkandung (intrinsik) pada aset tersebut.

Akan tetapi uang saat ini merupakan produk moneter dari Bank Sentral yang hanya disandarkan pada kepercayaan (trust) pengguna dan karena adanya unsur paksaan sebagai otoritas moneter dalam suatu negara. Keberadaan mata uang yang tidak ditopang (backed up) oleh emas (gold standard) atau komoditas fisik hanya menjadi faktor penghisap kekayaan yang ada di tengah-tangah masyarakat. 

Penciptaan mata uang memerlukan biaya (expense). Jika ia juga merupakan komoditas maka dibutuhkan juga nilai tambah yang melekat atau dibutuhkan yang dihitung dari margin baik dalam bentuk profit maupun interest. Dengan demikian, pada setiap uang kertas yang kita pegang, ada komponen biaya tersebut yang tidak kita dapatkan manfaat atau kegunaannya secara langsung dari komoditas uang tersebut.

 
Jika kita tidak mendapatkan manfaat atau kegunaan (utility) dari uang tersebut, lalu dari mana utilitas tersebut kita peroleh? Kita akan mendapatkannya ketika kita gunakan untuk memperoleh sumber daya ekonomi riil lain, baik fisik maupun jasa (layanan). 

An-Nabhani (2004) mendefinisikan uang sebagai standar kegunaan yang terdapat barang dan tenaga (jasa). Jika menjadi standar atas kegunaan, maka uang tersebut harus memiliki nilai intrinsik (intrinsic value) yang tetap sehingga dapat digunakan sebagai dasar patokan (anchor) atas barang dan jasa lainnya. Akan tetapi apabila ia tidak memiliki nilai intrinsik, tentu keberadaannya hanyalah alat ukur yang labil. 

Terlebih apabila didalamnya juga terkandung biaya penciptaan dan ekspektasi manfaat tambahan maka keberadaannya hanyalah sebagai alat hisap bagi nilai kegunaan aset lainnya. Imbasnya, semakin panjang rantai nilai (value chain) yang terjadi dari adanya perbankan dan lembaga keuangan maka semakin mahal ongkos yang dikeluarkan untuk memegang dan mendapatkan uang tersebut. 

Bagaimana bisa masyarakat menerima uang kertas sebagai standar nilai tukar dan penyimpan kekayaan? Kuncinya ada pada kepercayaan (trust) atas ilusi adanya konsep nilai waktu uang (time value of money) dan regulasi moneter yang dibuat oleh otoritas berwenang (Bank Sentral). 

Pada awalnya keberadaan uang kertas masih ditopang (dijamin) emas oleh Bank Sentral sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bretton Woods. Akan tetapi setelah dominasi Amerika Serikat di bidang politik dan ekonomi, akhirnya standar emas dihapus. Ilusi nilai waktu dari uang sebagai pijakan teori berlakunya bunga (interest) akhirnya menjadi nyata. Para pemegang uang akhirnya harus menanggung biaya penciptaan dan ekspektasi manfaat dari uang. 

Berapa biaya minimal yang harus diperhitungkan dalam penciptaan uang tersebut? Sebagai basis perhitungan adalah besarnya interest rate yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Semakin panjang dan berliku rantai nilai yang diciptakan maka akan semakin mahal biayanya. 

Bunga (interest) di dalam perekonomian dan bisnis akan sangat beragam, ada bunga nominal (nominal interest), ada bunga pasar (market interest) dan ada bunga efektif (effective interest). Kesemuanya tercipta sebagai bentuk harga (price) atas komoditas uang yang beredar.
Siapa yang menanggung biaya itu? Secara teknis setiap orang yang memiliki uang, tetapi secara nyata seluruh rakyat. 

Mengapa? Karena sistem moneter berada dalam ekosistem kapitalisme dengan seluruh organ yang saling mendukung dan terkait (sistemik). Biaya itu ditanggung dalam bentuk besaran nilai inflasi yang terjadi. Inflasi ini adalah tagihan atau hisapan atas nilai manfaat atau kekayaan yang kita miliki terhadap keberadaan sistem moneter dan ekonomi yang ada. 

Jika pada sistem moneter berbasis emas hanya dikenal inflasi dari sisi supply dan demand, maka saat ini kita dapat mengartikan inflasi sebagai bentuk tagihan atau hisapan atas kekayaan yang kita miliki. 

Seberapa besar komposisi harta kita atas uang dan aset fisik dapat menggambarkan seberapa besar nilai yang kita bayarkan kepada sistem moneter saat ini.

Jika uang kertas memberikan ilusi atas standar penilaian manfaat atau kegunaan pada barang dan jasa lalu apa arti nilai kekayaan yang ada dalam data ekonomi saat ini? Inilah bentuk distorsi nilai dari sistem kapitalisme saat ini. 

Kita akan mendapati beragam jenis valuasi dan cara untuk menghitungnya. Ada nilai pasar (fair value), nilai harapan (expected value), nilai pokok (fundamental value), nilai realisasi (realized value) dan ragam lain tergantung obyek dan maksud dari penilaian tersebut. 

Jika sejatinya uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik, lalu apakah nilai yang ditunjukkannya? Dapat kita katakan sejatinya kita menggunakan pengukuran dari barang yang tidak bernilai (value unvaluable). 

Penutup 

Apa makna dari Quantitative Easing yang dilakukan oleh BI tersebut? Dapat kita katakan penciptaan uang baru di tengah masyarakat. Meskipun tidak dalam bentuk pencetakan uang (printing money) tetapi dengan adanya berbagai bentuk pelonggaran ketentuan cadangan (reserve) pada perbankan dan lembaga keuangan oleh BI maka konsekuensinya akan menimbulkan penciptaan uang baru berupa uang kredit oleh perbankan dan lembaga keuangan. 

Hal ini akan menambah uang beredar dan membebani seluruh warga negara dalam bentuk inflasi. Seluruh biaya kebijakan tersebut harus ditanggung oleh rakyat dalam beragam bentuknya. Transmisi paling mudah diamati adalah melalui jalur fiskal. 

Tentu hal ini berdampak pada beragam bentuk eksploitasi dan terciptanya ketidakadilan di tengah masyarakat.Dengan demikian sudah saatnya kita mengganti sistem moneter yang ada serta sistem ekonomi yang melingkupinya.[]


Oleh Ihda Arifin Faiz, M.Sc., CMA.
Dosen DIV Akuntansi Sektor Publik UGM


Referensi
Faiz, Ihda Arifin. 2020. Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah. Yogyakarta: UGM Press
An Nabhani, Taqiyuddin. 2004. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: HTI Press
Bordo, M.D., dan Schwartz, A.J. 1997. Monetary Policy Regimes and Economic Performance: The Historical Record. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No 6201
Gooh, S.K. 2009. Managing the Impossible Trinity: The Case of Malaysia. Munich Personal RePEc Archive. Dapat diakses pada http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18094/
Bank Indonesia. www.bi.go.id

Posting Komentar

0 Komentar