TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Perppu Corona Disahkan, Mungkinkah Korupsi Jadi Legal?

sumber foto: merdeka.com

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, telah disahkan pada tanggal 12 mei 2020. Namun pengesahan perppu ini menuai kontroversi dari berbagai pihak.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Rabu (13/05), fraksi PKS menilai Perppu 1/2020, berpotensi bertentangan dengan konstitusi, antara lain tercabutnya hak buget rakyat yang diwakili oleh DPR RI serta terlanggarnya prinsip kesetaraan dan persamaan di hadapan hukum, asumsi.co.

Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyebut Perppu 1/2020 tidak menunjukkan komitmen pemerintah untuk penanganan wabah COVID-19, terutama dari sisi kesehatannya.  “Tidak ada satu pun pasal dan ayat yang menjamin bahwa pemerintah akan mendanai seluruh anggaran penanganan COVID-19. Komitmen mengenai perlindungan terhadap rakyat yang terdampak secara ekonomi, buruh, dan karyawan yang terkena PHK, maupun pekerja sektor informal tidak tampak pada Perppu ini,” kata Ecky.

Perppu no 1 tahun 2020, juga digugat oleh 24 tokoh, antara lain politikus Partai Amanat Nasional Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban, guru besar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sri Edi Swasono, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, dan lainnya.

Rezim Korup Semakin Absolut

Kebijakan menerbitkan Perppu no 1 tahun 2020, mengharuskan sejumlah kebijakan diambil seperti, mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19.
Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang diperuntukkan bagi sejumlah bidang, mulai dari kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Menurut wartawan senior Edy Mulyadi, bahwa Perppu ini sebagai payung hukum untuk menyelamatkan perampokan yang dilakukan oleh penguasa, satu sisi. Sisi  lain, wabah corona dijadikan sarana merampok yang dilindungi UU dan bahkan oleh Perpu. Mediaumat.news, Kamis (2/4/2020).

Ada tiga pasal dalam perppu yang dipersoalkan, yakni pasal 2, pasal 27, dan pasal 28. Dan yang paling disorot publik adalah, pasal 27, yang dinilai bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23A UUD 1945, yang mengatur imunitas para pelaksana Perppu, sebagai kekebalan absolut bagi pejabat keuangan. 

Pasal 27 dalam Perppu ayat -1-, mengatakan semua biaya anggaran macam-macam itu adalah biaya ekonomi. Jadi tidak bisa dianggap kerugian negara. Ayat ke-2- bahwa para pejabat BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS dan yang terkait tidak bisa dipidana baik perdata maupun pidana karena melaksanakan program keuangan. Dan ayat ke-3- mengatakan bahwa semuanya itu bukan menjadi delik untuk dibawa ke ranah hukum PTUN.

Sangat jelas sekali yang dilakukan oleh penguasa saat ini, mereka melegitimasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan rakyat. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah wabah yang entah sampai kapan akan berakhir. Pemerintah lebih memperhatikan keselamatan ekonomi oligarki daripada keselamatan nyawa rakyat. karena, permasalahan utamanya adalah wabah corona.

Hal ini sekaligus mengkonfirmasi, bahwa Perppu penanganan virus disahkan untuk melindungi para pejabat korup, agar  leluasa beraksi.

Perppu corona yg disahkan menjadi UU itu, sebagai alat legalitas prilaku korup pejabat, menjaga imunitas tanpa batas para penguasa dzolim, tanpa bisa dituntut secara hukum. 

Di saat yang sama pejabat Negara di sektor keuangan dan Investasi, menjadikan krisis covid sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran di pemerintahan. 
Bukan untuk mengakhiri korupsi tapi  justru memuluskan nafsu  korporasi dan elit pemilik 
Kursi

Semakin langgeng aroma oligarki pada rezim dan semakin kuatnya cengkeraman kapitalis, semakin terang benderang kebobrokannya dan semakin sempurna kebatilannya.

Maka sudah saatnya optimisme itu tumbuh pada diri umat, akan berakhirnya sistem rusak kapitalisme ini,  hingga umat sadar dan bangkit, hingga terdorong untuk meninggalkan sistem kapitalisme. 

Kembali Kepada Keunggulan Sistem Islam Sebagai Solusi

Begitulah ketika Kapitalisme dijadikan sebagai rujukan, selalu tidak nyambung. Karena sejatinya penyebab krisis ekonomi masa pandemi dan sebelum pandemi ya, kapitalisme itu sendiri.  Namun  para pembelanya, akan berusaha menyalahkan pandemi. Maka masuk akal jika kapitalisme harus ditinggalkan dan mengambil solusi paripurna, yaitu Islam. Mengapa islam ?

Keunggulan sistem islam dengan Khilafahnya, telah terbukti mampu menangani  masalah keuangan negara ditengah wabah. Sistem ini, tegak atas asas akidah Islam, yang meyakini bahwa kehidupan ini adalah ladang amal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka posisi kepemimpinan islam sangatlah  sentral dalam penerapan hukum-hukum Allah, seluruh kebijakan yang diambil  tidak ada yang menyelisihi hukum syara, dan akan membawa kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. 

Khalifah (kepemimpinan islam) menempatkan dirinya sebagai ra’in (pengurus/penggembala) sekaligus junnah (pelindung) bagi umat, dan bersungguh-sungguh melaksanakan kedua fungsi tersebut, dengan landasan iman. Hukum Allah diturunkan sebagai problem solving bagi seluruh permasalahan hidup. Itulah mengapa, khilafah tegak selama belasan abad lamanya, dan umat hidup dalam standar kesejahteraan yang tak pernah dicapai oleh peradaban lainnya. Umat Islam mampu tampil sebagai umat terbaik, bahkan menjadi pionir peradaban.

Khilafah menerapkan sistem ekonomi anti riba, moneternya berbasis emas perak dan izin Allah sebagai basis penentu kepemilikan, basis dalam pengelolaan dan basis dalam pengembangan harta. Hingga tercipta ketahanan moneter negara karena bertumpu pada kekayaan riil, bukan kertas dan utang ribawi.

Allah SWT menetapkan bahwa sumber daya alam adalah  milik umat yang wajib dikelola oleh negara demi kemaslahatan umat, maka negara yang bersifat global ini akan menghimpun seluruh potensi yang dimiliki itu demi kemaslahatan umat. Khalifah Tidak akan menyerahkan milik umat kepada siapa pun, aseng maupun asing.  

Hak dasar individu dan hak publik umat betul-betul ada dalam jaminan negara. Sehingga umat tak akan dibebani dengan beban hidup yang berat.

Saat bencana menimpa, maka mitigasi bencana  segera dilakukan, berupaya untuk mengurangi risiko dan memastikan kebutuhan dasar serta keselamatan rakyat tetap terjaga, semata karena amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Inilah bedanya kepemimpinan berparadigma kapitalis yang  mengabdi pada nafsu, dan Islam yang dibimbing wahyu. 

Selayaknya umat Islam bersegera mengambil sesuatu yang akan membawanya pada kebaikan, dengan bersegera mewujudkan kembalinya kepemimpinan Islam dengan menapaki thariqah dakwah Rasulullah SAW.

Bercermin pada Islam, dalam menangani wabah, dan mengatur ekonomi saat wabah. Maka Kita akan menemukan fakta kesuksesan pada masa Kholifah Umar bin Khatab Ra. Yang  mengunci/lock down daerah sumber wabah secepat mungkin. Melakukan isolasi bagi pasien yang positif, memenuhi hajat hidup bagi daerah yang terkena lock down, untuk memutus rantai penyebarannya.

ketika suatu daerah di lock down, daerah lain tetap melakukan aktifitas perekonomian, agar bisa menyuplai kebutuhan daerah yang terkena wabah. Jika belum bisa terpenuhi, maka orang on akan mengambil dana dari Baitul mal, Kholifah akan mendahulukan hajat masyarakat daripada infrastruktur. Jika masih kurang maka Kholifah akan menyerukan infak kepada masyarakat atau pajak yang di khususkan kepada agnia ( orang kaya). 

Dari sini kita bisa lihat, bagaimana fungsi kepala negara dalam Islam, layaknya seorang ayah. Bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. 
Ditegaskan Rasulullah saw,“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”(HR Nasa’i);
Firman Allah SWT, “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,” (TQS Al Maidah [5]:3).

Sistem ekonomi Islam telah sukses menguatkan keuangan negara. Bahkan membantu negara lain.

Sejarah mencatat antara tahun 1845-1852 M kelaparan hebat terjadi di negara Eropa wilayah Irlandia. Dikenal dengan "the Great Hunger" atau ‘The Great Irish Famine’. Angka  kematian lebih dari 1 juta orang, terjadi imigrasi besar-besaran.

Mendengar hal itu Sultan Khilafah Ottoman Turki Abdul Majid I menyatakan keinginannya untuk mengirimkan bantuan sebesar 10.000 sterling. Akan tetapi Ratu Victoria meminta Sultan untuk mengirimkan 1.000 sterling saja. Namun secara diam-diam Sultan mengirimkan 5 kapal besar yang memuat makanan, dan keperluan lainnya yang setara dengan 10.000 sterling. 

Maka selayaknya kita mengikuti langkah para pendahulu yang telah sukses menjadi negeri adidaya karena menerapkan Islam secara keseluruhan dalam naungan khilafah. Wallahu a’lam.

Oleh : Fariha Adibah (aktivis dakwah islam)

Posting Komentar

0 Komentar