TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Penerbangan Kembali Dibuka, Ada Apa?


Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 dalam diskusi virtual "Bagaimana Tata Kelola Penerbangan Nasional di Tengah Pandemik Covid-19?" pada Selasa (12/5) menyampaikan bahwa ini saat yang tepat untuk pemerintah bergerak mengambil tindakan membantu upaya satuan tugas penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan perhubungan udara untuk pengelolaan tersebut, nusantara.rmol.id /12/05/2020.

Pendiri Pusat Studi Air Power Indonesia ini juga menjelaskan, Garuda Indonesia bisa digunakan untuk membawa kebutuhan pokok dari daerah yang memproduksi kebutuhan tertentu ke daerah yang kekurangan. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah juga harus memetakan terlebih dulu daerah-daerah yang membutuhkan dan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya menyelamatkan maskapai penerbangan nasional dan menangani Covid-19, namun juga membantu UMKM untuk ikut berpartisipasi. Yakni dengan membentuk Satuan Tugas Udara Covid-19.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, dalam wacana akan dibentuknya Satuan Tugas Udara Covid-19 ini, masih ada aroma yang terselubung. Komersialisasi penerbangan tercium sangat jelas atas upaya dalam memperoleh keuntungan bagi maskapai. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi maskapai penerbangan akhir-akhir ini berada pada titik kulminasi dimana maskapai harus tetap mempertahankan eksistensinya sebagai moda penerbangan agar tidak ambruk.

Kedua, negara berlepas tangan akan keberlangsungan fasilitas penerbangan. Ini terlihat dari abainya pemerintah terhadap nasib penerbangan yang mengalami keterpurukan yang cukup signifikan sepanjang sejarah penerbangan Indonesia. Bahkan sebelum covid-19 muncul, maskapai penerbangan Indonesia sudah kelimpungan menentukan nasib mereka sendiri tanpa campur tangan yang berarti dari pemerintah. Ini terlihat dari meroketnya harga tiket pesawat demi menutupi biaya operasional yang melonjak.

Ketiga, walaupun sudah ada kebijakan kelonggaran pengoperasian penerbangan ditengah masih pandemi ini, namun maskapai masih belum bisa beroperasi secara maksimal. Walaupun harga tiket super murah sudah dilemparkan kepada masyarakat.

Adapun langkah yang mungkin dapat diambil tanpa menjadikan penerbangan sebagai ajang komersil ditengah wabah adalah beberapa hal mendasar berikut ini dapat diambil. Pertama, mengembalikan fungsi moda transportasi sebagai manifestasi bentuk kepedulian & tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. 

Kedua, memberikan fasilitas transportasi yang berkualitas dan dapat dinikmati secara murah bahkan cuma-cuma. Tanpa embel-embel bisnis komersil. Kedepan penerbangan adalah nyawa dan urat nadi moda transportasi udara yang menghubungkan disetiap titik dan pulau di Indonesia.

Ketiga, dalam mendistribusikan kebutuhan antar daerah dilakukan secara merata tanpa perlu melakukan pemetaan daerah yang membutuhkan atau tidak karena semua akan dibagi rata untuk memenuhi prinsip berkeadilan dan menghilangkan penumpukan dan penimbunan.

Keempat, ini momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil alih sistem penerbangan udara nasional sehingga bisa beroperasi dalam satu tangan. Sebagai satu kesatuan yang integral yang memaksimalkan potensi penerbangan jangka panjang dimasa depan. 

Dan untuk lebih mengimplementasikan semua ini dibutuhkan suatu perubahan sistem kebijakan yang dituangkan dari suatu sistem institusi pemerintahan yang fundamental demi tercapainya fungsi moda transportasi yang efektif dan berkesinambungan.

Oleh: Eqhalifha Murad
(Pengamat Penerbangan, Eks Pramugari)



Posting Komentar

0 Komentar