Pemulung di Balik Kebijakan New Normal


New Normal Life adalah kata dan kebijakan baru yang di buat oleh Pemerintahan Jokowi. Kebijakan di mana pemerintah mengikuti langkah korea Selatan yang menerapkan New Normal Life, tapi sayang. Hanya sebentar saja Korea Selatan menerapkan kebijakan New Normal Life ini. Karena baru sebentar new normal di terapkan, Gelombang ke 2 positif covid-19 meningkat. 
Akhirnya Pemerintah Korea Selatan secara resmi memberlakukan lagi aturan pembatasan social. Aturan ini berlaku selama dua minggu dari Jumat (CNBC Indonesia 29/5/2020) hingga 14 Juni nanti.

Belajar dari Korea Selatan, yang menghentikan aturan new normal, eh pemerintah Indonesia malah memulung kebijakan yang sudah di buang oleh Korea Selatan untuk di terapkan di Indonesia,lucu ya pemerintah kita, bukan kali ini aja pemerintah Indonesia mulung kebijakan yang sudah di buang Negara lain.

Malah sekarang Pemerintah sudah merilis beberapa skenario new normal life untuk pekerja (PNS, BUMN dan Perusahaan). Semua upaya menormalkan kondisi ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan penanganan wabah dari aspek kesehatan. Malah terkesan pemerintah memaksakan kehendak demi kemajuan materi.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.
"Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu," ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).

Selain itu, saat kebijakan pemerintah ini belum memiliki peta jalan, artinya belum tau arah dan tujuan kebijakan ini akan ke mana. Terkesan new normal life hanya mengikuti tren global tanpa menyiapkan perangkat memadai yakni bertujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai di depan mata, terus nyawa rakyat di korbankan demi kemajuan ekonomi.

Yang harus kita cari apa sih solusi dari masalah ini, kembali lagi tak akan kita dapati solusi yang konkrit dan jelas pada system saat ini, kita harus melek dan harus belajar melirik dan menerapkan system lain yang jauh lebih baik dari system kapitalis saat ini, yaitu Islam.

Roadmap Islam Menangani Pandemi
Firman Allah SWT:
“… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5] : 32).

Juga sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Demikianlah konsep utama roadmap penanganan wabah menurut Islam. Bahwa menjaga satu nyawa itu begitu berharga. Jangan menunda atau bahkan menunggu hingga angka sekian dan sekian.

Khilafah menangani pandemi berdasarkan ajaran Nabi ﷺ. Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.

Jadi apa pun caranya, aturan Islam melalui sistem Khilafah akan berupaya sekuat mungkin agar angka korban tak bertambah. Karena bagi Khilafah, satu saja sumber daya manusia yang menjadi warganya, adalah aset yang harus dipertanggungjawabkan pengurusannya oleh penguasa di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

Ini pula yang seyogianya menjadi pelajaran penting agar negeri ini tak melulu membebek pada Barat. Allah SWT melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman dalam firman-Nya:
“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS Al-Nisâ’ [4]: 141).

Ayat yang agung ini ialah dalil larangan memberikan jalan apa pun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman secara mutlak, apa pun bentuk jalan yang menyampaikan pada penguasaan tersebut. Termasuk membebeknya negeri Muslim seperti Indonesia terhadap dunia Barat dalam hal politik penanganan pandemi.

Semestinya, dalam kondisi pandemi yang pastinya setiap negara menjadi terpojok, cobalah negeri kita ini sedikit saja membangun wibawa, baik nasional maupun internasional. Manfaatkan kebijakan pencitraan untuk membuktikan ketulusan hati dan menunjukkan empati menangani pandemi.

Bayangkan jika potret ini terlahir dalam sistem Khilafah. Maka sosok-sosok pemimpin yang jauh lebih tangguh hingga yang sekelas Khalifah Umar bin Khaththab ra akan mudah sekali ditemukan. Tak perlu sesumbar ingin seperti khalifah ini atau khalifah itu, agar program penanganan pandeminya bisa diakui publik yang ia pimpin.

Cukup buktikan dengan hijrah dari demokrasi menuju sistem Syariah Khilafah, agar segala upaya kebijakan politik hanya berpihak demi menolong urusan agama Allah, tak terkecuali dalam langkah penanganan pandemi. Hidup dalam naungan Khilafah inilah yang semata-mata akan berbuah normal sesuai fitrah penciptaan manusia.

Oleh : Fitri Khoirunisa,A.Md (Muslimah Ideologis Khatulistiwa)

Posting Komentar

0 Komentar