Pelayanan Kesehatan Kurang Baik, BPJS Malah Naik


Kembali naiknya iuran BPJS kesehatan yang menyakiti masyarakat membuat pemerintah angkat bicara. Salah satunya adalah mengapa BPJS dinaikan adalah demi menghindari defisit. Akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut kenaikan iuran justru membuat keuangan surplus sekira Rp 1,76 triliun. Ia juga memastikan kenaikan iuran itu dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyimpulkan Perpres ini tidak hanya untuk menutup defisit saja tapi juga memperbaiki ekosistem jaminan kesehatan.

Kilas balik ke belakang, tepat satu tahun yang lalu, Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil audit terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas temuan defisit anggaran sebesar Rp 9,1 Triliun. Penyebab defisit anggaran ditengarai karena tingginya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang menderita PTM (Penyakit Tidak Menular). BPJS Defisit ini bukan pertama kalinya. Dan solusinya selalu soal dinaikannya tarif BPJS. Adakah jaminan BPJS tidak akan defisit lagi di kemudian hari?

Tak pernah hilang diingatan, bahkan jejak digitalnyapun masih ada, jauh sebelum terjadi pandemi Covid-19, pada Sepetember 2019. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa iuran BPJS harus dinaikan untuk mengatasi makin besarnya defisit anggarn yang terus membengkak berpotensi menurunkan kualitas layanan tersebut. Karena itu, JK menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai jalan untuk memberikan kesejahteraan kesehatan masyarakat yang layak.

Kemudian episode pandemi corona membuka borok sistem kesehatan Indonesia di tengah menghadapi pandemi. Pertama, dimulai dari fakta ketidaksiapan sistem kesehatan Indonesia menghadapi wabah. Hal ini diakui juga oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, ia menyampaikan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia tidak di desain untuk melayani epidemi, apalagi pandemi, memang tidak siap, dalam akun video yang diunggah di Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu 28 Maret lalu.

Kedua, kelangkaan APD di lapangan yang membuat banyak dari tenaga medis kehilangan nyawa, karena APD yang mereka pakai sangat jauh dari layak. Sampai bulan April 2020, total ada 32 dokter dan 12 perawat yang gugur karena Covid-19.

Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menghadapi pandemi. Budi Waryanti, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa rumah sakit tidak akan siap untuk menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi. Perawatan akan terbatas. Kurangnya tempat tidur di unit perawatan intensif (ICU), dalam jurnal Critical Care Medicine pada Januari, ditemukan bahwa Indonesia memiliki 2,7 fasilitas ICU per 100.000 orang. Ini termasuk yang paling rendah di Asia.

Keempat, rendahnya pengadaan alat tes yang dilakukan. Ini menjadikan data yang disajikan orang yang positif Covid-19 sangat tidak mewakili kenyataan di lapangan. Bahkan sebuah studi oleh Pusat Pemodelan Matematika untuk Penyakit Menular yang berbasis di London yang dirilis hari Senin (23/03) memperkirakan bahwa hanya 2 persen dari jumlah keseluruhan infeksi virus corona di Indonesia yang telah dilaporkan.

Kelima, sistem kesehatan di Indonesia bermain diranah kuratif. Munculnya jargon Bersatu Lawan Covid, menunjukan mindset kesehatan Indonesia yang tak ingin mengambil upaya prefentif. Padahal upaya prefentif kunci taralah yang menjadi kunci sebuah negara menang melawan Covid-19. Namun, negara ini tak mengambil kebijakan tersebut, meski kebijakan tersebut sudah ada di dalam Undang-Undang Kekarantinaan.

Pertanyaan kritisnya, apakah benar, setelah iuran BPJS dinaikan, lantas akan menutup defisit BPJS dan berpengaruh pada perbaikan kelayakan kesehatan masyarakat Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19 ini?

Tak ada jaminan jika mindset pemerintah yang diadopsi adalah mindset kapitalistik. Mindset ini menjadikan segala permasalahan kesehatan solusinya adalah menghimpun dana moneter dari masyarakat, tanpa merubah mindset negara, bahwa negara adalah pelayan rakyat. Mindset kapitalisme ini juga menjadikan Negara tak ubahnya sebagai fasilitator dan regulator sistem saja. Jika demikian, maka selamanya, sistem kesehatan di Indonesia tak akan pernah dekat dengan kata layak. 

Kesehatan rakyat itu aset negara. Kesehatan bukanlah komoditas yang diperjual belikan. Kesehatan adalah jaminan dari negara yang harus diperoleh secara gratis untuk semua warganya tanpa dibedakan kelasnya. Kesehatan adalah hak asasi yang harus diperoleh setiap manusia yang hidup di dunia. Sehingga negara harus memenuhinya tanpa membebani rakyatnya.

Ini bukan berarti rakyat egois karena tak mau membayar kesehatannya. Namun, ini soal kapasitas sebuah negara yang harus menjamin kesehatan rakyatnya. Negara harus mengakomodir dana yang diperoleh dari APBN atau keuntungan mengelola kekayaan alam yang melimpah. Indonesia punya emas, tembaga, nikel dan batu bara yang melimpah ruah. Indonesia punya gas alam yang menguap tak pernah putus. Indonesia punyak minyak yang mengalir terus di bawah bumi. Indonesia mempunyai potensi hutan dan laut yang luar biasa tak tertandingi. Jika dengan proyek infrastruktur saja bisa dicari-carikan dana, bahkan berhutang, mengapa untuk kesehatan masyarakatnya, mereka sendiri yang harus membayarnya? Bahkan sampai open donasi dana lawan corona patungan dari masyarakat dan lelang di acara konser virtual untuk membiayai kesehatan masyarakat yang terdampak corona.

Bukan tidak pernah, sejarah dunia mencatat kehebatan sebuah bangsa mengelola kesehataannya. Bahkan diberikan secara gratis dan mewah. Tanpa memandang kelas dan kasta. Sejarah telah membuktikan bagaimana kesehatan dalam mindset Islam. Berbagai fakta historis kebijakan di bidang kesehatan menunjukan taraf yang sungguh luar biasa. Hal itu pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam sejak masa Rasul SAW. Pelayanan kesehatan gratis oleh negara yang dibiayai dari kas Baitul Mal. Dana Wakaf berkontribusi hampir 30% dari pemasukan Baitul Mal. Besarnya dana ini membuat layanan kesehatan menjadi maju karena tidak ada beban untuk mengembalikan “keuntungan” 

Will Durant dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”

Ketika wabah smallpox melanda Khilafah Utsmani di abad ke 19 menimbulkan kesadaran di kalangan penguasa tentang pentingnya vaksinasi. Maka Sultan memerintahkan di tahun 1846 penyediaan fasilitas kesehatan yang bertugas untuk melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak warga muslim maupun non muslim.

Kilau sejarah tentang sistem kesehatan sebuah bangsa tercatat dengan tinta emas. Islam telah berhasil menerapkannya. Islam memberikan paradigma kesehatan yang manusiawi. Islam menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan asasi masyarakat (community primary needs), disamping pendidikan dan keamanan. Sistem pelayanan kesehatan di dalam Islam menjadikan negara sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Negara tidak boleh menyerahkan urusan ini kepada pihak swasta apalagi membebankannya kepada individu-individu semata. Meskipun boleh bagi pihak individu atau swasta menjalankan praktek pelayanan kesehatan, namun peranan mereka sebagai pendukung saja.

Mindset kemanusiaan dan melayani ini yang harus dimiliki oleh pemangku kebijakan di Indonesia, terutama kesehatan di era pandemi ini. Jika Indonesia telah mengakui dan menjalankan Sistem Ekonomi Islam sebagai solusi atas inflasi ekonomi. Bahkan sampai kini dikembangkan dan Syariah menjadi label bank, asuransi juga pegadaian. Tidak menutup kemungkinan Sistem Kesehatan Islam patut dicoba. Tentu saja harus diambil keseluruhannya. Bukankah sejarah telah membuktikannya?


Oleh. Alfiyah Kharomah., STr
Founder Griya Sehat Alfa Syifa, Revowriter Jawa Tengah

Posting Komentar

0 Komentar