TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Paradoks Kebijakan Oligarki Kekuasaan


Penguncian wilayah atau lebih dikenal dengan lockdown tetap tidak diberlakukan oleh punggawa kekuasaan negeri ini. Berdalih  dengan melihat kondisi negara lain yang melakukan lockdown ternyata menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Maka langkah yang diambil adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diplesetkan menjadi  lockdown versi ekonomi. 

Tentu tak salah dengan sebutan lockdown  versi ekonomi. Karena tanggungjawab penguasa dalam PSBB tidaklah sebesar ketika lockdown diterapkan. Sangat disayangkan ketika dalam kondisi pandemi yang entah sampai kapan berakhir ini penguasa tetap memperhatikan aspek untung rugi. 

Berbagai kebijakan pun dikeluarkan dengan saling tumpang tindih. Tak ada suara bulat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi ini.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan larangan mudik pada 23 April 2020—sehari sebelum Ramadhan. Aturan itu termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. (kumparan.com, 24/4/2020)

Namun faktanya di wilayah yang sedang diberlakukan PSBB seperti di Jakarta dan kota besar lainnya, pembagian bantuan sosial yang dijanjikan selama PSBB belum merata. Hal ini karena data bantuan sosial tidak akurat. Sehingga untuk bisa bertahan hidup pilihan yang diambil dengan mudik atau pulang kampung. Dengan harapan di kampung masih banyak saudara yang membantu dan biaya hidup di kampung tidak setinggi di kota besar. 

Menghadapi kemungkinan banyaknya pemudik pada momentum ramadhan ini maka dilakukan penjagaan perbatasan wilayah oleh pihak kepolisian setempat. Di DKI Jakarta  tercatat sebanyak 7.784 kendaraan pemudik diputar balik karena situasi pandemik. (detik.com, 2/5/2020)

Penerbangan domestik pun ditutup demi menghindari para pemudik yang lewat jalur udara. Begitu juga dengan jalur laut hanya boleh dilintasi kapal pengangkut bahan logistik. 

Sayangnya, penerbangan internasional tetap dibuka. Padahal justru di sinilah yang bisa menjadi pintu masuk penyebaran Covid 19 yang sampai saat ini belum ada titik terang kemungkinan kapan berakhirnya. 

Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan penerbangan internasional masih diperbolehkan untuk proses pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Hal ini sengaja dilakukan agar pemerintah tak menghalangi bagi WNA yang ingin kembali ke negaranya. (detik.com, 28/4/2020)

Plin-plannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat membuat geram masyarakat dan pemerintah daerah. Seperti yang sedang santer berita terkait rencana kedatangan  500 TKA China yang akan bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA yang telah diajukan oleh perusahaan nikel tersebut. Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. (wartaekonomi.co.id, 1/5/2020)

Tentu saja rencana kedatangan 500 TKA China ini ditolak oleh berbagai pihak termasuk Bupati Konawe dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Mendatangkan TKA dari wilayah pandemi berasal tentu saja seperti bunuh diri. Dalam kondisi seperti ini saja pandemi terus menyebar dan mengganas.

Di satu sisi terbit larangan mudik, namun di sisi lain malah memberikan izin TKA China masuk ke Indonesia. 

Belum lagi banyaknya masyarakat lokal yang justru di PHK dan dirumahkan sejak terjadi pandemi sehingga menyebabkan perekonomian lesu. Kebijakan mendatangkan TKA China dengan jumlah cukup banyak tentu sangat menyakiti hati masyarakat Konawe. 

Karena terjadi gelombang penolakan yang cukup besar maka pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penundaan dilakukan sampai wilayah Indonesia dinyatakan aman dari pandemi virus corona. Keputusan ini menindaklanjuti polemik yang terjadi di tataran masyarakat. (liputan6.com, 5/5/2020)

Sangat menggelitik terjadinya paradoks kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Seakan-akan penanggulangan pandemi ini terus dikesampingkan terhadap kepentingan ekonomi para oligarki kekuasaan. Kebijakan yang senantiasa berubah selalu diukur dari aspek ekonomi. 

Semestinya pemerintah pusat berkoordinasi dengan baik dalam menanggulangi pandemi Covid 19. Jika di level penguasa saja terjadi kisruh kebijakan, tentu bisa dibayangkan bagaimana mungkin bisa menanggulangi pandemi sesegera mungkin. Terlihat sangat mustahil dan akhirnya di kalangan masyarakat muncul sikap pesimis serta pasrah akan kuasa illahi. Karena berharap  pandemi segera berakhir dari penguasa bagai jauh panggang dari api. 

Ketidaksinkronan kebijakan tersebut bermuara pada sikap  penguasa yang tidak mencerminkan layaknya pemimpin negara. Setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil arahan dari berbagai pihak berdasarkan kepentingan masing-masing. Padahal  pemimpin dalam sebuah negara memegang peranan penting. Seorang pemimpin harus senantiasa mencurahkan segala daya upaya untuk mengurusi rakyatnya. Karena seorang pemimpin kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh rakyat yang dipimpinnya. Beratnya amanah yang diemban sebagai seorang pemimpin menjadikannya tidak diperbolehkan bersikap sesuai kehendaknya sendiri. 

Sebagaimana Khalifah Umar bin Khaththab ra yang merupakan   sosok teladan seorang pemimpin.   Tiap malam beliau patroli hingga pelosok kampung untuk memastikan semua rakyatnya hangat dan kenyang sehingga bisa tidur nyenyak. Sang khalifah sendiri jarang tidur. Saking lelahnya beliau kadang tertidur di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. (muslimahnews.com,  17/3/2020)

Pun ketika terjadi paceklik panjang di Madinah, beliau mengharamkan dirinya makan daging dan minyak samin. Beliau mengerahkan segenap kemampuannya dengan bergerak cepat meminta bantuan gubernur di wilayah lain, salah satunya adalah Gubernur Amr bin Ash. Amr pun segera mengirim bantuan makanan dan pakaian. Semua jalur, baik darat dan laut digunakan untuk mengirim logistik. Lewat laut, dia mengirim 20 kapal yang memuat gandum dan lemak. Sementara jalur darat, disiapkan 1.000 unta yang mengangkut gandum dan ribuan helai pakaian.

Sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab tersebut hanya ada dalam sistem Islam. Yakni sistem yang menerapkan  syariah kaffah sebagai solusi atas segala problematika salah satunya penanganan pandemi covid  19 ini. Selama sistem yang diterapkan dalam sebuah negara bukan Islam maka mustahil akan melahirkan pemimpin teladan sebagaimana Khalifah Umar. Mustahil pula pandemi Covid 19 bisa tertangani dengan benar. Wallahu 'alam bi asshowab.[]

Oleh : Sri Indrianti

Posting Komentar

0 Komentar