TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pandemi Corona: Murahnya Nyawa di Mata Kapitalisme

Sumber foto: bbc.com


Keselamatan jiwa adalah hak setiap manusia. Memperlakukan nyawa manusia bukan layaknya hitung-hitungan sebuah penelitian, yang cukup diwakili dengan sampel atau prosentase. Namun hari ini kita saksikan betapa nyawa manusia tidak lebih berharga dari angka-angka, dari hitung-hitungan ekonomi dan untung rugi. Saat prosentase masih kecil, masih rendah, masih sedikit, maka itu dianggap wajar dan tak perlu di besar-besarkan. 

Pandemi covid-19 sudah berjalan hampir 3 bulan dan belum terlihat ada penurunan jumlah penderita. Jumlah meninggal masih terus bertambah. Semakin hari perkembangan penanganan dari virus ini semakin tak jelas. Banyak pihak menilai pemerintah setengah-setengah dalam menangani wabah, mulai dari kebijakan yang sering berubah-ubah, pernyataan pejabat yang tidak satu suara bahkan saling berseberangan. 

Sebagaimana kita tahu, di awal-awal kemunculan virus Maret lalu, seruan lockdown dari beberapa kalangan masyarakat termasuk para dokter dijawab dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya agar perekonomian tetap bisa berjalan. 

Berbeda dengan lockdown, dalam PSBB negara tidak ada kewajiban menjamin seluruh kebutuhan masyarakat. Dampaknya, sebagian rakyat harus berjuang sendiri melanjutkan hidup. Sehingga, masyarakat yang tak mampu bertahan, merasakan kesulitan mendapatkan makanan, kelaparan hingga meninggal. Ada yang terlunta-lunta hidup di jalan, tidur emperan toko atau masjid karena terusir dari kontrakan. 
 
Belum hilang dari ingatkan, seorang pejabat tinggi negara mengeluarkan pernyataan, heran jumlah korban covid tidak sampai 500. Jumlah yang menurutya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah korban dinegara lain. Apalagi jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, maka menurutnya angka kematian masih sangat kecil. Sikap seolah mengecilkan jumlah korban ini dikritik oleh salah seorang anggota DPR karena dianggap tak menyisakan empati dan simpati serta bisa menyinggung keluarga korban. (vivanews/15/04/2020).

Dampak dari pandemi ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan membebaskan 38.822 napi dengan dalih mencegah penyebaran virus di lapas. Meskipun banyak yang menilai, alasannya lebih kepada aspek penghematan uang negara yang mencapai 260M. Kebijakan inipun bukan tak berdampak, karena 14% napi kembali berulah hingga jatuh korban harta hingga nyawa. Namun hal ini tak ditanggapi serius oleh sang menteri karena lagi-lagi, angka 14% dianggap masih kecil dibanding dengan kasus rate residivis sebelum pandemi. (batampos/20/04/2020). 

Sempat viral di media sosial, para petugas medis terpaksa menggunakan jas hujan karena ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sangat terbatas. Padahal merekalah pejuang yang berada di garda terdepan yang seharusnya diprioritaskan segala kebutuhannya oleh negara, agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan juga aman. Saat akhirnya pejuang medis berguguranpun, tak keluar penyataan duka dan belasungka yang layak sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan yang telah mereka lakukan.

Tagar #indonesiaterserah yang menjadi trending topic twitter dianggap sebagai potret kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Terserahlah mau dibawa kemana negeri ini. Terserahlah bagaimana mau menganggulangi virus ini. Pejuang medis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani wabah, seolah ingin berteriak menyerah. Kebijakan demi kebijakan yang dibuat dinilai tidak membuat kondisi menjadi lebih baik. 

Bahkan, perkembangan terakhir wacana pelonggaran PSBB dalam bingkai “the new normal” sedang digodok pemerintah dan akan diberlakukan mulai Juni 2020. Himbauan hidup damai bersama corona benar-benar akan diterapkan. Meskipun mereka mengklaim bahwa konsep tersebut bukan berarti menyerah, namun terus berusaha melawan virus dengan tatanan kehidupan baru, dengan protokol kesehatan yang ketat, namun realisasinya lebih mengarah kepada menyerahkan penanganan pandemi kepada masyarakat, kepada invididu masing-masing.

Sementara itu, disaat yang sama, pembahasan beberapa RUU yang menimbulkan polemik tetap dilanjutkan, meskipun banyak kalangan mendesak untuk ditunda bahkan dibatalkan. Diantaranya RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP. Bahkan RUU Minerba yang mendapatkan penolakan dari banyak kalangan karena nampak  jelas menguntungkan para korporat batubara dan merugikan rakyat, resmi disahkan menjadi UU. Juga soal proyek reklamasi 4 pulau Teluk Jakarta yang akhirnya mengabulkan pihak pengembang agar memperpanjang ijin pembangunan. 

Tidak berlebihan saat muncul pertanyaan benarkah pemerintah peduli dengan nasib satu persatu jiwa rakyatnya? Benarkah pemerintah murni berpihak hanya pada kepentingan dan hajat hidup warganya?

Direktur Program Institute for Development of Economic and Finance  (INDEF) Easther Sri Astuti, menilai pelonggaran PSBB adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada kelompok bisnis, tanpa mempertimbangkan sisi kesehatan masyarakat. (bbc.com/19/05/2020) Menurutnya, jika rencana itu diterapkan hanya akan membuat perokonomian semakin terpuruk karena menguras uang negara untuk meredam virus.

Apalagi untuk dapat memberlakukan pelonggaran PSBB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana disampaikan peneliti Epidemiologi dari Eijkman Oxford Clinical Reseacrh Unit, Henry Surendra. Syarat pertama laju kasus baru turun secara konsisten. Kedua, adanya tren penurunan PDP, ODP, dan OTG. Ketiga, jumlah dan kecepatan test memadai dan keempat kesiapan sistem kesehatan dari segala aspek. Jika keempat syarat tersebut belum terpenuhi maka keputusan pelonggaran PSBB sangat berbahaya karena berpotensi mengingkatkan resiko penularan. (bbc.com/19/05/2020)

Inilah wajah asli sistem kapitalisme. Sistem yang menuhankan materi, menjadikan untung rugi dan hitung-hitungan ekonomi sebagai asas utamanya. Para kaum kapital memegang penuh kendali perekonomian, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatpun tak jauh dari upaya mengamankan kepentingan mereka. Dalih agar perekonomian tetap berjalan nyatanya tak berlaku bagi rakyat miskin. Karena faktanya hanya rakyat dengan kemampuan finansial cukup yang mampu bertahan. Padahal hak keberlangsungan hidup adalah sama setiap jiwa, tanpa terkecuali dan merupakan tanggungjawab negara. 

Bertolak belakang dengan Islam, dimana nyawa satu orang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan, hancurnya ka’bah lebih ringan disisi Allah dari pada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Keselamatan jiwa dan kesejahteraan rakyat mampu terwujud di bawah sistem pemerintahan Islam bukanlah dongeng belaka. Jangankan nyawa manusia, binatangpun diperlakukan sangat layak dalam Islam. Bagaimana dulu khalifah Umar Bin Khattab menangis saat mengetahui ada seekor unta terperosok karena jalan berlubang pada masa pemerintahannya. 

Pada suatu Masa, seorang penyeru berkeliling di jalan-jalan sambil menyeru dan mengatakan “Barangsiapa ingin menikah, maka kami nikahkan!”, “Barangsiapa ingin membangun rumah, maka kami bangunkan!”, “Barangsiapa memiliki hutang, maka kami bayarkan!”, “Barangsiapa ingin melaksanakan haji atau umrah, maka kami berangatkan!” Semua ungkapan ini tidak diucapkan oleh seorangpun di masa kita, Tidak pula di masa kebangkitan Eropa! Tidak pula diserukan oleh seorangpun di negara-negara minyak yang kaya! Tetapi ia merupakan perintah seorang KHALIFAH dari Bani Umayyah, Umar Bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau.

Pada saat keadaan normal saja negara menjalankan fungsinya sebagai pe-ri’ayah su’unil ummah (yang mengurusi urusan umat) dengan maksimal, apatah lagi disaat terkena musibah. Perhatian negara sudah pasti lebih besar lagi untuk memastikan seluruh rakyat mendapat perlayanan terbaik, tanpa terkecuali. Pemimpin yang sebenar-benarnya beriman dan bertaqwa paham bahwa jabatan adalah amanah yang berat tanggungjawabnya di hadapan Allah S.W.T. Paham bahwa kewajibannya adalah menerapkan hukum-hukum Allah demi kemaslahatan seluruh umat.

Wallahu’alambishawab

Oleh: Anita Rachman  Pemerhati Sosial Politik

Editor: SM

Posting Komentar

0 Komentar