New Normal Life: Nalar Kebijakan yang Abnormal?


Persebaran pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini. Tercatat beberapa negara di dunia menempati peringkat teratas dalam hal jumlah korban meninggal dunia. Sebutlah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Brasil, Spanyol dan Inggris ikut luluh lantak akibat serangan wabah ini. Indonesia sendiri menempati urutan 30 dunia dengan 22.750 kasus dan 1.391 kematian (wartakota.tribunnews.com,26/05/2020). 

Diantara negara ASEAN, Indonesia menempati urutan teratas untuk jumlah korban meninggal . Miris rasanya menelusuri perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia. Lebih miris lagi ketika mendapati pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal  sebagai sikap bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

New normal adalah sebuah kondisi dimana masyarakat diarahkan untuk dapat beraktifitas normal sebagaimana biasa di tengah kondisi pandemi. Menurut Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, new normal adalah kondisi kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan. New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona (cnbcindonesia.com,27/05/2020). Beberapa protokoler kesehatan yang harus dijalankan dalam new normal diantaranya menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan adanya larangan untuk berkerumun.

Beragam tanggapan diberikan oleh kalangan masyarakat terkait kebijakan new normal. Anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Johan Singandarum, mengatakan bahwa kondisi new normal sangat dinantikan oleh pedagang kecil, UMKM dan para pengusaha di DKI Jakarta serta wilayah penyangga. Tidak sedikit masyarakat yang mengharapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir pada Juni 2020. 

Senada dengan hal ini, Dosen Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, ikut berpandangan positif terhadap wacana new normal. Menurut beliau harus ada terobosan yang dibuat guna menyikapi penyebaran wabah Covid-19. “Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, semua institusi terkait lakukan jemput bola, proaktif berinisiatif bekerja keras membuat program unggulannya agar berhasil memasuki dan berada pada kehidupan new normal, termasuk bisa bekerja kembali seperti biasa seperti gagasan dan pemikiran Presiden yang sangat futuristik dan antisipatif itu,’ ungkap Emrus  (wartaekonomi.co.id,24/05/20).

Diantara pihak yang mendukung kebijakan new normal, tidak sedikit pula kalangan yang menolak. Mengutip apa yang disampaikan oleh Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra, mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal dikarenakan adanya temuan kasus baru Covid-19 yang meningkat dari hari ke hari. “Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu,” (merdeka.com,25/05/2020).

Beberapa pihak menyayangkan munculnya kebijakan new normal dikarenakan berseberangan dengan fakta yang ada. Diopinikan bahwa seolah Indonesia telah melewati puncak pandemi covid-19 padahal faktanya belum. Masih menurut Dr.Hermawan Saputra, puncak pandemi belum dilewati dan kasus yang ada cenderung naik. Adanya prediksi yang mengatakan puncak pandemi pada awal Juni akan mundur hingga akhir Juni maupun awal Juli. (merdeka.com,25/05/2020). 

Adapun syarat yang harus terpenuhi jika  Indonesia ingin menerapkan kondisi new normal minimal meliputi 4 hal. Prasyarat tersebut diantaranya; adanya perlambatan kasus, optimasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat yang mawas diri dengan meningkatkan daya tubuh masing-masing, dan pemerintah sudah serius dalam memperhatikan infrastuktur pendukung untuk new normal. Jika keempat kondisi ini belum tercapai maka wacana kehidupan new normal belum layak untuk dijalankan. Akibatnya, bukan tidak mungkin kebijakan yang tidak sesuai dengan fakta kondisi masyarakat ini dapat semakin memperburuk kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pertimbangan yang dikedepankan oleh Pemerintah dalam memutuskan kehidupan new normal adalah karena faktor ekonomi. Dikatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2020 hanya 2,97% dengan kondisi kasus Covid-19 baru diumumkan pada 2 Maret 2020. Penutupan pabrik akibat PSBB juga berdampak pada bertambahnya angka pengangguran sehingga semakin banyak jumlah masyarakat yang tidak berpenghasilan. Di sisi lain stimulus yang diberikan oleh pemerintah dikatakan tidak akan sanggup menopang kejatuhan ekonomi tanpa adanya aktivitas ekonomi (katadata.co.id,19/05/2020).

Kebijakan new normal merupakan bentuk arahan WHO atau World Health Organization yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Regional WHO untuk Eropa, Henri P. Kluge bahwa tidak ada cara cepat untuk melawan virus corona, karena itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menjalankan kehidupan new normal dengan memperhatikan apa yang disebut sebagai pedoman transisi. WHO sendiri menyarankan agar negara-negara yang belum dapat memastikan kesiapan wilayahnya atas pedoman transisi ini untuk mempertimbangkan mengadopsi new normal (cnnindonesia.com,14/05/2020).

Pertimbangan pemberlakuan kehidupan new normal yang dilakukan oleh Pemerintah sudah selayaknya memperhatikan fakta kondisi masyarakat. Dengan peningkatan jumlah kasus baru dan belum optimalnya pelaksanaan PSBB menjadi indikator bahwa masyarakat belum siap dengan adanya pemberlakukan new normal. Masalah utama yang menjadi prioritas pemerintah, dalam hal ini penguasa, seharusnya adalah keselamatan jiwa masyarakat, bukan faktor ekonomi semata. 

Alih-alih masyarakat sejahtera yang muncul justru ancaman peningkatan kasus pandemi. Adopsi atas arahan new normal juga menunjukkan lemahnya penguasa negeri ini dan negeri Muslim lainnya di hadapan hegemoni Kapitalisme barat. Tanpa memperhitungan sisi kemaslahatan rakyat penguasa justru memilih tunduk kepada keinginan korporasi. 

Bertolak belakang dngan Kapitalisme, Syariat Islam miliki cara pandang yang berbeda. Syariat Islam memandang bahwa yang ketundukan tertinggi seorang Muslim adalah kepada Allah SWT. Perwujudan ketundukan ini dipresentasikan oleh negara Khilafah Islamiyah yang berdaulat. 

Negara Khilafah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pilar utama dalam setiap aktivitas dan kebijakan yang dirumuskan. Sehingga tidak salah selama kurun waktu sekitar 1300 tahun kepemimpinan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah menjadi institusi yang disegani oleh negara-negara lain. Tidak seperti saat ini ketika negeri Muslim dikerat dalam bentuk nation state yang rapuh dan menjadikan mereka budak atas kepentingan Kapitalisme. Dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi (baca: tuntutan korporasi) akhirnya nyawa rakyat dipertaruhkan.

Penerapan syariat Islam yang berdaulat dalam insitusi negara Khilafah memandang bahwa terpeliharanya nyawa 1 seorang Muslim sangatlah berharga. Allah SWT berfiman dalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang artinya “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”  Selain itu diriwayatkan pula dari al-Barra’ bin Azib, bahwa Nabi SAW bersabda “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak” (HR AnNasai 3987, Turmudzi 1455 dan dishahihkan Albani).  

Maka sudah menjadi keharusan bagi negara Khilafah untuk mempriotaskan keselamatan jiwa rakyat saat terjadi wabah atau krisis ekonomi. Kondisi ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat terjadi masa paceklik atau ‘Aam ar Ramadah.

Cara pandang Kapitalisme dengan orientasi materialistik terbukti melahirkan kebijakan yang “abnormal”. Kapitalisme menjadi materi jauh lebih berharga dibandingkan nyawa manusia. Tidakkah sistem ini barbar? Sedangkan Islam dengan kemuliaan syariatnya menjadi nyawa manusia,meski hanya seorang Muslim, sangatlah berharga dan harus dijaga kelestariannya. Sudah saatnya kita kembali kepada cara pandang yang “normal” dengan orientasi hidup yang benar, yakni kembali kepada aturan Pencipta, Allah SWT.

Oleh : Ummu Hanan (Aktifis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar