New Normal Life, Apakah untuk Kapitalis?

Ditengah kegelisahan dalam menghadapi masa-masa pandemi korona, Presiden Jokowi kembali membuat masyarakat bingung dengan statementnya yang mengajak berdamai dengan Virus Corona. “ sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu kedepan”. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta dan Informasi Sekretariat Presiden (16/5/2020, Tempo.co). Padahal sebulan sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak negara-negara anggota G20 untuk “perang” melawan virus Corona saat melakukan pertemuan virtual KTT G20 di Bogor (CNN Indonesia, 9/5/2020). 

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kemudian meluruskan pernyataan dari Presiden dengan mengatakan, maksud berddamai dengan corona sebagaiman dikatakan Jokowi adalah menyesuaikan dengan kehidupan, yang artinya masyarakat harus tetap produktif ditengah pandemi Covid-19. Penyesuaian tersebut kemudian disebut dengan istilah “the new normal” dengan maksud bahwa masyarakat akan melalukan kebiasaan normal baru sesuai dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah virus corona seperti menjaga jarak dengan orang lain, langsung cuci tangan ketika pulang kerumah, selalu memakai masker ketika diluar rumah. (CNN Indonesia, 9/5/2020).

Pola hidup “new normal” direalisasikan oleh pemerintah yang kemudian disebut sebagai pemulihan Ekonomi Indonesia Secara bertahap. Realisasi dari new normal ini tentu berjalan bersama dengan relaksasi PSBB. Seperti yang dikatakan Mahfud MD bhawa diperlukan relaksasi PSBB sebab banyak masyarakat yang  mengeluh sulit keluar, sulit berbelanja, sulit mencari nafkah dan lain-lain. Relaksasi atau pelonggaran PSBB tersebut bertujuan untuk agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian  namun tetap dalam protocol kesehatan. (Republika.co.id,5/05/2020)

Relaksasi atau pelonggaran PSBB dalam pelaksanaannya harus mememnuhi syarat prasyarat yang ditetapkan oleh WHO dalam  COVID-19 Strategy Update pada tanggal 14 April 2020. Syarat tersebut diantaranya penyebaran virus hampir sudah dapat dikendalikan, sistem kesehatan dapat melakukan deteksi, isolasi, merawat setiap kasus, dan pelacakan setiap kontak pasien positif. Syarat lainnya yaituresiko resiko penularan ditempat rentan  seperti panti jompo sudah diminimalisir, sekolah dan perkantoran dapat menerapkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, resiko kasus baru dari kasus-kasus inpor sudah dapat dideteksi atau diprediksi, dan masyarakat sudah teredukasi dengan baik mengenai bahaya pandemi COVID-19.

Namun jika dilihat dari kasus COVID-19 di Indonesia, data masih cenderung meningkat dan tidak menunjukkan dan tidak menunjukkan jumlah yang sudah melandai. Peneliti dari Eijkman-Oxford Clininal research Unit (EOCRU), Iqbal Alyazar mengatakan bahwa hingga hri ini Indonesia belum memiliki kurva epidemi yang sesuai kaidah epidemiologi. Kurva epidemiologi adalah sebuah visualisasi dari berbagai data trekait wabah guna memahami kondisi riil di lapangan. Jadi adanya klaim kasus baru Covid-19 di Indonesia cukup meragukan. Menurut tim peneliti EOCRU, hingga 8 mei 2020, pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva harian  kasus COVID-19. Mereka mengatakan jumlah kasus konfirmasi  harian itu tidak sama dengan jumlah kasus baru. Dengan kata lain, turunnya angka kasus harian itu tidak bisa langsung dibaca sebagai turunnya laju infeksi harian. (Republika.co.id, 10 Mei 2020)

 Fasilitas kesehatan dan kapasitas kesehatan Indonesia juga masih rendah. Berdadsarkan rasio tempat tidur terhadap 1000 penduduk di setiap negara dari OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) per 5 April 2020, Indonesia menempati peringkat 41 dari 42 negara. Tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Tes PCR yang dilakukan hingga 4 Mei 2020 tercatat sebanyak 86.061 orang dengan hasil negative 74.474 orang. 

Kasus COVID-19 yang selalu meningkat diperparah dengan bandelnya masyarakat yang nekat pulang kampong atau mudik. Hal ini juga dipengaruhi oleh pernyataan tidak jelas dari Presiden terkait dengan mudik dan pulang  kampong. Jika diperhatikan data kasus COVID-19 di Indonesia, fasilitas kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19, dan tindakan masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 maka Indonesia bisa dikatakan belum layak untuk melakukan pelonggaran PSBB atau relaksasi PSBB. 

Kebijakan pelonggaran atau relaksasi PSBB oleh pemerintah dianggap tergesa-gesa dan terlalu memaksa hingga harus melakukan pembohongan publik. Relaksasi PSBB demi menggerakkan roda ekonomi ini sangat beresiko membahayakan keselamatan rakyat atau bisa dikatakan bahwa urusan keselamatan rakyat belum menjadi fokus pemerintah dalam menangani COVID-19. Sejak diungkapkan rencana pelonggaran PSBB, sejumlah tokoh sudah curiga bahwa kebijakan tersebut diambil untuk kepentingan pebisnis yang hampir bangkrut sehingga meminta pemerintah melonggarkan PSBB. Sangat Nampak pemerintah menggunakan berbagai cara untuk memenangkan kepentingan bisnis segelintir kapitalis dan mengorbankan kepentingan rakyat. Beginilah sistem kapitalis menyelesaikan persoalan pandemi.

Semenara Islam punya pandangan tersendiri yang bertolak belakang dengan sistem kapitalis. Kekuasaan Islam yang disebut sebagai Khilafah, senantiasa menempatkan urusan umat diatas urusan lainnya. Segala hal yang berkaitan dengan keselamatan rakyat sangat diperhatikan oleh negara atau Khilafah. Tak heran jika peradaban cemerlang muncul dalam sistem Islam yang akan memberikan jalan keluar atas segala problem umat. Kemajuan penelitian dan teknologi, pembangunan superstruktur dan infrastruktur semua didedikasikan oleh Khilafah Islam untuk kepentingan umat serta demi kemuliaan agama mereka. Bukan demi memuaskan permintaan para pemilik modal sebagaimana sistem sekarang.


Sejarawan Will Durant secara jelas dalam bukunya mengatakan  :
“Para Khalifah telah memberikan keamaan kepada manusia hingga pada batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka”.

Sudah saatnya umat kembali ke pangkuan sistem Islam yang negara dan penguasanya siap menjalankan amanah sebagai pengurus perisai umat dengan akidah dan syariat. Hingga kehidupan akan kembali dilingkupi keberkahan dan kemuliaan, sebagaimana Allah Swt telah memberi mereka predikat bergengsi, Umat Terbaik. Wallahu ‘alam bissowab.

Oleh: Zainab Said (Mahasiswi Aktivis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar