New Normal Kebijakan Gagal dan Fatal?


Apakah anda termasuk netizen yang selalu update dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani wabah pandemi covid-19? Jika iya, anda pasti sudah bisa menilai bahwa kebijakan yang diterapkan menuai polemik bukan? Lantas, mengapa seolah tak ada keseriusan pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan yang diambil? 

Dalam upaya menekan penyebaran pandemi covid-19, Presiden Jokowi menyebut sudah saatnya, masyarakat dapat hidup berdamai dengan covid-19. "Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, 07/05/2020.

Hal ini kemudian mendapatkan respon kritik dari beberapa tokoh. Salah satunya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan skenario new normal yang ingin diterapkan pemerintah, terutama di sektor bisnis maupun layanan publik dianggap masih terlalu dini. Sebab pemerintah dinilai belum mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 mengingat kurva positif belum melandai. Padahal, World Heart Organization (WHO) menganjurkan prasyarat bahwa new normal hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. (Tribunnewsmaker.com, 27/05/2020) 

Jangankan melandai, kuantitas kasus virus covid-19 di Indonesia malah terus mengalami kenaikan. Dari hasil pemeriksaan, jumlah pasien positif corona di Tanah Air per 28 Mei 2020 mencapai 24.538 kasus. Bertambah 687 orang dibandingkan posisi per hari sebelumnya. (Kompas.com, 28/05/2020).

Selain itu kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah yang diharapkan mampu menekan virus hasilnya nihil. Justru dinilai paling buruk dibanding negara-negara tetangga. "Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi COVID-19 di Indonesia paling tidak sukses dibanding dengan tingkat kesuksesan negara-negara tetangga di ASEAN," kata pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan) atau INDEF, Didik J Rachbini, dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (20/5/2020).

Adapun Korea Selatan yang sempat mendapatkan pujian WHO karena cekat dalam menangani wabah virus walaupun tidak diberlakukan lockdown namun harapan tidak sesuai kenyataan. Pemerintah Korea Selatan secara resmi memberlakukan lagi aturan pembatasan sosial. Aturan itu berlaku selama dua minggu dari Jumat (29/5/2020) hingga 14 Juli nanti. New normal yang diberlakukan 6 Mei lalu ternyata menimbulkan gelombang kedua di Korsel. Kluster baru muncul di kota terpadat, yaitu metropolitan Seoul. (cnbcindonesia.com, 30/05/2020) 

Berakibat fatal
Sebelum adanya pandemi kritikan kebijakan memang bukanlah hal yang lumrah disematkan kepada para penguasa negeri. Dan hal yang sama kembali terjadi di masa pandemi sekarang. Bagaimana tidak, pemerintah dalam upaya menekan virus, new normal atau berdamai dengan corona dipilih sebagai kebijakan yang tepat. Padahal, WHO sebagai organisasi besar dunia pun telah menyatakan akan fatal akibatnya jika diterapkan lantaran kurva masih belum melandai. Sungguh miris, tentu menjadi pertanyaan besar, apa sebenarnya motif pemerintah tetap keukeuh menerapkan new normal ini? 

Lumpuhnya ekonomi Indonesia akibat pandemi membuat pemerintah sangat kewalahan. Apatahlagi sejak diterapkannya PSBB, pengeluaran negara menjadi lebih besar daripada pemasukan. Sehingga prioritas utama pemerintah ialah menstabilkan kembali perekonomian walaupun jutaan nyawa rakyat menjadi taruhannya. 

Sejak dulu ekonomi sudah menuai polemik. Prinsip ekonomi kapitalisme yang membolehkan seseorang memiliki harta dan mengembangkannya melalui sarana dan cara apa pun adalah pemicu permasalahan ekonomi. Jadi seorang penguasa memiliki hak untuk memiliki harta dan mengembangkannya melalui imperialisme, perampasan, dan pencurian harta kekayaan alam dari bangsa-bangsa yang dijajah. 

Hal itu mengindikasikan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam menjadi rebutan bagi para penguasa. Sehingga mereka memberikan modal yang tidak sedikit demi meraih tujuannya. Alhasil, laba modal harus tetap berjalan apapun yang terjadi. Jika tidak, hanya kerugian yang mereka dapatkan. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Harusnya negeri ini tak akan mengalami goncangan ekonomi sampai bergantung terus menerus terhadap negeri lain dalam menangani setiap masalah. Namun sayang, lemahnya kemandirian ekonomi menjadi penghalang. Sehingga tak heran jika kebanyakan pribumi menjadi orang yang terdzolimi dinegerinya sendiri. 

Lantas dimana peran negara? Negara hanya menjadi kaki tangan para pemilik modal. Dimata rakyat, mereka berjuang keras membangun negeri dari keterpurukan namun nyatanya mereka bahkan menjual negeri ini. Bagaimana tidak, dengan modal asing, fenomena legalisasi berbagai undang-undang pesanan asing kian tahun semakin meningkat. Dampaknya, kebijakan tidak berpihak kepada pribumi melainkan para kapitalis. 

Solusi Mustanir
Dengan akidah Islam, manusia mampu menemukan solusi yang hakiki dalam menghadapi masalah kehidupan termasuk wabah pandemi covid-19. Penerapan kebijakan lockdown total, jaminan alat pelindung diri berikut dukungan penuh negara dalam pengadaan vaksin serta kebutuhan lainnya akan diberikan oleh negara. Namun, itu semua akan mampu dilakukan jika suatu negara memiliki kemandirian ekonomi. Adapun penerapan kemandirian ekonomi diantaranya:

Pertama, mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam sesuai syariah Islam. Kepemilikan umum seperti tambang, emas, minyak, gas dan lainnya harus dikelola oleh negara bukan korporasi. Jadi tidak akan terjadi eksploitasi sumber daya alam seperti yang dilakukan selama ini oleh asing. Sehingga keuntungan hasil pengelolaannya dijadikan sebagai APBN untuk pemenuhan hak-hak rakyat. 

Kedua, menghentikan utang luar negeri baik utang dari lembaga keuangan internasional seperti bank dunia atau IMF maupun utang dari negara lain. Selain mengandung riba yang beresiko lebih buruk juga menghilangkan kedaulatan ekonomi negara peminjam. Sehingga jika negara terbebas dari utang maka APBN lebih mengoptimalkan kebutuhan publik. 

Ketiga, menghentikan investasi asing yang  bertentangan dengan syariah. Adapun investasi yang terkait yaitu investasi di sektor milik umum seperti pertambangan. Selain itu, bisnis haram misalnya khamr, prostitusi, dan lainnya. Serta investasi yang mendominasi umat Islam sehingga ekonomi rakyat tidak dapat berkembang atau bahkan mengalami kerugian. Dengan mengikuti syariah akan mencegah kemudharatan atau bahaya serta harta yang beredar tidak mengalir ke kalangan para pemodal asing saja. 

Dari ketiga bentuk penerapan diatas bisa tergambar bagaimana dampak diterapkannya kemandirian ekonomi Islam. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terdzolimi oleh para kapitalis. Serta tidak akan terjadi polemik takkala negara ditimpa musibah seperti yang terjadi hari ini. 

Maka dari itu, umat Islam perlu memperdalam akidah Islam. Dengannya, manusia mampu berpikir cemerlang dalam menyelesaikan setiap problem kehidupan termasuk solusi dalam menghadapi pandemi yang amat dahsyat ini. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah seperti kebijakan yang diambil oleh para kapitalis.

Jadi, new normal adalah kebijakan yang tidak didasari akidah Islam melainkan akidah demokrasi kapitalisme. Sebab materi dijadikan prioritas dibanding kemaslahatan ummat. New normal bukan malah menyelamatkan rakyat dari keterpurukan melainkan menambah kesengsaraan rakyat sehingga new normal dianggap sebagai kebijakan gagal bahkan fatal. Oleh karenanya, kebijakan new normal tidaklah tepat, yang tepat adalah kebijakan lockdown total dengan kemandirian ekonomi sebagai penopannya. Dan tentunya kebijakan ini hanya mampu diterapkan dibawah naungan sistem Islam yaitu Khilafah. 

Wallahu a'lam bi shawab.

Oleh: Andi Sriwahyuni, S. Pd 
(Pemerhati Ummat)

Posting Komentar

0 Komentar