Negara Tobat Menjamin Umat Terawat

sumber foto: ayocirebon.com


"Awal tahun sudah cukup shock karena naik dua kali lipat, terus dapat kabar bahwa tarif BPJS turun, baru banget sebentar ngerasin turun, eh udah naik lagi. Berasa lagi di prank sama pemerintah, ucap Maria seorang ibu rumah tangga.

Ungkapan yang sama tidak hanya di keluhkan oleh Maria, namun banyak warga lain yang juga merasa kecewa oleh kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah.

Setelah baru saja MA mengumumkan keputusan pembatalan kenaikan tarif BPJS kesehatan, pemerintah malah mengeluarkan aturan baru berupa Perpres tentang kenaikan tarif BPJS kesehatan. Kebijakan yang dinilai banyak orang sebagai kebijakan maju mundur, sehingga memberikan ketidak pastian kepada masyarakat.

Belum lagi saat ini di tengah Pandemi bahwa masyarakat dituntut untuk melakukan Phisical distancing dan diberlakuan aturan PSBB sebagai upaya mencegah meluasnya wabah, yang secara otomatis akan sangat mempengaruhi kemampuan perekonomian masyarakat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah kesulitan apalagi adanya penambahan tarif disana sini layaknya ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga.

Berdasarkan data penyumbang defisit BPJS kesehatan yang terbesar berasal dari kelompok peserta bukan penerima upah atau PBPU/BU jumlahnya sekitar 35 juta orang, ujar Yustianus Prastowo staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di kutip dari https://bisnis.tempo.co/read/1342986/stafsus-sri-mulyani-ungkap-data-penyumbang-defisit-bpjs-terbesar.

Defisit secara singkat dapat diartikan kekurangan dalam anggaran Belanja Negara. Namun Anehnya ditengah pengakuan defisit anggaran BPJS kesehatan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini justru memutuskan untuk menambah "bonus" bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi BPJS yang tertuang dalam Permenkeu tentang manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. Dan jumlah kenaikan tersebut dua kali lipat dari sebelumnya dikutip dari https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190812174849-78-420655/di-tengah-defisit-menkeu-tambah-bonus-direksi-bpjs

Tindakan ini tentu saja menuai kontroversi, karena dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil, apalagi disaat sekarang ini masyarakat sedang kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ditambah berbagai kebijakan yang nyata-nyata bukan menyelesaikan masalah yang ada malah justru menambah beban rakyat. Disaat rakyat harus menerikkan ikat pinggang justru kemewahan para pejabat semakin melenggang.

Apalagi jika dilihat kenaikan itu acap kali tidak di barengi dengan tindakan dan upaya perbaikan mutu layanan yang sering dikeluhkan masyarakat yang secara rutin membayar iuran.

Maka langkah pemerintah dalam menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan dianggap tidak hanya melanggar keputusan MA, tapi juga menegaskan ketidak pedulian terhadap rakyat.
Rakyat yang seharusnya mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas apalagi di masa wabah dan kondisi buruk ekonomi. Namun malah dibebani dengan iuran BPJS yang semakin tinggi.

Melalui Perpres no 64 th 2020 bahkan rakyat dipaksa harus tetap mambayar iuran karena jika menunggak pembayaran maka akan diberhentikan kepesertaan sementara dan diwajibkan membayar denda penunggakan. Dan tak tanggung-tanggung denda yang dimaksudkan mencapai lima persen dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak maksimal dua belas bulan dan besaran denda maksimal tiga puluh juta di kutip dari : https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200520170712-78-505416/nunggak-bpjs-kesehatan-terancam-denda-jika-rawat-inap

Kebijakan yang ada saat ini sering kali menunjukan bahwa pemerintahan berdiri bukan untuk melayani rakyat melainkan untuk bisnis dan meraup keuntungan.

Demikianlah yang terjadi jika negara menghadapi kekosongan perspektif Islam dalam strategi ketatanegaraan dengan berbagai reaksi dan kebijakan yang acapkali menunjukkan betapa rapuhnya asas yang mendasari pemerintahan jika tidak meninggikan hukum Islam.

Berbeda halnya dalam pemerintahan Islam bahwa negara harus memiliki kemampuan dan kendali serta turun langsung dalam melayani umat dalam hal mengatur segala sumber daya yang diperuntukan bagi umat. 

Dalam pemerintahan Islam di masa Khalifah Umar bahkan ada kebijakan untuk menunda pungutan zakat pada krisis/bencana. Diriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, “Umar bin al-Khathab menunda zakat pada masa krisis/bencana dan tidak mengirim para petugas penarik zakat. Pada tahun berikutnya, Allah mengentaskan paceklik, kemudian Umar memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dan para petugas zakat menarik zakat dua tahun. Kemudian mereka diperintahkan untuk membagikan zakat satu tahun dan sedekah satu tahunnya diberikan pada Umar.”

Hal itu menunjukan  upaya khalifah Umar dalam meringankan beban umat di masa krisis.

Para penguasa Muslim sudah seharusnya bertobat kepada Allah SWT karena kebijakan-kebijakan mereka jauh dari tujuan-tujuan mulia penerapan syariat Islam yang tidak akan menghantarkan apa pun kecuali kezaliman dan kerusakan.

Di barengi dengan mengeluarkan kebijakan yang cepat dan tuntas dengan pengawalan langsung dalam upaya penyelesaian krisis serta mengkonsolidasi daerah sekitar untuk bekerja sama dan saling tolong menolong.

Karena sejati nya dalam Islam selain bertanggung jawab dalam kepengurusan perekonomian umat, negara juga memiliki kewajiban untuk menaikkan peringkat umat secara pemikiran dan kejiwaan dengan Islam, sehingga bisa mewujudkan masyarakat Islam yang kokoh dan mulia karena ketaqwaannya terjaga serta memiliki daya tahan terhadap krisis.

Wallahu a'lam bisshawab.

Oleh: Ummu Azwa

Posting Komentar

0 Komentar