Nasib Tenaga Medis dalam Cengkraman Kapitalis


Menjadi rahasia umum bahwa tenaga medis yang menjadi tim nakes penanganan kasus positif covid-19 banyak berguguran. Jumlah tenaga medis yang positif covid-19 dan wafat kian meroket. Padahal di negeri ini, jumlah tenaga medis untuk dokter saja hanya 200 ribu orang. Dokter spesialis paru hanya 1.976 orang, sehingga apabila kehilangan satu dokter maka akan menambah resesi jumlah tenaga medis di Indonesia seperti yang dimuat dalam wartakota.tribunnews.com (25/05/2020).

Tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan kasus positif covid-19 tak lepas dari cengkraman kapitalis. Mereka bekerja dengan minimnya alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (alkes). Lambannya penyediaan APD dan alkes semakin membuat tenaga medis dalam risiko besar tertular saat bertugas.

Kondisi tenaga medis diperparah dengan insentif yang dijanjikan tak kunjung datang. Pimpinan negeri langsung yang menjanjikan insentif bulanan kepada tenaga medis yang terlibat dalam penanganan covid-19 pada 23 Maret 2020. Tempo.co (25/05/2020)

Tentu insentif yang tak segera cair menambah beban psikis bagi tenaga medis mengingat apa yang sudah mereka kerjakan. Mereka rela di garda terdepan dengan konsekuensi berpisah dari anggota keluarga tercinta. Bahkan mereka rela nyawa jadi taruhan dalam melaksanakan tugas mulia ini. 

Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kiranya pepatah tersebut kini menempel pada tenaga medis. Cengkraman kuat kapitalis ikut menyandera tenaga medis yang setia dengan sumpahnya. Dalam kaca mata kapitalis, negara tak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk mengurusi rakyat, termasuk penyediaan kebutuhan kesehatan. Negara tak perlu berpayah-payah memperhatikan tenaga medis yang sudah lemah, tak perlu repot memberikan fasilitas terbaik. Karena jika hal itu dilakukan, maka negara akan mengalami kerugian besar dalam aspek finansial.

Sudah menjadi sifat sistem kapitalisme acuh pada pengurusan dan pemeliharaan rakyat. Dalam pandangan sistem ini, manfaat adalah asas yang harus dijalankan. Maka tujuan adanya negara adalah untuk meraih keuntungan, bagaimanapun caranya. Jadi jangan sampai rugi saat membiayai kesehatan rakyat, jangan sampai buntung ketika membayar tenaga medis.

Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan sistem Islam. Dalam pandangan Islam negara adalah pemelihara urusan rakyat, menjadi perisai bagi rakyat. Islam memandang nyawa seorang sangatlah berharga. Bahkan kafir dzimmi dijaga jiwa dan hartanya oleh negara yang menerapkan sistem Islam.

Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok individu rakyat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan harus dijamin oleh negara. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. 

Sejarah mencatat kebijakan khalifah Umar bin Khaththab saat menangani wabah dengan karantina wilayah. Beliau mengirimkan tenaga medis dengan cepat, tentu saja perhatian khalifah Umar ekstra besar dibanding masa normal. Beliau bahkan rela tidak makan sampai memastikan rakyatnya terpenuhi kebutuhannya. Sehingga wabah yang memakan banyak korban tak berkepanjangan.

Lalu pada masa khalifah Harun ar-Rasyid tercatat bahwa beliau membangun rumah sakit yang banyak agar bisa melayani kebutuhan kesehatan rakyat. Beliau tak pernah telat membayar gaji tenaga medis. Pelayanan terbaik diberikan di tiap rumah sakit tanpa membedakan apakah kaya atau miskin.

Dan masih banyak jejak sejarah Islam dalam dunia kesehatan. Di mana pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma. Namun, tenaga medis tetap sangat dihargai. Fasilitas terbaik juga diberikan kepada tenaga medis selain gajinya. 

Islam juga mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dengan pemberlakukan karantina wilayah. Negara melakukan karantina agar wabah tak menyebar ke wilayah lainnya. Tenaga medis tak dibiarkan bekerja sendiri, negara akan memenuhi kebutuhan alkes dan APD yang diperlukan dengan cepat agar segera tertangani proses penyembuhan.

Selain itu, karantina wilayah yang diberlakukan negara diiringi juga dengan pemenuhan kebutuhan pokok individu rakyat dengan pemenuhan yang memadai dan berkala. Agar rakyat tidak keluar rumah dan tidak berkumpul di kehidupan publik. Tentu saja hal ini akan membantu tenaga medis bisa menyelesaikan tugasnya dengan segera. Karena diam di rumah bagi individu rakyat sangat membantu pemutusan rantai penyebaran wabah.

Adapun biaya yang digunakan oleh negara berasal dari baitul mal. Jika baitul mal kosong melompong saat wabah terjadi, maka khalifah bisa meminta bantuan para wali di wilayah yang tidak terdampak wabah. 

Jika belum cukup, maka negara bisa meminta kaum muslimin yang kaya untuk bersedekah dalam rangka mengentaskan wabah termasuk tunjangan dan gaji tenaga medis. Jika masih belum cukup juga, maka negara akan memberlakukan pajak pada kaum muslim yang kaya saja.

Demikianlah mekanisme pengentasan wabah dan pembiayaan pemenuhan kebutuhan pokok individu dalam Islam. Sehingga tak ada kecemasan dan kekhawatiran akan terlantar. Karena Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan individu rakyat bukan korporat.

Wallahu A'lam

Oleh: Afiyah Rasyad

Posting Komentar

0 Komentar