TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kurva Melandai? Lampu Hijau Relaksasi PSBB?



Pemerintahpun mengklaim kurva melandai karena terjadi sedikit penambahan kasus baru. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Muhajir Efendi menyatakan bahwa kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia sejak 7 Mei yang lalu terus mengalami penurunan, meski tidak drastis. "Keadaan peta COVID-19 per 7 Mei ada kecenderungan angka kasus terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis," kata Muhadjir dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan di akun Sekretariat Presiden, Jumat, 8 Mei. Kami bersyukur karena angka kasus kita rata-rata masih rendah dan bisa dilihat kasus perhari di bawah 500. Sementara untuk kesembuhan semakin tinggi sudah mendekati 300 perhari dan angka kematian landai tidak ada penambahan yang cukup drastis," jelas dia (viva.co.id, 11 Mei 2020).

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani berkata kesimpulan bahwa kurva penularan COVID-19 telah menurun tak bisa didasari hanya pada penambahan kasus di 2-3 hari terakhir.Kurva penularan COVID-19 turun harus dilihat dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan. "Jika terburu-buru relaksasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maka hasilnya nanti tidak efektif dan bisa menyebabkan pelonjakan kasus kembali," kata Laura kepada Tirto.id, Minggu (10/5/2020).

Sementara di Indonesia, kata Iqbal, yang dijadikan patokan waktu penambahan kasus baru ialah pelaporan dari laboratorium COVID-19 kepada pemerintah. Selain itu, Iqbal menilai karakteristik wilayah di Indonesia berbeda. Maka kurva epidemiologi harus dibuat per wilayah. Masalahnya, hingga hari ini tidak ada data mengenai jumlah pengujian PCR perprovinsi (tirto.id ,12 Mei 2020). 

Dari pernyataan para pakar diatas maka tidak bisa kurva Covid dikatakan “melandai” hanya karena melihat kasus yang turun dalam beberapa hari saja, karena data masih fluktuatif, selain itu data yang diambil tidak bisa riil seperti di lapangan karena pengujian CPR di Indonesia masih terbatas baik SDM maupun alat dan bahan penguji nya, serta data perwilayah di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak bisa diambil secara nasional. Ketika faktanya kurva tidak benar-benar landai, maka apa tujuan pemerintah mengkampanyekan kurva landai yang seakan terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa itu?

Banyak yang mencurigai bahwa segala pernyataan relaksasi PSBB untuk kepentingan bisnis semata. Semenjak diberlakukannya PSBB, ratusan perusahaan terpaksa gulung tikar, banyaknya PHK membuat ekonomi semakin terpuruk. 

Sebagaimana yang diketahui sistem ekonomi kapitalis menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukannya. Untuk keluar dari situasi ekonomi yang memburuk tersebut maka roda ekonomi harus berjalan sebagaimana biasa, maka karantina wilayah seperti PSBB harus mulai dilonggarkan bahkan kalau bisa dihilangkan. 

Namun, ditengah pandemi seperti saat ini hal itu tidaklah mungkin, karena pasti akan ada berbagai penolakan, maka harus ada langkah untuk bisa “melonggarkan” PSBB secara ilmiah, yaitu gerakan kurva landai. Jadi, kurva landai sebagai legitimasi untuk relaksasi PSBB.

Bahkan berdasarkan data dari gugus tugas, kelompok usia dibawah 45 tahun akan diberi kelonggaran untuk beraktivitas kembali guna menekan laju PHK massal yang terjadi. Dilansir dari media tirto (13/05/20) bahwa Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Doni Martado menyampaikan bahwa persentase kematian dibawah 45 tahun lebih rendah sehingga memungkinkan untuk beraktivitas seperti biasa. 

Namun hal ini dibantah oleh pakar epidemiologi dari Universitas Padjajaran, Panji Fortuna Hadiseomarto bahwa 47,8 persen dari kelompok usia 18-45 tahun memenuhi ruang isolasi sebanyak 50,8 persen. Pegiat gerakan Kawal Covid 19 Elina Ciptadi mengungkapkan bahwa di beberapa negara yang berperan sebagai penukar secara massif (super spreader) justru orang dalam usia produktif  misalnya seorang karyawan pabrik pengolahan ikan di Ghana yang menulari 533 orang di lingkungan kerjanya. Ada juga pelari bernama “Mattia” yang berasal dari Italia yang menulari 13 orang di Provinsi Lombardia. Di Jawa Timur saja, terdapat ratusan karyawan pabrik rokok yang positif Corona. 

Beberapa negara yang telah melonggarkan lockdown juga tak luput dari bahaya gelombang kedua pandemi ini. Dikutip dari detik.com (12/05/20)  bahwa negara yang terancam gelombang kedua Corona adalah China, Korea Selatan, Jerman, Iran dan India. Ini karena negara tersebut mulai melonggarkan karantina wilayah. 

Karena itu, WHO mengingatkan bahwa negara yang akan melonggarkan karantina wilayah untuk memastikan mampu menangani tiga pertanyaan sebelum mengambil kebijakan tersebut, yaitu apakah epidemi sudah terkendali? Apakah sistem kesehatan sanggup menghadapi kembalinya lonjakan kasus? Apakah sistem pengawasan bisa mendeteksi dan melacak kasus-kasus beserta kontaknya?" kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip dari akun Twitter resmi WHO, Selasa (12/5/2020). 

Dan jika Indonesia bersiap untuk kondisi “new normal” seperti skema yang telah diwacanakan oleh pemerintah, maka apakah tiga pertanyaan dari WHO mampu dijawab dan diatasi? Jika tidak mampu, maka rakyat kembali yang akan menjadi tumbal dari kepentingan ekonomi negara.

Oleh Qurrota 'Aini S.Si

Posting Komentar

0 Komentar