TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kontroversi Perppu Corona

sumber foto: alinea.id

Semenjak ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO, wabah COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Indonesia menjadi salah satu negeri yang terkena wabah ini. 

Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Roda perekonomian masyarakat pun terpaksa tersendat, kondisi sosial masyarakat pun menderita. Berbagai kebijakan diluncurkan untuk menangani wabah ini, dari kebijakan jaring pengaman sosial hingga kebijakan lainnya dengan anggaran ratusan triliunan rupiah.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Selasa, 12 Mei 2020 yang lalu, telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020. Perppu ini berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19. 

Perppu ini telah ditanda tangani oleh Presiden sebagai landasan hukum kebijakan keuangan ditengah situasi yang genting akibat pandemi COVID-19 karena kekosongan hukum. Dalam aturan tersebut, pemerintah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp. 405,1 Triliun (pikiranrakyat.com, 15/05/20).

Namun keberadaan Perppu ini juga menuai kontroversi di masyarakat. Salah satunya, Perppu ini dinilai tidak urgen. Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak memliki alasan yang kuat dalam membentuk aturan tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19. Padahal sebelumnya pemerintah sudah memiliki payung hukum lain yang dapat digunakan untuk mengatur keuangan Negara dalam situasi darurat yaitu melalui Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Didalamnya telah diatur mengenai mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat (kompas.com, 28/04/20).

Alih-alih menjadi dasar hukum yang mengatur stabilitas keuangan Negara selama pandemi COVID-19, keberadaan Perppu ini justru dicurigai sebagai agenda politik pemerintah dan menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk mengatur keuangan Negara secara penuh. 

Tentu ini akan menimbulkan potensi korupsi ditubuh lembaga pemerintahan hari ini. Jika ini terjadi tentu akan melanggengkan kasus korupsi di negeri ini walaupun ditengah wabah. 
Pada kondisi saat ini, dimana kapitalisme telah menjajah negeri ini, uang telah menjadi sesuatu yang maha kuasa untuk segala sesuatu. Berbagai cara akan ditempuh untuk mendapatkan uang yang banyak. Salah satunya dengan kekuasaan.

 Maka tak heran jika hari ini kita temukan banyak sekali orang berlomba berebut kekuasaan. Kampanye sana-sini dengan dalih untuk memberikan kesejahteraan, namun nyatanya korupsi miliyaran rupiah. Beginilah cara pandang kapitalisme terhadap kekuasaan. Kekuasaan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan.

Sejatinya ini jelas berbeda dengan cara pandang islam terhadap kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai alat untuk mengatur umat dengan aturan yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Kekuasaan juga menjadi alat untuk mengurusi umat dengan sepenuh jiwa oleh pemimpinnya. 

Karena beratnya amanah sebuah kepemimpinan, maka penguasa dalam islam takut untuk menyelewengkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apalagi ditengah wabah yang mengancam nyawa warganya seperti hari ini. Wallahu’alam.[]

Oleh Sarinah A, Penggiat Pena Banua

Posting Komentar

0 Komentar