TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Klaim Grafik Pandemi Menurun, Kepentingan Siapa?


Kabar menurunnya jumlah infeksi Covid-19 beberapa hari terakhir menjadi angin segar di masa pandemi ini. Pemerintah melalui pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah penderita covid-19 di minggu ini meski tidak terlalu drastis. Dan menurutnya prediksi sejumlah pakar bahwa angka kasus infeksi virus akan meningkat secara masif tidak terbukti (voaindonesia.com, 08/05/2020).

Senada dengan pernyataan tersebut menurut ketua tim pakar gugus tugas penanganan covid-19 grafik menunjukkkan bentuk kurva landai yang artinya terjadi tren laju penurunan, utamanya di 10 propinsi dengan kasus positif terbanyak. Bahkan Kementrian Koordinator Perekonomian telah memproyeksikan aktivitas masyarakat akan kembali pulih mulai 1 Juni 2020. Dan industri serta jasa sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, rutin mencuci tangan, dan memakai masker (tirto.id, 12/05/2020).

Namun disisi lain para ahli epidemiologi menanggapi berbeda terhadap klaim pemerintah tersebut. Seperti yang diungkap oleh pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani yang juga dilansir dalam tirto.id bahwa menyimpulkan kurva penularan Covid-19 telah menurun tidak bisa didasari hanya pada penambahan kasus di 2-3 hari terakhir. Kurva yang turun harus dilihat dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan. Jika terburu-buru dan serta merta ditetapkan pelonggaran pada pembatasan sosial berskala besar, maka hasilnya tidak akan efektif dan bisa menyebabkan pelonjakan kasus kembali. 

Para peneliti dari EOCRU (Eijkman-Oxford Clinical Research Unit) juga menyampaikan tanggapan yang serupa. Menurut mereka hingga hari ini Indonesia masih belum memiliki kurva epidemi yang sesuai kaidah epidemiologi. Disamping itu juga masih ada permasalahan manajemen data covid-19 oleh pemerintah, sehingga membuat keakuratan klaim kurva landai tersebut masih diragukan. Hal ini diungkapan oleh Iqbal Elyazar salah satu peneliti dari EOCRU bahwa kabar baik dari pemerintah yang ditunjang dengan alat ukur valid, akurat dan terpercaya akan memberikan harapan, akan tetapi hal itu kini absen di Indonesia (tempo.co, 09/05/2020). 

Jika melihat kontradiksi antara pernyataan pemerintah dengan para pakar serta melihat fakta masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol PSBB, bisa disimpulkan memang belum benar-benar terjadi penurunan jumlah infeksi virus. Yang menjadi pertanyaan baru justru mengapa pemerintah terkesan ‘memaksakan’ opini penurunan pandemi. Disisi lain di saat angka penularan masih tinggi kebijakan pelonggaran PSBB justru dimunculkan untuk penyelamatan ekonomi utamanya bagi para pengusaha dan sejumlah pebisnis. Kemerosotan pendapatan perusahaan-perusahaan membuat mereka menekan pemerintah membuat kebijakan agar bisnis mereka tetap berjalan. 

Dikutip dari laman tempo.co bahwa kalangan pengusaha meminta kebijakan PSBB dilonggarkan agar dunia usaha tidak makin tertekan. Menurut mereka dengan begitu pengusaha tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK  dan merumahkan karyawan. Menurut ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi Sukamdani, bahwa tekanan besar bagi dunia usaha sudah tidak bisa lagi ditahan. Sementara menurutnya stimulus yang digelontorkan pemerintah dianggap tidak berdampak besar bagi dunia usaha karena kemampuan pemerintah yang terbatas. Jadi tidak ada pilihan lain selain kebijakan relaksasi PSBB.  

Kesan pemerintah yang lebih mengutamakan penyelamatan bisnis para pengusaha dibandingkan resiko besar penularan virus ini tentunya membuat publik geram . Alasan memutar roda ekonomi nyatanya  tetap saja untuk kepentingan para pengusaha besar dan investor yang hampir bangkrut. Prinsip Kapitalis membuat para pemilik modal hanya mengejar keuntungan dan minim rasa kemanusiaan. Mereka tidak peduli dengan dampak banyaknya korban yang berjatuhan  jika pembatasan sosial dihilangkan. 

Selain itu kebijakan selama masa pandemi yang melarang masyarakat beraktivitas diluar menjadikan konsekwensi bagi pemerintah untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya yang terdampak. Dan ini sangat memberatkan bagi pemerintah dikala jumlah hutang  juga semakin menumpuk. Walhasil satu-satunya cara untuk meringankan ‘beban’ negara adalah dengan tetap membebaskan masyarakat untuk beraktivitas dan bekerja, tidak peduli dengan resiko banyak hilangnya nyawa. Semuanya demi kepentingan ekonomi semata. Maka berbagai macam cara dilakukan termasuk wacana klaim penurunan pandemi dengan harapan rakyat akan percaya dan mendukung kebijakan penguasa. 

Inilah fakta solusi yang diberikan oleh sistem yang terlahir dari pemikiran manusia, yaitu sistem Kapitalisme. Sekulerisme yang menjadi asas dalam penerapannya selalu menjadikan agama terpisah dari urusan pemerintahan. Sehingga tidak akan dijumpai penerapan ajaran agama dalam bernegara seperti tanggung jawab pemimpin atas setiap nyawa rakyatnya, penjaminan kebutuhan pokok setiap individu rakyat,  juga berjalannya fungsi koreksi (muhasabah) kepada penguasa. Yang ada hanyalah kebijakan untuk mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu jika dibandingkan maka sistem ini sangat bertolak belakang dengan islam. Dalam Islam ada sistem ekonomi yang mempunyai standar utama untuk dipenuhi yaitu jaminan kebutuhan pokok hingga sekunder tiap individu masyarakat. Baik negara dalam kondisi aman ataupun terkena bencana termasuk wabah. 

Sementara dalam penyelesaian masalah wabah, Islam punya prioritas untuk segera menghentikan infeksi dengan cara karantina wilayah tempat wabah itu berada. Dengan penjagaan ketat warga daerah wabah tidak boleh keluar agar tidak terjadi penularan bebas. Begitupun warga daerah luar wabah tidak boleh masuk daerah wabah. Semuanya untuk keamanan bersama. 

Dalam kondisi karantina tersebut negara wajib menjamin kebutuhan pokok tiap individu utamanya daerah yang terdampak. Tentunya untuk sementara waktu perekonomian daerah tersebut mengalami kemunduran, karena prioritas negara adalah keselamatan rakyat. Namun dengan pengaturan sistem ekonomi Islam masalah pendanaan akan bisa diselesaikan karena sistem APBN yang khas dalam islam menjadikan jumlah kas negara melimpah. Baik dari kepemilikan umum seperti tambang, hutan, laut dan sumber daya alam yang lain. Atau kepemilikan negara seperti fai, jizyah dan kharaj. 

Negara yang berasaskan islam juga tidak bersifat lokal. Maka jika salah satu daerah benar-benar dalam kondisi kekurangan karena karantina dan aktivitas ekonomi berhenti, daerah lain yang masih beraktivitas normal akan mengirimkan bantuan. Inilah prinsip bahwa umat muslim adalah satu tubuh. Jika yang satu sakit maka yang lainnya akan merasakannya dan mengulurkan bantuan. Dan semua ini hanya bisa terwujud dalam sistem yang kompleks dan terintegrasi dalam sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai asasnya. Karena dorongan sistem untuk selalu taat kepada Allah akan mewujudkan pemimpin yang akan menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun segelintir orang. 

Oleh Fata Vidari, S.Pd
Pendidik dan Aktivis Peduli generasi

Posting Komentar

0 Komentar