Kasus Corona Meningkat, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan

sumber foto: suara.com

Tagar "Indonesia Terserah" merajai jagat sosial media. Mulai dari tim medis, kaum millenial, warga net, hingga anggota dewan bersuara mengkritisi kebijakan pemerintah menangani pandemi.

Sejumlah kebijakan yang tumpang tindih dianggap sebagai bukti tak seriusnya pemerintah dalam mengakhiri masa pandemi ini. Tuduhan ini bukan tak beralasan, meningkatnya kasus positif Covid-19 selama Pelonggaran PSBB dinilai pemerintahlah yang menjadi penyebab utama.

Seharusnya pemerintah konsisten dan tegas dalam penerapan PSBB, agar rantai penularan virus Covid-19 benar-benar bisa diputus. Tapi sayang sungguh sayang, pemerintah justru menciptakan kondisi yang membuat virus Covid-19 menyebar secara masif.

Alih-alih memutus rantai penyebaran Virus, pemerintah melalui kebijakan rileksasi PSBB justru mengakibatkan korban terus bertambah, bahkan mencapai jumlah yang fantastis.

Kebijakan Plin-plan Bukti Demokrasi Minim Solusi

Dibalik meningkatnya jumlah kasus Corona, pemerintah mendapat sorotan banyak pihak. Pemerintah dianggap lebih berpihak pada penguasa, nasib pengusaha lebih dipikirkan oleh pemerintah daripada nasib rakyat. Asal pengusaha untung, tak mengapa rakyat dikorbankan. Begitulah wajah pemerintah yang ada dalam sistem Demokrasi.

Berbagai kebijakan yang dibuat arahnya adalah keuntungan bagi kaum kapital. Berbagai cara pun akan dilakukan pemerintah demi melayani tuannya yaitu para kapital. Sedang rakyat, hanya bisa bersabar serta berjuang sendiri menghadapi berbagai krisis sebab penguasa mereka berlepas tangan.

Kredibitas pemerintah pun dipertanyakan. Pemerintah dinilai tak mampu menghadapi pandemi ini, juga tak mampu menjamin keselamatan rakyatnya. Di bawah kendali Demokrasi pemerintah tak punya arah kebijakan yang jelas, bahkan tak punya solusi yang mutakhir.

Tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menangani pandemi adalah bukti bahwa pemerintah memang tidak bersungguh-sungguh. Belum lagi perubahan dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya. Hari ini bilang mudik tidak boleh, besok bilang mudik boleh. Katanya berkerumun dilarang tapi mall dibuka, akibatnya warga yang berbelanja membludak di mall. 

Pelanggaran kebijakan sendiri pun dilakukan pemerintah. Di tengah pemberlakuan PSBB, BPIP beserta Ketua MTR RI menggelar konser, di akhir acara ada foto bersama yang melanggar aturan PSBB. Saat mendapat sorotan masyarakat, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo lalu meminta maaf kepada masyarakat atas acara konser amal yang digelar secara virtual tersebut. Narasi "Bersatu Lawan Corona" yang dibangun oleh Pemerintah pun menjadi narasi yang gagal. Semakin tak jelaslah rencana dan strategi pemerintah dalam menangani pandemi corona ini.

Pemerintah sebagai penanggungjawab urusan rakyat yang memiliki segala instrumen membuat kebijakan dan merealisasikannya seharusnya bisa menyelesaikan pandemi ini. Meminta rakyat hidup berdamai dengan Corona adalah kebijakan yang keliru dan tidak seharusnya diambil oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan lebih dari sekedar menyerah dan membiarkan rakyat berjuang sendiri melawan Corona. Namun nampaknya pemerintah minim solusi dalam menghadapi pandemi ini.

Bila rakyat diminta berdamai dengan Corona, siapkah rakyat hidup ditengah virus yang mematikan ini? Apa upaya pemerintah mempersiapkan rakyatnya agar kuat hadapi Corona? Atau mungkinkah pemerintah menginginkan agar kematian akibat Covid-19 sebagai kematian biasa? 

Saat dunia kini diselimuti ketakutan akibat Covid-19, wajarlah bila pemerintah Indonesia justru menganggap Covid-19 seperti teman yang bisa diajak berdamai? Padahal sejak Desember hingga kini jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di dunia mencapai 5,5 juta kasus, dengan angka kematian mencapai 347.563 kasus. (Kompas.com, 26 Mei 2020).

Demokrasi Berpihak Pada Koorporasi

Tak mengherankan bila kondisi berbahaya dan mengancam jiwa rakyat tak dipandang serius oleh pemerintahan dalam sistem demokrasi. Sebab Demokrasi lebih berpihak kepada pemilik modal (elit penguasa) dibanding kepada rakyat. Tak jarang aspirasi rakyat dicampakkan demi memuluskan kepentingan para pemodal. 

Demokrasi lahir dari Ideologi Kapitalisme, yang menjadikan keuntungan materi di atas segala-galanya. Demokrasi dijadikan batu loncatan bagi kapitalisme demi melancarkan tercapainya kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi negara-negara kafir Penjajah. 

Tak terkecuali di Indonesia, telah menunjukkan orientasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk produk undang-undangnya sebagai negara yang mengadopsi Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dan kapitalisme sebagai sistem ekonominya. 

Kepentingan pemodal atau orientasi keuntungan sejumlah elit politik menjadi bukti akan hal di atas. Rakyat hanya dianggap sebagai pilar-pilar enopang berdirinya politik dan ekonomi Kapitalisme. Sementara pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, membuat kebijakan, lalu berlepas diri dalam mengontrol realisasi kebijakan tersebut. 

Penetapan iuran BPJS Kesehatan misalnya, menjadi bukti yang nyata berlepas tangannya pemerintah dalam menyiapkan layanan kesehatan bagi rakyat. Rakyat diharusnya membayar biaya kesehatan rakyat, dan penangannya diserahkan ke lembaga non pemerintahan yaitu BPJS. Prinsip diadakannya iuran BPJS ini adalah tolong menolong antar rakyat. Mengapa rakyat diminta tolong menolong? Di mana peran negara dalam menjamin ketersediaan layanan kesehatan bgai rakyat? Bukankah layanan kesehatan adalah hal rakyat yang berarti kewajiban negara menyediakan? 

Alhasil kesehatan beralih kendali ke tangan lembaga usaha. Lagi-lagi kebijakan pemerintah memberi angin segar bagi koorporasi. Lantas, apa yang rakyat harus harapkan dari pemerintahan yang memberikan loyalitasnya kepada kaum kapitalis (pemilik modal)? Bukankah ini menunjukkan pengkhianatan pemerintah atas mandat dari rakyat? Masihkah rakyat tetap percaya pada Demokrasi Dan Kapitalisme? 

Islam dengan Sistem Pemerintahannya yang Solutif

Berbeda dengan sistem Demokrasi, Islam sebagai sebuah ideologi memandang Seorang Pemimpin adalah Pelayan rakyat (khadimatul Ummah). Pemimpin atau Khalifah dibaiat oleh rakyat untuk ditaati selama menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan Allah Swt. Dan tidak ada ketaatan kepadanya bila memerintahkan kepada selain hukum Allah Swt. 

Khalifah berkewajiban menerapkan seluruh hukum-hukum Allah Swt dalam pemerintahannya. Dan satu-satunya model pemerintahan yang kan mewujudkan itu hanyalah Khilafah. Khilafah inilah sistem pemerintahan Syar'i sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang kemudian dilanjutkan oleh para Shahabat Nabi Saw, yakni para Khalifah. 

Allah Swt telah memerintahkan kepada seorang Khalifah untuk melayani rakyatnya, memenuhi segala kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan, papan maupun layanan kebutuhan penunjang, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. 

Allah Swt akan menganggap seorang Khalifah berdosa bila lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Bahkan boleh Khalifah diturunkan dari jabatannya bila melakukan kedzaliman terhadap rakyat, dengan tidak memenuhi hak-hak rakyat sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah swt. 

Dalam bidang kesehatan, Khalifah wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi rakyat secara cuma-cuma, tanpa mengabaikan kualitas layanan kesehatan tersebut.  Rasulullah Saw pernah mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat. (HR. Muslim)

Saat menjadi Khalifah, Umar bin al-Khaththab ra., juga menyediakan dokter gratis untuk mrngobati Aslam. Demikian pula di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, di masa itu kaum muslimin meraih kegemilangan di bidang ilmu pengetahuan, sehingga di masa itu kaum muslimin banyak memiliki dokter yang mereka bekerja untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi rakyat. Pembiayaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara. 

Khilafah juga menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan maksimal kesehatan. Khilafah membentuk badan-badan riset untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya.

Pada masa keemasan Islam, Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis. Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna netra. Khalifah Bani Abbasyiah banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.

Khilafah melalui departemen terkait mensosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan asri. Khilafah juga membudayakan gaya hidup sehat dengan cara membuat aturan-aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat, serta bersihnya lingkungan dari polusi.

Negara Khilafah takkan menjadikan rakyat sebagai "pasar" untuk menjual berbagai macam produk dan jasa dari koorporasi, sebagaimana dalam sistem Demokrasi. Apatahlagi membuat rakyat tumbal kepentingan swasta dan asing. Itu tak pernah terjadi dalam sistem Khilafah. Rakyat akan mendapat kemudahan dalam setiap layanan pemenuhan kebutuhan mereka, sebab prinsip pelayana negara dalam Islam adalah mudah da memudahkan.

Rasulullah Saw bersabda: "Siapa saja yang menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan urusannya kelak pada Hari Kiama” (HR al-Bukhari). Nabi saw. pun mendoakan keburukan bagi penguasa yang membebani rakyatnya: “Ya Allah, siapa saja yang memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia menyempitkan mereka, sempitkanlah dia. Siapa saja yang memiliki hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, perlakukanlah dia dengan baik.” (HR Ahmad dan Muslim).

Melihat perbandingan dua Ideologi (kapitalisme dan Islam) di atas yang seperti antara langit dan bumi, wajiblah atas seluruh kaum muslimin meninggalkan Ideologi kapitalisme dan sistem Demokrasi. Selain karena Ideologi ini bertentangan dengan Islam, juga karena terbukti gagal melayani rakyat. Dan Covid-19 menjadikan Demokrasi-Kapitalisme makin sekarat Kredibilitasnya di hadapan rakyat. Umat wajib mencampakkan Demokrasi dan Ideologi Kapitalisme. 

Ditengah kepercayaan umat yang kian melemah terhadap Demokrasi-kapitalisme, dakwah Syariah Islam Kaffah dan Khilafah harus terus digalakkan, agar umat memahami bahwa hanya Islam lah satu-satunya Ideologi yang shahih, dan solusinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dan penerapan Ideologi Islam itu membutuhkan sebuah institusi pemerintahan yang juga sesuai dengan Islam, yakni Khilafah. Wallahu A'lam.

Oleh: Yani Ummu Farras Abiyyu, S.Pd.I

Posting Komentar

0 Komentar