Kapitalisme Gagal Memuliakan Pejuang Kemanusiaan

Pejuang garda terdepan dalam menangani pandemi covid-19 adalah mereka para tenaga medis. Mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bahkan hingga petugas kebersihan dan semua pihak yang terlibat dan bekerja di rumah sakit. Selama hampir tiga bulan negeri ini melawan pandemi, merekalah yang paling lelah dari segala sisi. Lelah jiwa dan raga. Bekerja dalam tekanan selama berjam-jam dengan baju yang sangat tidak nyaman, menahan buang air bahkan makan. Lelah hati karena harus rela berpisah dengan keluarga, anak, istri, suami, orangtua untuk sekian lama, karena terikat pada janji dan sumpah profesi, karena nurani kemanusiaannya memanggil untuk peduli.

Namun, seolah perjuangan dan pengorbanan mereka tak sebanding dengan penghargaan atau apreasiasi yang diterima, meskipun bukan itu yang mereka cari. Kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah selama menangani pandemi tidak membuat kondisi menjadi lebih baik. Kurva jumlah penderita masih terus bertambah setiap hari. Tentunya ini membuat beban kerja mereka semakin berat. Semestinya hal tersebut bisa dihindari jika semua pihak, yaitu pemerintah dengan mengajak masyarakat melalui kebijakan yang tepat, mendukung dan memfasilitasi kerja mereka, sehingga mereka tak merasa bekerja sendiri. 

Pada awal-awal kemunculannya pemerintah tak begitu serius menanggapi virus ini. Namun saat kemudian terjadi lonjakan pasien, pemerintah gagap dan tidak siap dari segala sisi. Salah satu yang paling penting, dari sisi kesehatan, sempat terjadi kelangkaan alat kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker dan lain-lain yang menjadi alat tempur utama. Meskipun pemerintah sudah menyalurkan ratusan ribu APD, fakta di lapangan stoknya masih terbatas, bahkan ada yang terpaksa mengunakan jas hujan sebagai pengganti. 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah menyebut tak semua rumah sakit memiliki APD yang cukup di tengah melonjaknya pasien Covid-19. “Ibarat kita perang tanpa pertahanan, itu namanya mati konyol. Keluhan dari berbagai daerah itu APD juga,” (katadata/24/03/2020). Namun disaat yang sama, negara melakukan ekspor beberapa alat kesehatan tersebut, dengan berbagai alasan. 

Kemudian sikap sebagian masyarakat yang kurang mengindahkan protokol kesehatan, karena tingkat kesadaran yang rendah dan peraturan yang juga tidak konsisten, membuat arus pergerakan massa menjadi tidak terarah. Padahal pergerakan dan interaksi massa adalah jalan penularan virus yang sangat efektif. 

Tak berlebihan saat para tenaga medis mengeluh merasa berjuang sendiri, lelah dan penat di satu sisi, namun juga tak bisa menolak pasien yang terus berdatangan di sisi yang lain. Hingga muncul tagar #indonesiaterserah dan menjadi trending topik di media sosial, menggambarkan seolah mereka ingin berteriak menyerah. Ingin lantang bersuara, perjuangan dan pengorbanan kami sia-sia. 

Apalagi tak lama lagi pemerintah akan memberlakukan skenario new normal yang dinilai banyak pihak sangat beresiko tinggi, melihat kurva jumlah penderita belum menunjukkan penurunan dan kesiapan fasilitas kesehatan jauh dari memadai.

Belum selesai sampai disitu, tenaga kesehatan masih harus menerima kenyataan pahit bahwa gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) dan insentif yang dijanjikan harus dipotong bahkan belum dibayarkan. Mengutip dari Republika.co.id, PPNI mengeluhkan adanya pemotongan gaji dan THR. Pemotongan tersebut menimpa ratusan perawat di Indonesia yang bekerja di sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan daerah maupun swasta. "Sampai hari ini sudah 310 laporan yang masuk," kata Sekretaris Badan Bantuan Hukum PPNI, Maryanto. 

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif bulanan bagi para tenaga kesehatan selama pandemi. Pemerintah berdasarkan keputusan ini, maka dokter spesialis diberi insentif bulanan sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta, tenaga keperawatan Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Maryanto mengatakan, hingga saat ini insentif yang dijanjikan itu juga belum turun. PPNI dan para perawat lainnya juga belum mendapatkan informasi akan kejelasan pencairan insentif yang dimaksud. (Republika/23/05/2020)

Petugas medis adalah profesi yang mulia. Mereka adalah pejuang kemanusiaan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan mereka harus bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, dimana peran negara dalam hal melindungi, mengayomi dan menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan mereka? 

Padahal mereka sama-sama dalam kondisi berusaha bertahan di tengah krisis. Keluarga yang mereka tinggalkan juga membutuhkan penopang untuk bisa melanjutkan hidup. Tak berlebihan saat anggota keluarganyapun seharusnya mendapatkan penghargaan berupa jaminan kebutuhan pokok dan kesehatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak korban tenaga medis yang gugur, juga tidak mendapat perhatian yang memadai. Jangankan memberikan  perlindungan utuh dengan kebijakan terintegrasi agar pasien tidak terus melonjak, bahkan proteksi finansial juga tidak diberikan.

Pandemi covid-19 ini seolah semakin membuka mata kita, bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini gagal menjamin kehidupan rakyatnya apapun profesinya. Entah itu dokter, guru, karyawan, apalagi rakyat jelata. Keselamatan nyawa dan kesehatan rakyat tidak lebih penting dari hitung-hitungan materi dan untung rugi. Skenario new normal yang akan segera diberlakukan mengonfirmasi bahwa mereka lebih berpihak pada bisnis dan perekonomian. 

Banyak pihak menilai ada desakan dari para kaum kapital untuk segera melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdamai dengan corona, dengan dalih akhir dari virus ini tak bisa ditebak kapan ujungnya. 

Jelas pandemi yang berkepanjangan akan merogoh kocek negara semakin dalam, sementara faktanya negara ini sama sekali tak punya cadangan kekayaan, karena hampir sebagian besar dikelola dan dikuasai oleh individu, swasta bahkan asing. Inilah cirikhas kapitalisme, dimana individu bebas dalam hal memiliki kekayaan tanpa batas, termasuk kekayaan yang seharusnya milik umum, hak rakyat.  

Bagaimana dengan Islam? Islam mengharamkan kepemilikan umum (bumi, air dan kekayaan yang terkandung  di dalamnya) untuk dimiliki individu, swasta bahkan asing. Semua dikelola oleh negara kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan hidup dengan segala fasilitas yang memadai. Apalagi bagi mereka yang mengabdi untuk umat melalui profesi-profesi mereka, termasuk para tenaga medis. 

Fakta sejarah mencatat, rumah sakit di bawah sistem pemerintahan Islam memberikan pelayanan optimal layaknya hotel berbintang kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Selain diberikan secara gratis, setiap pasien yang sudah sembuhpun dibekali uang saku, yang dapat dimanfaatkan sampai mereka kembali bekerja. 

Bagaimana dengan para petugas medis? Mengutip tulisan dr.Toreni Yurista tentang Pembiayaan Rumah Sakit di Era Islam pada abad pertengahan, yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan, para dokter dan penyedia layanan kesehatan tetap memperoleh gaji. Gaji dokter berkisar antara 50-750 US dolar. Seorang residen yang berjaga di rumah sakit dua hari dan dua malam dalam seminggu memperoleh sekitar 300 dirham per bulan. Angka yang sangat besar pada masa itu, terlebih lagi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan sudah dijamin oleh negara. (helpsharia.com/2017/09/17)

Betapa mulianya Islam mengatur kehidupan manusia. Kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat adalah prioritas dan tanggungjawab negara, bukan komoditas yang layak diperjual belikan sebagaimana terjadi di dalam sistem kapitalisme hari ini. 

Sehingga tak ada solusi tuntas dari segala problematika hari ini selain mengganti sistem kapitalisme yang jelas rusak dan merusak, dengan sistem Islam yang sempurna dan menyempurnakan. Sistem kehidupan yang komprehensif mengatur segala lini kehidupan, baik kondisi normal maupun krisis. Aturan hidup dari Sang Pencipta, Sang Pemilik Kehidupan, Allah S.W.T. yang pasti benar dan pasti membawa kebaikan bagi seluruh manusia dan alam semesta yang DIA ciptakan. 

Wallahu’alam bishawab.

Oleh: Anita Rachman (Pemerhati Sosial Politik)

Posting Komentar

0 Komentar