TAQOBALLAHU MINNA WAMINKUM TAQOBBAL YA KARIM

Justru Saat Pandemi, Umat Islam Semakin Penting Menggaungkan Solusi Khilafah

sumber foto: mediaumat.news

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan masih ada kelompok yang menyuarakan khilafah, radikalisme, dan teror di tengah pandemi Covid-19.

"Mereka saat ini berkonsolidasi dan menyiapkan amaliyah-amalIyah di tengah pandemi ini," kata Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Mayor Jenderal Rudianto saat Diskusi Publik Virtual, bertema "Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Tengah Covid-19, yang digelar Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.

Bahkan menurutnya, di media sosial masih banyak kelompok yang tidak terakomodir oleh pemerintah saat ini. Meskipun, Prabowo dan Presiden Jokowi sudah bersatu.

Jelas, pernyataan Rudianto dari Kemenkopolhukam ini tendensius, cacat logika dan tidak fokus pada problem Negara yang sedang terjadi.

Sangat tendensi (baca : fitnah), karena Kemenkopolhukam ini menyandingkan isu khilafah, radikalisme, dan teror di tengah pandemi Covid-19 secara bersamaan. Statement ini, seolah membangun narasi kausalitas bahwa khilafah identik dengan Radikalisme dan Teror.

Padahal, justru kebijakan Pemerintah yang radikal. Misalnya, disaat terjadi Pandemi Pemerintah ogah mengambil kebijakan Lockdown (Karantina) dan hanya memilih PSBB, padahal problem Covid-19 telah sampai pada tahap yang harus diterapkan Karantina.

Usut punya usut, dugaan kuat Pemerintah tak mengambil Lockdown dan hanya Mengambil opsi PSBB ada dua :

Pertama, Pemerintah pusat menghindari tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak pada saat karantina (Lockdown), sebagai konsekuensi Lockdown sebagaimana diatur pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kedua, melalui PSBB Pemerintah pusat ingin buang badan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Terbukti, diantaranya Pemerintah pusat meminta Pemda hingga desa, mengkonversi dana Desa untuk penanggulangan Covid-19.

Bahkan, terakhir presiden seperti ingin cuci tangan. Dia menyebutkan, kunci penanggulangan Covid-19 ada di tingkat RT RW.

Belum lagi, secara radikal Presiden mengeluarkan Perppu Covid-19, yang memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah untuk mengelola dana penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 405,1 T  tanpa ada kontrol secara hukum, yang tak bisa dipersoalkan secara hukum, baik secara pidana, perdata maupun digugat di PTUN.

Penyematan narasi "kekerasan" yang disandingkan dengan Khilafah juga merupakan satu fitnah keji yang sangat jahat, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadhan.

Lantas, apa maksud "menyiapkan Amaliah Amaliah?". Bukankah itu tendensius ? Mau dikaitkan dengan terorisme ?

Selama ini dakwah Khilafah dilakukan murni dengan dakwah lisan dan tulisan, tanpa kekerasan. Kekerasan bahkan pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan OPM, malah tak pernah disinggung Kemenkopolhukam.

Kemenkopolhukam juga tidak pernah menyinggung bahaya ideologi Marxisme, leninisme dan komunisme dalam RUU HIP, dimana anggota DPR dari PDIP menolak TAP MPRS NO XXV/1966 dijadikan salah satu rujukan konsideran.

Bahkan, Kemenkopolhukam juga luput mengevaluasi bagaimana mungkin Negara yang didukung seluruh infrastruktur dan SDM dan alat Kekuasaan, bisa di PRANK oleh M Nuh dalam acara konser amal BPIP. Bagaimana mungkin bisa berdaulat melawan China dan Amerika, jika menghadapi M Nuh saja Negara bisa dikelabui ?

Soal masyarakat yang tak puas dengan kinerja pemerintah, tak puas dengan sikap politik Prabowo, juga wajar saja. Karena, setelah bersatunya Jokowi dan Prabowo, persoalan bangsa ini tidak juga kunjung selesai.

Bahkan, saat ini rakyat merasa ditinggalkan baik oleh Jokowi juga oleh Prabowo. Semestinya, Kemenkopolhukam mengoreksi Jokowi dan Prabowo, bukan menyalahkan rakyat yang tak puas pada keduanya.

Terlebih lagi, disaat Pandemi ini, disaat Pemerintah bahkan Kapitalisme global gagal menyelesaikan masalah virus Corona, umat Islam sangat relevan mengharapkan khilafah. Sebab, selain khilafah adalah ajaran Islam, khilafah juga memiliki roadmap jelas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Pandemi, sebagaimana sejarah telah mencatatnya.

Lebih lanjut, persoalan bangsa ini bukan hanya soal Pandemi. Tetapi problem multi dimensi, baik ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial, dan yang lainnya.

Dalam pandangan akidah Islam, semua masalah itu hanya bisa selesai jika umat Islam kembali pada hukum Islam, Kembali pada hukum Al Qur'an, kembali pada hukum Allah SWT dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam Institusi Negara.

Dan Khilafah, adalah jawaban atas semua problem tersebut. Karenanya, disituasi Pandemi, disaat Ramadhan Mubarok, sudah wajar jika umat Islam semakin penting menggaungkan solusi khilafah bagi bangsa ini.

Sekarang saya mau tanya kepada Kemenkopolhukam, kami tawarkan solusi khilafah. Solusi dari Kemenkopolhukam apa ?  [].

Oleh : Ahmad Khozinudin
Advokat dan Aktivis Muslim

Posting Komentar

0 Komentar